Elit Berkuasa Masih Penghalang Mimpi Indonesia ?

Oleh : Mahiruddin Siregar

Seharusnya tidak. Bahkan rakyat mengharapkan agar elit berkuasa tersebutlah yang bertindak sebagai penggerak percepatan terwujudnya mimpi-mimpi Indonesia.

Elit berkuasa di Indonesia terdiri dari penguasa dan pengusaha. Penguasa merupakan elit politik, sedangkan pengusaha merupakan elit ekonomi. Kedua kelompok elit berkuasa ini selalu menjalin kerja sama untuk saling meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Tak perlu berpikir apakah keuntungan tersebut juga menguntungkan bagi bangsa dan negara, kalau ya syukur, tapi kalau tidak pun, apa boleh buat.

Akibatnya negara tidak pernah menjadi kaya, malah terus terlilit hutang, yang kaya raya hanya segelintir elit tersebut. Sedangkan negara bersama rakyat dan masyarakat luas, tetap dalam kemiskinan, kebodohan dan sakit-sakitan.

Padahal sumber daya alam Indonesia sangat melimpah ruah, potensi kekayaan bumi, air dan semua yang terkandung didalamnya sungguh luar biasa banyaknya. Tetapi akibat tidak adanya rasa nasionalisme dan sikap independen elit pemerintah maka hasilnya hanya dinikmati dan mengalir keluar negeri, sedikit sisanya untuk keuntungan elit pengusaha lokal dan penguasa, sedangkan untuk rakyat adalah sisa-sisa kerusakan alam dan lingkungan yang sangat parah.

Pemerintah dan pengusaha selalu terbelenggu dengan kepentingan mereka masing-masing, sehingga semua kebijakan harus melalui perhitungan yang seksama dan matang, apakah akan mendatangkan keuntungan secara pribadi atau tidak, kalau ya lanjutkan, kalau tidak hentikan.

Perhitungan untung rugi tersebut mengakibatkan pemerintah selalu gamang untuk bertindak tegas kepada para investor asing. Apalagi para investor itu sangat didukung oleh pemerintah negaranya masing-masing, yang nota bene juga elit pemerintah Indonesia sangat tergantung secara politis kepada pemerintah negara-negara tersebut.

Maka jadilah beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri, dll, sangat pro-asing, dan sangat jarang yang pro-rakyat.

Hasilnya adalah industri dalam negeri lesu karena pemerintah lebih suka mengimpor produk asing ketimbang memperbaiki mutu produk lokal.

Pertanian terlantar karena petani tidak pernah mendapatkan nilai tambah yang memadai dan mereka lebih memilih alih professi menjadi buruh atau TKI keluar negeri.

Akibatnya hampir seluruh barang kebutuhan masyarakat harus diimpor mulai dari beras, jagung, singkong, kedelai, buah-buahan, daging, gula, dll, padahal sesungguhnya Indonesia adalah negara agraris dan sangat potensial untuk memproduksi barang-barang tersebut, bukan hanya untuk mencukupi keperluan sendiri malah bisa mengekspor sisanya.

Dipihak lain barang-barang ekspor Indonesia kebanyakan masih berupa bahan mentah seperti : kayu, rotan, getah, minyak sawit, biji coklat, barang tambang, dll, sangat kurang manufaktur untuk mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi yang siap pakai oleh konsumennya.
Jika ada, tentunya nilai tambah akan dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia, dan juga akan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Mengapa elit politik kita sangat sulit berpihak kepada rakyat ?

Meski tidak terbukti secara kasat mata, tetapi sangat terasa bahwa yang menjadi tujuan pokok adalah "uud = ujung-ujung nya duit". Tugas sebagai pejabat dan aparat dianggap sebagai pekerjaan yang harus menghidupi keluarga, makanya kalau gaji yang diperoleh kurang memadai perlu ada tambahan dan segala cara pun dilakukan. Tugas pengabdian kepada masyarakat masih nomor belakang, yang nomor satu adalah meningkatkan taraf hidup keluarga.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam penyusunan undang-undang oleh DPR maupun pemerintah sering terjadi "jaul-beli" pasal-pasal antara pembuat undang-undang dan pengusaha yang berkepentingan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Demikian juga dalam kebijakan dan keputusan ekspor - impor barang sangat riskan dengan godaan "komisi" oleh para importir dan eksportir. Akibatnya barang-barang yang seharusnya tidak boleh diekspor atau diimpor, bisa mendapat izin berkat permainan "komisi" tersebut.

Untuk menjadi negara besar, yang merdeka, berdaulat dan adil makmur, sebagaimana diimpikan oleh pendiri bangsa, seharusnya masyarakat tidak boleh tergantung dengan barang impor. Sebaliknya produk dalam negeri seharusnya terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, sisanya baru boleh diekspor.

Hal tersebut sangat pokok, untuk menentukan kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional.

Selama elit berkuasa belum mampu berbuat untuk kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional seperti tersebut diatas, maka sesungguhnya mereka masih merupakan penghalang bagi terwujudnya mimpi Indonesia.

Note : foto Green Village, Lombok Indonesia by Nature Explorer, www.flickr.com

Mengurangi Impor Gandum

Mi Rasa Hotong, Mau?

Debat calon presiden beberapa waktu lalu menyisakan tema menarik. Yakni soal mi dengan bahan baku utama gandum. Adalah calon presiden Jusuf Kalla (JK) yang melontarkan kritik iklan "Indomie" yang diadopsi tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sambil bergurau, JK menyentil SBY bahwa iklan itu mengindikasikan ketergantungan Indonesia pada bahan impor untuk membuat Indomie. Namun SBY menangkis tudingan seterunya itu. Menurut SBY, tidak tertutup kemungkinan Indomie dibuat dari bahan lokal, seperti mi jagung.

Sentilan JK itu sesungguhnya menyiratkan kekhawatiran mendalam ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor. Ini akibat politik pangan dunia, yang menyebabkan Indonesia masuk dalam food trap atau jebakan pangan. Jika berlangsung terus-menerus secara ekstrem, hal itu bisa mengakibatkan terenggutnya keleluasaan Indonesia dalam menentukan kebijakan pangan nasional.

Contohnya adalah produk gandum sebagai bahan utama mi pada saat ini. Konsumsi terigu dari bahan gandum terus meningkat 5%-10% setiap tahun. Lantaran tidak memiliki lahan gandum, Indonesia harus mengimpornya sebanyak 100%.

Data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) menunjukkan, Indonesia mengimpor lebih kurang 3,5 juta ton sepanjang tahun lalu. Dari jumlah itu, 70% dikonsumsi sektor industri kecil-menengah. Selebihnya diserap perusahaan skala besar. Maka, tak mengherankan jika Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara pengimpor gandum, setelah Brasil, Mesir, Iran, Jepang, dan Aljazair. ''Karena itulah, jumlah impor gandum ini harus dikurangi,'' ujar Sam Herodian, peneliti pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Jika tidak, menurut Sam, Indonesia bakal terus terjebak pada ketergantungan pangan. Untuk mengatasinya, masyarakat harus diajak mengalihkan ketergantungan pada gandum, dengan memanfaatkan gandum lokal yang kini banyak dikembangkan di beberapa daerah Indonesia. Selain varietas murni gandum yang mulai dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia, ada juga produk pangan yang bisa menjadi substitusi gandum.



Sam dan beberapa peneliti IPB telah menemukan sejenis tanaman lokal di Pulau Buru, Maluku, yang berpotensi dikembangkan menjadi pengganti gandum. Tanaman yang disebut buru hotong itu mudah tumbuh di mana saja, bahkan di lahan marjinal sekalipun. Tanaman ini juga tidak memerlukan infrastruktur khusus seperti padi. ''Ditanam di lahan kering pun bisa tumbuh,'' ungkap Sam.

Dengan demikian, buru hotong bisa dikembangkan di daerah panas seperti Maluku dan Nusa Tenggara. ''Prioritas pada daerah-daerah yang tidak subur bagi tanaman pangan lain,'' ujar Sam.

Menurut Sam, kandungan protein buru hotong cukup tinggi dan seratnya mengandung antioksidan. Hasil penelitian Sam menunjukkan, buru hotong mengandung banyak vitamin E. Itulah sebabnya, di Pulau Buru, bubur buru hotong digunakan untuk mengobati orang yang terkena bisa ular atau hewan laut. ''Kandungan karbohidrat tanaman ini mirip yang ada pada beras,'' kata Sam.

Namun, menurut Sam, buru hotong masih memiliki kelemahan. Antara lain, produktivitasnya masih rendah dan tidak mangandung gluten, sehingga tidak dapat mengembang seperti terigu. Akibatnya, tidak dapat dipakai untuk bahan baku roti dan makanan lain yang membutuhkan pengembangan. Bijinya pun sangat kecil sehingga sulit dikupas.

Toh, kelemahan itu bisa diatasi dengan pengembangan benih melalui plant breeding untuk meningkatkan produktivitas. Agar makanan dari bahan baku tanaman ini bisa mengembang, Sam menyarankan untuk memprosesnya menggunakan sedikit terigu sebagai campuran. ''Jika tidak dicampur terigu, mi yang dihasilkan sangat rapuh,'' ujarnya. Begitu pula, pengupasan biji buru hotong yang berukuran kecil bisa dilakukan dengan mesin pengupas yang telah didesain tim dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

Sejatinya, teknologi pembuatan bubur instan buru hotong sudah ditemukan. Namun belum adanya jaringan listrik menjadi kendala untuk dikembangkan menjadi skala industri. ''Kami tunda sampai bulan depan, dengan harapan listrik sudah terpasang,'' ungkap Sam. Jika mesin telah terpasang, produk yang dapat dihasilkan dari bahan buru hotong menjadi sangat bervariasi, termasuk berbagai jenis kudapan.

Sam mengharapkan, semua elemen masyarakat bahu-membahu mengurangi penggunaan terigu, dengan mengalihkannya ke bahan baku lokal seperti buru hotong. ''Apabila pemerintah membantu dan mendorong penggunaan bahan baku lokal untuk pemenuhan bahan pangan pokok, maka dalam waktu tidak terlalu lama, bahan baku lokal pasti akan menggantikan bahan baku impor secara signifikan,'' katanya.



Jika Maluku punya buru hotong, maka Papua kaya dengan pokem. Tanaman yang juga disebut "otong" itu lebih dikenal sebagai "gandum Papua". Dari hasil penelitian diketahui, pokem memiliki kadar gizi sangat tinggi. Sayang, potensinya belum digali secara maksimal. ''Padahal, wilayah Papua sangat potensial untuk pengembangan tanaman ini,'' ujar Frans Rumbrawer, peneliti pokem dari Universitas Cenderawasih, Papua.

Pria kelahiran Bosnabraidi, Kabupaten Biak Numfor, Papua, 54 tahun silam, itu tertarik meneliti bahan pangan lokal di Numfor Biak sejak 2003, lantaran mayoritas kaum intelek asal Papua dibesarkan dengan makanan lokal. Misalnya, pokem menjadi makanan pokok warga Biak Numfor sejak zaman leluhur hingga sekarang. Ironisnya, belum ada peneliti yang tertarik meneliti bahan baku pangan lokal itu.

Penelitian Frans ditindaklanjuti dengan uji laboratorium gizi di IPB. Hasilnya, pokem mengandung gizi lebih baik dibandingkan dengan gandum murni (Triricum spp), khususnya lemak, protein, dan karbohidrat. Namun master antropologi lulusan Universitas Indonesia tahun 1995 itu mengakui bahwa masih ada kelemahan pada pokem, karena mengandung trace elemen yang tidak dibutuhkan dalam tubuh manusia, antara lain Hg, Cu, dan As.

''Unsur-unsur itu mempengaruhi kualitas produksi pangan yang akan dikonsumsi masyarakat,'' kata Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Cenderawasih di Jayapura itu.

Tapi kelemahan tersebut dapat diminimalkan dengan teknologi bidang pengelolaan pangan. ''Orang Numfor sendiri telah mengetahui teknik untuk mengatasinya,'' ujar alumnus FKIP Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Cenderawasih itu kepada Antonius Un Taolin dari Gatra.

Setelah hasil penelitian dirilis, masyarakat Biak Numfor makin rajin membudidayakan pokem sejak 2004, didukung pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, Frans berharap, hasil gandum Papua ini bisa menekan impor gandum secara nasional. ''Karena produk pangan lokal pokem bisa menggantikan peran terigu,'' kata Frans.

Karena itu, kandidat doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan judul tesis "Ketersediaan Etnosains Papua" yang membedah khusus kadar gizi pokem, itu mengharapkan dukungan Pemerintah Papua dan Jakarta untuk terus mengembangkan tanaman pokem.



Jika potensinya ada, mengapa pemerintah tidak segera mengembangkan gandum lokal? Menurut Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Ali Moeso, tidak mudah mengubah pola makan masyarakat. Dengan merebaknya budaya modern, masyarakat Indonesia menjadi terbiasa mengonsumsi makanan instan, seperti mi dan roti, yang umumnya terbuat dari gandum.

Nah, untuk mengurangi ketergantungan pada impor gandum, masyarakat harus mengubah budaya makan. ''Yakni dengan mengonsumsi makanan berbahan lokal,'' ujar Sutarto.

Gerakan itu telah dicanangkan lewat Peraturan Presiden tentang Menuju Pola Makan Harapan, yaitu pola makanan yang bergizi dengan bahan lokal. ''Agar multiplier effect-nya kembali ke masyarakat sendiri,'' katanya.

Makanan yang selama ini berbahan terigu bisa disubstitusi dengan bahan lokal. Contohnya buru hotong atau pokem tadi. ''Namun perlu didukung dengan teknologi pangan untuk mencapai hal itu,'' kata Sutarto. Bahkan, dengan teknologi, makanan yang selama ini berbahan terigu bisa disubstitusi dengan bahan ketela.

Memang sampai saat ini tidak murni ketela. Tapi, dengan campuran bahan lokal, setidaknya bisa mengurangi kebutuhan gandum. ''Pada saat ini, dengan teknologi pangan malah bisa membuat mi dari jagung,'' katanya.

Intinya, pengembangan tanaman substitusi gandum harus didampingi dengan pengembangan teknologi pangan dan kampanye untuk mengubah budaya pangan masyarakat. ''Tidak mudah, memang. Tapi akan terus diupayakan agar kita tak begitu bergantung pada impor gandum,'' ujar Sutarto.

Heru Pamuji, Syamsul Hidayat, dan Cavin R. Manuputty
[Ekonomi, Gatra Nomor 38 Beredar Kamis, 23 Juli 2009]

Potensi Ekonomi Dibalik Akar Wangi

Oleh : Mahiruddin Siregar














Rumput akar wangi (Vetiveria zizanioides syn Andropogon zizenoides) dikenal orang sejak lama sebagai sumber wangi-wangian .
Tumbuhan ini masih sekeluarga dengan serai atau padi. Akarnya yang dikeringkan secara tradisional dikenal sebagai pengharum lemari penyimpan pakaian atau barang-barang penting, seperti batik dan keris. Aroma wangi ini berasal dari minyak atsiri yang dihasilkan pada bagian akar. (http://id.wikipedia.org/wiki/Akar_wangi)

Selanjutnya minyak akar wangi digunakan secara luas untuk pembuatan parfum, kosmetika, pewangi sabun, jamu dan obat-obatan, serta pembasmi dan pencegah serangga.

Selama ini minyak atsiri dari akar wangi atau dipasar dunia dikenal sebagai Java Vetiver Oil, kebanyakan diekspor, dimana sekitar 25% kebutuhan dunia dihasilkan oleh Indonesia.

Selain minyak akar wangi tersebut, Indonesia juga mengekspor terna akar wangi. Itu berarti usaha penyulingan akar wangi masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan sentra produk utama akar wangi, disana terdapat agroindustri minyak akar wangi.

Untuk memperoleh nilai tambah, sebaiknya kita tidak terbatas hanya melakukan penyulingan minyak atsiri akar wangi saja, namun seharusnya melakukan proses pengolahan lebih lanjut sampai menghasilkan parfum dan wewangian lainnya.

Untuk itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah secara ekonomis dapat didirikan satu pabrik parfum di daerah Garut, yang dapat menghasilkan jenis parfum yang mutunya bersaing dengan produk impor.

Jika itu memungkinkan, disamping akan menampung tenaga kerja baru dipabrik, perluasan penanaman rumput akar wangi dapat dialakukan secara ekstensifikasi, mungkin tidak hanya didaerah Garut saja tetapi didaerah lain yang bisa tumbuh rumput akar wangi tersebut.

Ini berarti peningkatan ekonomi rakyat dari rumput akar wangi dapat diwujudkan.

Disamping manfaat yang disebutkan tadi, rumput akar wangi masih punya potensi besar untuk beberapa produk turunan, seperti : hasil kerajinan berupa tas, sajadah, boneka, taplak meja, hiasan gantung , dll.

Selain itu ternyata rumput akar wangi juga dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya tanah longsor.

Tanggulangi Bahaya Abrasi Jakarta

Pantai Utara Jakarta Sulit Ditanami Mangrove

wartaekonomi.com, Minggu, 02 Agustus 2009 08:05 MAM

Hutan Mangrove harus ditanami di Pantai Utara Jakarta sepanjang 15 kilometer guna antisipasi abrasi pantai dari gelombang laut. Namun, hal baru dapat dilakukan 3 kilometer lantaran sepanjang pantai digunakan sebagai pelabuhan, hotel, dan taman hiburan.

Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KPLH) Jakarta Utara Hotman Silaen, menyatakan hutan mangrove harus dimiliki Jakarta sepanjang 15 kilometer pantai utara. Langkah ini bisa mengatasi abrasi (pengikisan) pantai dari gelombang laut.

Namun, hutan mangrove tidak dapat di sepanjang pantai utara Jakarta. Pasalnya, banyak sepanjang pantai digunakan sebagai pelabuhan, hotel, dan taman hiburan.

Sekarang mangrove hanya dapat di tanam di sepanjang tiga kilometer di pantai utara Jakarta. Angka ini 10% dari 32 kilometer dari garis pantai Jakarta

Sebanyak 40 hektar di kawasan Angke-Kapuk, ujar Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah (BPLHD) DKI Jakarta Peni Susanti, akan ditanami bakau. Sekitar 296,7 hektar hutan mangrove menjadi sabuk hijau di pantai utara kawasan Angke-Kapuk.

Sejumlah kawasan sebagai bagian sabuk hijau adalah Hutan Lindung Angke Kapuk seluas 44,76 hektar dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk seluas 99,82 hektar, Kebun Bibit Angke Kapuk seluas 10,51 hektar, Suaka Marga Satwa Muara Angke seluas 25,02 hektar, dan Transmisi PLN seluas 23,7 hektar. Begitupula Cengkareng Drain seluas 28,39 hektar, Jalan Tol Sedyatmo dan Jalur Hijau seluas 95,50 hektar, serta Ecomarine Tourism Muara Angke seluas 7 hektar.

Kokasih Wirahadikusumah, manajer Komunikasi dan Hubungan Media PT Kapuk Naga Indah (KNI), menyatakan kawasan sabuk hijau dilakukan perusahaan tersebut. Sebanyak 17,8 hektar dilakukan perusahaan tersebut.

Tanggul akan dibangun KNI sebelum penghijauan kawasan sabuk hijau. Hal ini dilakukan supaya bahan bakau tidak mati akibat gelombang laut. Mochamad Ade Maulidin ( ademaulidin@wartaekonomi.comAlamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )

Pemkab Paluta Ciptakan Pupuk Kompos dari Pelepah Sawit

Paluta, (Analisa) Guna menanggulangi permasalahan pupuk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) akan menciptakan pupuk kompos yang terbuat dari pelepah sawit. Demikian Kepala Bidang Perindustrian Disperindag, Kab Paluta, Herman B Harahap kepada wartawan di Gunung Tua, baru-baru ini. Dikatakan, saat ini, Pemkab Paluta sudah menyediakan peralatan untuk pembuatan pupuk kompos tersebut. "Saya yakin, usaha pembuatan pupuk kompos ini akan berhasil, karena bahan bakunya cukup tersedia didaerah ini, "ungkapnya. Pupuk ini kata Herman akan lebih baik kualitasnya daripada pupuk biasa, karena terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, sehingga para petani mendapatkan hasil maksimal. "Mutu pupuk yang akan dibuat ini dapat bersaing dengan pupuk lainnya," ujarnya. Dijelaskan, pupuk kompos yang akan dibuat ini juga sangat bermanfaat bagi ratusan petani yang ada di Kab Paluta karena mereka tidak perlu lagi susah payah mencari pupuk, atau mengharapkan pupuk subsidi. "Harga pupuk ini akan dijual sesuai dengan kemampuan para petani yang ada di Kab Paluta, artinya, harganya akan dibawah dari harga pupuk biasa, yang dipakai oleh para petani,"katanya. Herman mengatakan, Pemkab Paluta akan mengambil tenaga kerja dari masyarakat yang ada di Paluta sebanyak 20 orang untuk tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua, Pemkab akan mengambil tenaga kerja sebanyak 25 orang, sehingga pembuatan pupuk ini nantinya akan terus berkembang. "Selain itu, Pemkab Paluta juga akan mendatangkan tenaga tekhnis untuk pembuatan pupuk ini,"terangnya. Disinggung mengenai anggarannya Herman mengatakan, Pemkab Paluta mendapatkan anggaran dari pemerintah tingkat I Sumatera Utara untuk pembuatan pabrik pupuk kompos tersebut. "Pemerintah tingkat I, sudah memberikan bantuannya berupa satu unit mesin pengolahan bahan-bahan yang akan dibuat menjadi pupuk tersebut. Pupuk ini akan lebih baik kualitasnya daripada pupuk biasa, karena terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, sehingga para petani mendapatkan hasil yang maksimal. "Mutu pupuk yang akan dibuat ini dapat bersaing dengan pupuk lainnya," katanya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Padanglawas Utara, Bahrum Harahap menjelaskan, program pembuatan pupuk kompos ini dimaksudkan untuk membantu para petani yang ada di Paluta, dalam permasalahan kelangkaan pupuk. Menurutnya, dengan adanya produksi pupuk kompos yang akan dibuat di Kab Paluta, maka para petani tidak lagi merasakan kelangkaan pupuk. "Makanya, dengan adanya pembuatan pupuk kompos yang ada di Kab Paluta ini, maka para petani tidak lagi akan merasakan kelangkaan pupuk,"ujarnya. Ditambahkannya, saat ini, kebutuhan pupuk para petani sangat banyak, mengingat warga yang berada di Kab Paluta, mayoritas mempunyai usaha dibidang pertanian, sehingga akan memerlukan pupuk yang cukup banyak untuk usahanya itu. "Saat ini kebutuhan pupuk di Kab Palutan, bisa mencapai jutaan kilogram, untuk seluruh petani yang ada di Kab Paluta, dan para petani ini juga dibentuk kelompok-kelompoknya,"terangnya. Penciptaan pupuk kompos yang berasal dari pelapah sawit ini kata Bachrum tentunya untuk meningkatkan usaha dibidang pertanian yang ada di Kab Paluta. Sehingga diharapkan para petani dapat meningkatkan penghasilannya. "Dengan adanya pupuk kompos yang terbuat dari pertanian, akan mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat di bidang pertanian, sebagaimana visi-misi Pemkab Paluta dalam bidang pertanian" katanya. Diharapkannya, para petani dapat memanfaatkan pupuk kompos tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga krisis pupuk yang terjadi saat ini dapat teratasi. "Semoga pembuatan pupuk ini, bisa mengatasi kelangkaan yang ada di Paluta," katanya. (hih/sah)

Ketika Study Pertanian Tidak Diminati

Oleh : Mahiruddin Siregar

(Pertanian Indonesia by gizi_fema, www.flickr.com 3268998790_0f8d4ed421_m.jpg)

Ada kabar tidak mengenakkan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pada beberapa PTN untuk tahun ajaran 2009-2010, beberapa study pertanian seperti ilmu tanah, ilmu pemuliaan tanaman, ilmu peternakan, dll di wilayah timur Indonesia, kurang sekali peminat nya, bahkan ada salah satu yang peminatnya hanya 1 orang, itupun tidak lulus.

Kabar itu sungguh membuat miris bagi negeri yang notabene adalah agrararis. Negeri ijo royo-royo, negeri pulau kelapa yang amat subur, negeri dimana tongkat kayupun bisa tumbuh jadi tanaman.

Lalu apa yang salah ? Apakah kita harus kecewa kepada anak-anak kita yang tidak tertarik dengan pertanian ?

Tidak, anak-anak itu tidak bersalah, mereka bahkan bersikap begitu, mungkin karena menuruti kemauan orang tuanya. Orang tua yang kerjanya sebagai petani pun, konon tidak suka kalau anaknya kelak menjadi petani lagi seperti dia, karena menurut dia bekerja sebagai petani hanya sebagai takdir belaka, tidak ada yang dapat dibanggakan, banting tulang sehari-hari, belepotan dengan lumpur tanah, namun hasilnya jauh daripada cukup.

Terlebih lagi orang tua dikota, mana mau anaknya jadi petani, meskipun sesungguhnya mereka menyadari betapa akibat terlantarkannya pertanian Indonesia, urbanisasi kekota berduyun-duyun tiap tahun, akibatnya kota menjadi padat sesak sedangkan pedesaan jadi lengang.

Baik orang desa maupun orang kota lebih suka kalau anaknya kelak menjadi pegawai kantoran, negeri atau swasta. Bagi yang tidak dapat bersaing dikota-kota Indonesia ada yang terpaksa menjadi TKI , dan banyak yang menjadi TKI dibidang pertanian pula di Malaysia.

Kalau kita renungkan lebih mendalam sesungguhnya nasib petani kita yang terus miskin dan menderita itu, ibarat tikus mati didalam lumbung padi.

Seharusnya diatas tanah kita nan subur itu terbentang pertanian luas yang menghasilkan aneka macam hasil bumi yang dapat kita pergunakan sendiri.

Seharusnya pasar buah-buahan di super market dan tradisional jangan dipenuhi buah-buahan dari negeri lain, seharusnya gula, singkong, kedele, dll tidak pantas kita impor, malah pantasnya kita yang harus mengekspornya.

Lantas harus bagaimana selanjutnya ?

Pemerintah bersama rakyat dan juga para investor harus bekerja sama untuk menghidupkan pertanian Indonesia, sehingga hasilnya melimpah ruah untuk dikonsumsi sendiri atau diproses lebih lanjut menjadi produk turunan lewat industri manufaktur berbasis pertanian, untuk keperluan lokal dan sisanya diekspor.

Jika SDM yang kita miliki belum mampu, maka tidak ada salahnya memanfaatkan tenaga ekspatriat, sehingga para sarjana pertanian kita lebih tertantang untuk berkonpetisi, dan akhirnya study pertanian akan diminati lebih banyak oleh anak-anak kita dibelakang hari.

Satu Lagi Keunggulan Kelapa

Solusi Alternatif untuk Kebutuhan Minyak Goreng

wartaekonomi.com, Jumat, 31 Juli 2009 12:00 Redaksi-1

Para peneliti dari Pusat Penelitian Kimia LIPI berhasil membuat minyak kelapa dengan teknik fermentasi ragi tempe. Selain bisa sebagai minyak goreng yang lebih sehat dibanding minyak goreng dari kelapa sawit, minyak ini juga baik untuk bahan baku industri kosmetik.

Indonesia yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan memang kaya dengan berbagai tumbuhan khasnya. Salah satunya adalah pohon kelapa. Bahkan, Indonesia memiliki kebun kelapa terluas di dunia, mencapai 3.745.000 hektare. Kelapa pun menjadi komoditas ekspor yang menyumbang devisa bagi Indonesia, kendati untuk ekspor minyak kelapa Indonesia porsinya hanya sekitar 20%, sedangkan 80% sisanya untuk konsumsi domestik. Hal ini berkebalikan dengan Filipina yang ekspor minyak kelapanya sebesar 80% dan konsumsi domestik hanya 20%.

Memang sungguh disayangkan potensi kelapa yang sangat besar ini masih dianggap sebagai komoditas “nomor dua” jika dibandingkan dengan sawit atau minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Oleh karena itu, perlu dikembangkan lagi inovasi produk-produk berbasiskan kelapa yang memiliki nilai tambah. Salah satunya adalah minyak kelapa “organik” yang dikembangkan oleh tim yang terdiri dari Tami Indiyanti, Leonardus Broto S. Kardono, Lindajati Tanuwidjaja, dan Roy Heru Trisnamurti. Memang banyak produk serupa di pasaran, tetapi produk besutan tim empat sekawan ini memiliki perbedaan sekaligus keunggulan, yaitu mampu menciptakan proses pembuatan minyak kelapa berbasiskan fermentasi dengan ragi tempe.

Fermentasi dengan Ragi Tempe

Para peneliti dari Pusat Penelitian Kimia LIPI itu berhasil melakukan inovasi proses pembuatan minyak kelapa. Empat sekawan itu mampu menciptakan proses bioproduksi dengan memanfaatkan ragi (inokulum) tempe untuk proses pembuatan minyak kelapa. Kalau selama ini proses pembuatan minyak kelapa (virgin coconut oil/VCO) dilakukan dengan cara fermentasi, maka, tak berbeda jauh, minyak kelapa “organik” ini dibuat dengan teknik fermentasi ragi tempe.

Mengapa ragi tempe? “Kami sudah melakukan percobaan dengan berbagai macam ragi ataupun inokulum. Namun, kami berkesimpulan memang ragi tempe sebagai perombak santan yang lebih aman sehingga bisa menghasilkan minyak kelapa yang sangat baik,” jelas Leonardus Broto S. Kardono. Tidak hanya itu kelebihannya, ragi tempe ini juga mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang terjangkau sehingga bisa diproduksi oleh industri UMKM.

Cara kerjanya cukup sederhana dan mudah. Langkah awalnya adalah memilih kelapa tua berusia 10–12 bulan, lalu dibuatlah santan. Kemudian santan tersebut ditaburi dengan inokulum tempe tanpa diaduk. Lalu, santan diinkubasi selama kurang lebih 16 jam dalam suhu kamar (30°–37°). Pada akhir proses fermentasi ini akan didapat tiga lapisan terpisah hasil fermentasi yang terdiri dari air, minyak kelapa “organik” atau VCO, dan lapisan solid protein. Proses pemisahannya pun terhitung mudah karena di dalam boks plastik terdapat empat buah keran yang berfungsi untuk memisahkan lapisan air dengan VCO tersebut. Perhitungannya, untuk satu boks plastik santan kelapa ukuran 100–120 liter diperlukan 200 gram ragi tempe dan akan menghasilkan 8–10 liter VCO.

Manfaat

Minyak kelapa hasil fermentasi ragi tempe itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik sebagai bahan baku industri kosmetik maupun minyak goreng. Hanya saja, proses pembuatan minyak kelapa hasil fermentasi ragi tempe untuk bahan baku kosmetik dan untuk minyak goreng berbeda. Untuk minyak goreng, santan kelapa harus diinkubasi selama 24 jam lagi hingga endapannya sesuai dengan yang disyaratkan. “Minyak goreng berbahan baku kelapa jauh lebih baik bagi kesehatan bila dibandingkan dengan minyak sawit,” ungkap pria yang akrab dipanggil Broto ini. Minyak kelapa memiliki asam lemak jenuh menengah (medium chain fatty acid/MCFA) dengan rantai pendek yakni 12–16 rantai karbon. Sifat dari MCFA ini mudah diserap sampai mitokondria dan berefek pada peningkatan metabolisme tubuh. Selain itu, kelebihan dari rantai karbon pendek ini adalah memiliki sifat antimikrobial dan menunjang sistem kekebalan tubuh sehingga dapat menjaga tubuh dari virus, jamur, dan bakteri patogen lainnya. Rantai karbon pendek ini mampu menguraikan karbon menjadi energi sehingga tidak disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak ataupun kolesterol. Berbeda halnya dengan minyak kelapa sawit ataupun minyak dari lemak hewani yang memiliki struktur rantai karbon yang lebih panjang. “Itulah yang membedakan antara minyak sawit dengan minyak kelapa. Tidak heran mengapa minyak kelapa lebih menyehatkan dibanding minyak sawit,” terang Broto.

Perlunya Coconut Authority

Menimbang faktor kedekatan dengan pasokan bahan baku, minyak kelapa “organik” ini memang tepat diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki potensi banyak pohon kelapa. Bahkan, pihak LIPI bekerja sama dengan Forum Kelapa Indonesia (Fokpi) mendirikan pilot plant minyak kelapa di Kabupaten Ciamis. Kabupaten ini memiliki lahan kebun kelapa seluas 92.000 hektare dan menghasilkan 300 juta butir kelapa per tahun. Proses produksi minyak kelapa dilakukan di tempat tersebut dan selanjutnya dipasarkan dengan menggandeng beberapa industri untuk diolah menjadi produk turunan minyak kelapa. “Misalnya, dengan industri kosmetik untuk dibuat produk seperti sabun, body lotion, dan beberapa produk lainnya,” jelas pria kelahiran Yogyakarta, 12 November 1956 itu.

Sayangnya, di Indonesia, pengembangan industri kelapa ini masih terbilang minim. Tidak seperti di Filipina yang telah menghasilkan 125 produk turunan kelapa, Indonesia baru mampu menghasilkan 25 produk turunan kelapa. Salah satunya adalah minyak kelapa “organik” ini. Kontribusi minyak kelapa “organik” masih sangat kecil jika dibandingkan dengan produk turunan kelapa lainnya seperti arang batok kelapa yang telah diekspor ke Timur Tengah.

Broto menyebut sosialisasi dan awareness tentang besarnya potensi industri kelapa ke masyarakat dan pemerintah memang masih kurang. Namun, LIPI berusaha terus mengembangkan teknologi maupun produk berbasiskan kelapa ini. Untuk itulah, LIPI menggandeng Fokpi dalam rangka pengembangan komoditas kelapa. LIPI bekerja di ranah riset dan eksperimentasi, sedangkan Fokpi bekerja di ranah sosialisasi dan pengembangan pasar.

Dalam sebuah pertemuan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pusat Penelitian Kimia LIPI dan Fokpi, Selasa (23/6) silam, di Jakarta, keduanya berharap didirikannya Coconut Authority seperti yang ada di Filipina. Coconut Authority ini nantinya berperan sebagai representasi dari petani kelapa, pedagang, penghasil minyak kelapa, dan para pelaku industri berbasiskan kelapa. Dengan demikian, kelapa tidak hanya digunakan sebagai minyak kelapa ataupun VCO saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk produk yang lain.



Marthapuri Dwi Utari

( redaksi@wartaekonomi.com Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )