Redupnya Kearifan Lokal

Oleh : Mahiruddin Siregar

Kearifan lokal didesa-desa pelosok tanah air telah lama merupakan kebanggaan para putra daerah terhadap tanah kelahirannya.

Kearifan itu adalah pusaka yang sangat berharga yang diwariskan secara turun temurun oleh leluhur warga desa.

Kearifan itu adalah segala adat istiadat yang dilestarikan sejak dahulu, adat istiadat itu berupa aturan tidak tertulis, tetapi tetap dipatuhi. Pelanggaran adat berarti pengucilan diri sendiri. Karena hukuman yang diberikan oleh adat adalah mengucilkan pelaku pelanggar adat dari kehidupan bersama masyarakat desa.

Adat istiadat pada umumnya adalah tatanan hidup bersama yang nilainya sangat mulia dan luhur. Tatanan hidup itu diselenggarakan dengan hubungan kekeluargaan yang harmonis saling menghargai, saling membantu dan gotong royong serta dilakukan dengan tatacara yang sopan dan santun.

Puncak acara adat biasanya terlihat nampak jelas pada saat acara pesta, selamatan ataupun pada acara ritual duka cita, dll. Para tetua dan pemangku adat akan melaksanakan tata cara adat sesuai dengan keadaan dan kondisi yang terjadi apakah itu merupakan pesta suka ria, atau acara berduka cita, semuanya telah ada aturan adatnya masing-masing.

Setiap warga yang melaksanakan pesta atau yang ditimpa kemalangan sangat mengharapkan bantuan warga terutama para tetua dan pemangku adat agar acara yang dilaksanakan terselenggara dengan sempurna sesuai dengan adat yang berlaku. Sungguh merupakan kebahagiaan tersendiri kalau acara dimaksud berjalan dengan sempurna seperti yang diharapkan.

Apa yang terjadi kini ? Masihkah ada kearifan lokal itu ?

Soal pesta adat masih tetap diadakan, malah semakin meriah mengikuti kemajuan ekonomi warga.

Tetapi yang dikejar bukan lagi kearifan lokal seperti diuraikan diatas, tetapi hanya sekedar mengejar kebanggaan. Pesta sekarang cenderung pesta pora belaka, tanpa nilai luhur kebersamaan dan gotong royong. Pelaksana pesta hanya ingin menunjukkan kemampuan ekonominya kepada para tetangganya.

Para pemangku adat pun sibuk mengalunkan pujian-pujian kepada pelaksana pesta. Untaian pepatah, pantun dan kata-kata bijak yang selama ini dialunkan dengan bahasa yang halus dan sopan, sekarang sudah jarang terdengar, yang ada adalah bahasa sanjungan secara pulgar dan miskin seni sastera atau bahasa sindiran kepada pihak yang tidak disukai secara keras dan kasar.

Dalam kehidupan sehari-hari juga, masyarakat desa yang dulu kita banggakan dan rindukan, sekarang sudah berubah total. Keramahan berkurang, hidup gotong royong sudah tidak ada, hidup individualis sudah makin ketara dan tegur sapa antar sesama sudah mulai berkurang.

Itulah gambaran desa-desa kita kini.

Dapatkah kita menghidupkan kembali kearifan lokal yang sudah mulai redup itu ? Sehingga kita kembali punya kerinduan untuk pulang kampung atau mudik ?

Saya rasa bisa, kalau kita para perantau ini, mau juga kembali kepada kehidupan yang penuh dengan kearifan lokal, karena diakui atau tidak redupnya kearifan itu akibat tingkah laku para perantau juga yang jauh dari kearifan itu.

Dan warga desa adalah para peniru dan pencontoh yang baik.

Republika.co.id, Sabtu, 17 Oktober 2009 pukul 01:28:00

Memantapkan Ketahanan Pangan

Khudori
(penulis buku)

Hari Pangan Sedunia pada 16 Oktober 2009 diperingati dengan tema Achieving Food Security in Times of Crisis. Di tingkat nasional, Indonesia memilih tema Memantapkan Ketahanan Pangan Nasional Mengantisipasi Krisis Global. Tema ini dipilih karena krisis kembar, krisis keuangan dan krisis pangan, belum berakhir. Bagi Indonesia, dengan jumlah warga miskin 32,5 juta jiwa dan pengangguran bejibun, kasus kelaparan, busung lapar, dan gizi buruk akan selalu mengintai. Keadaan bisa saja terlihat normal, namun pelbagai manifestasi kelaparan itu terus berlangsung karena tidak semuanya kasat mata.

Politik pangan pemerintah tertuang dalam UU No 7/1996 tentang Pangan. Dalam UU itu, pembangunan pangan diletakkan dalam konsep ketahanan pangan (food security). Istilah itu menunjuk pada kondisi terpenuhinya pangan di tingkat rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup dalam jumlah, mutunya aman, merata dan terjangkau. Dalam konsep itu, ada empat pilar: aspek ketersediaan (food availibility), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (stability of supplies), aspek keterjangkauan (access to supplies), dan aspek konsumsi pangan (food utilization).

Ketersediaan pangan (hewani dan nabati) secara agregat jauh dari cukup, bahkan melimpah. Hal ini bisa dilihat dari ketersediaan energi 3.035 kkal/kapita/hari dan protein 80,33 gram/kapita/hari. Asupan ini cukup membuat setiap orang mengalami obesitas, bahkan perut bergelambir-gelambir. Masalahnya, karena tidak semua daerah merupakan lumbung pangan, keandalan distribusi menjadi ujung tombak. Topografi yang beragam dan infrastruktur yang tidak merata, membuat distribusi pangan selalu dihadapkan dengan kelangkaan (shortage). Bagi warga miskin, selain tidak mampu mengakses pangan, aneka kondisi di atas membuat konsumsi pangan menjadi pertanyaan besar: bisakah ia makan?

Ini hanya salah satu aspek yang membuat ketahanan pangan Indonesia tidak kokoh. Aspek lainnya terkait masih tingginya tingkat konsumsi beras dan ketergantungan hampir semua perut penduduk negeri ini pada beras.

Tidak semua daerah menghasilkan beras. Surplus beras hanya terjadi di Jawa dan Sulawesi Selatan. Produksi beras juga tidak merata sepanjang tahun. Tanpa dukungan kelembagaan distribusi yang andal, insiden gizi buruk, busung lapar, dan pelbagai manifestasi kelaparan akan selalu merebak.

Ketika aspek distribusi dan keterjangkauan masih menjadi persoalan, diversifikasi pangan menjadi keniscayaan untuk membangun ketahanan pangan yang andal. Usaha ini sudah dirintis sejak 1960-an. Namun, sampai sekarang, diversifikasi pangan jauh dari berhasil.

Sejak 2007, tingkat konsumsi energi dan protein sudah melampaui rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi: konsumsi energi 2.000 kkal/kapita/hari dan protein 52 gram/kapita/hari. Masalahnya, konsumsi energi masih bertumpu pada pangan sumber karbohidrat, terutama padi-padian dengan pangan lebih 60 persen (angka ideal 50 persen).

Hal serupa terjadi pada konsumsi protein: pangsa protein dari pangan hewani rata-rata hanya 25 persen. Untuk mencapai kualitas sumber daya manusia yang baik dan bisa bersaing di era penuh kompetisi, idealnya pangsa protein hewani minimal 50 persen dari total konsumsi protein. Inilah yang membuat skor Pola Pangan Harapan (PPH) tidak beranjak jauh dari angka 80, jauh dari angka ideal (100). 'Prestasi' ini berlangsung sejak 1980-an.

Ironisnya, perubahan pangan justru mengarah ke pola yang tidak dikehendaki: pangan berbasis tepung terigu dan produk olahan impor. Ini tak hanya terjadi pada warga berpenghasilan tinggi di perkotaan, tapi juga warga berpendapatan rendah di perdesaan. Dari waktu ke waktu, konsumsi terigu terus naik. Diperkirakan, saat ini 17 kg/kapita/tahun. Terigu sepenuhnya kita impor. Hanya dalam 30 tahun, tingkat konsumsi terigu meningkat sekitar 500 persen. Impor gandum menguras devisa 2,371 miliar dolar AS (Rp 23,7 triliun). Ini bukan jumlah yang kecil. Anggaran Departemen Pertanian tahun ini hanya Rp 8,7 triliun.

Setidaknya, ada lima sebab diversifikasi pangan gagal. Pertama, beleid pangan bisa beras, seperti kedelai, jagung, ketela pohon, ubi jalar, sagu, sorgum, dan lainnya yang bersifatnya sekunder.

Tak banyak kebijakan spesifik untuk mengembangkan pangan nonberas, baik dari sisi riset, pengembangan aneka inovasi di on-farm, maupun off-farm, termasuk melindungi petani dari gempuran pasar global. Kedua, kebijakan diversifikasi pangan tidak konsisten, bahkan kontradiktif.

Aneka kampanye diversifikasi pangan elite atau pejabat tak menyentuh warga luas. Upaya penganekaragaman yang dilakukan pemerintah pun tampak paradoks, seperti terjadi pada program raskin, jatah beras PNS/TNI. Beleid paradoksal ini mempercepat pergeseran pola pangan beragam dan lokal ke pangan beras.

Ketiga, pola konsumsi dan penyediaan produksi/ketersediaan pangan warga tak seimbang. Produksi berbagai jenis pangan tidak dapat dihasilkan di semua wilayah dan tidak dapat dihasilkan tiap saat. Di sisi lain, konsumsi pangan dilakukan semua warga dan dibutuhkan tiap saat. Dari sisi konsumen, faktor produksi pangan lokal dan pendapatan masyarakat berperan amat penting dalam memengaruhi tingkat keragaman konsumsi pangan rumah tangga. Di sinilah pentingnya memprioritaskan produksi pangan lokal.

Keempat, sistem distribusi pangan tidak efisien. Ini bisa dilihat dari price margin: perbedaaan harga riil di tingkat produsen dan konsumen.

Sejumlah komoditas nilai price margin sudah cukup rendah. Namun, untuk komoditas pisang, beras, dan jagung, nilai price margin lebih 40 persen. Ini menandakan bahwa ketiga komoditas itu masih dibelit ongkos transaksi tinggi (Sawit, 2008), baik karena buruknya infrastruktur usai panen, pasar distortif, atau pungli.

Price margin yang tinggi membuat insentif berproduksi produsen rendah. Bagi konsumen, itu membuat harga mahal dan tidak mendorong diversifikasi pangan.

Kelima, liberalisasi sektor pangan kebablasan. Sekitar 83 persen jenis produk yang masuk ke Indonesia hanya dikenai applied tariff 0-10 persen, 15 persen produk jatuh pada applied tariff 15-20 persen, dan hanya satu persen produk menerapkan applied tariff di atas 30 persen (Sawit, 2007). Liberalisasi membuat pasar domestik langsung terintegrasi dengan pasar dunia. Padahal, harga pangan di pasar dunia bersifat distortif karena subsidi yang mahabesar. Sampai saat ini, Amerika menyubsidi pertanian 48,4 miliar dolar AS per tahun dan Uni Eropa 110,3 miliar euro per tahun. Untuk pendapatan petani beras di AS, 48 persen dari subsidi.

Untuk memantapkan ketahanan pangan, pemerintah bisa fokus membenahi lima hal: menghentikan kebijakan beras minded, mengembangkan (kembali) aneka pangan lokal, mengubah kebijakan diversifikasi pangan yang paradoksal (misalnya, raskin tidak diberikan dalam bentuk beras, tapi pangan lokal), membenahi sistem distribusi pangan, dan merancang ulang liberalisasi pangan. Sejumlah poin di atas tak mungkin dituntaskan hanya dalam lima tahun usia pemerintahan. Presiden SBY yang (kembali) diberi amanah memimpin negeri ini pada lima tahun mendatang bisa fokus membangun fondasi ketahanan pangan yang kokoh dengan mengerjakan hal-hal yang hasilnya tidak bisa langsung dituai di era pemerintahannya. Jika itu dilakukan, jasa SBY akan selalu (layak) dikenang.

Akibat Kelangkaan Wirausahawan

Sarjana Kok Menganggur!

Kebahagiaan Budi Susila hanya seumur jagung. Setengah tahun lalu, pemuda asal Klaten, Jawa Tengah, itu diwisuda menjadi sarjana ekonomi di sebuah perguruan tinggi swasta di Jakarta. Namun kebahagiaan meluap-luap ketika meraih gelar ekademik itu sedikit demi sedikit pudar ditelan waktu. Pasalnya, Budi sudah bosan keluar-masuk perusahaan untuk berburu pekerjaan. Segala daya upaya sudah dikerahkan Budi, termasuk lewat relasi kekerabatan. Namun hasilnya nihil. "Percuma saya belajar sampai sarjana, ternyata cari kerja tetap susah," ujar Budi.

Padahal, Budi digadang-gadang orangtuanya dapat membiayai adik-adiknya sekolah. Maklum, keluarga Budi bukan tergolong keluarga mampu. Bahkan, untuk membiayai kuliahnya, Budi harus rela banting tulang bekerja sebagai tukang ojek di seputar Cililitan, Jakarta Timur. Kesulitan Budi mendapatkan pekerjaan membuat adik-adiknya terancam berhenti bersekolah. Sebab orangtua Budi hanya buruh tani dengan penghasilan pas-pasan untuk hidup sehari-hari.

Budi tidak sendirian. Menurut data Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti), Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sampai Agustus tahun ini, tercatat ada 961.000 sarjana yang menganggur. Mereka berasal dari 2.900 perguruan tinggi dengan berbagai disiplin ilmu. Jumlah itu meningkat dari tahun sebelumnya, yang mencapai 740.000 sarjana. "Tiap tahun, ada sedikitnya 300 sarjana baru di Indonesia. Dari jumlah itu, rata-rata 20% jadi pengangguran," kata Rektor Universitas Katolik Atma Jaya, F.G. Winarno.

Ketua Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya. Malang, Kusdi Raharjo, mengungkapkan data yang mengenaskan. Menurut dia, dari jumlah pengangguran di Indonesia pada saat ini yang mencapai 40 juta orang, sebanyak 2,6 juta di antaranya adalah lulusan perguruan tinggi. Dari jumlah tersebut, sekitar 1,2 juta benar-benar menganggur (pengangguran terbuka) dan 1,4 juta lainnya setengah menganggur. "Mereka lulusan sarjana maupun diploma," kata Kusdi.



Tingginya angka penangguran di kalangan terdidik itu, menurut Winarno, lantaran rendahnya keterampilan di luar kompetensi utama sebagai sarjana. Padahal, untuk menjadi lulusan yang siap kerja, keterampilan di luar bidang akademik, terutama yang berhubungan dengan entrepreneurship (kewirausahawan) sangat dibutuhkan.

Di Indonesia, kata Winarno, jumlah entrepreneur sangat minim. Pada 2007, baru tercatat 0,18% atau 400.000 dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 230 juta. Sebagai pembanding, jumlah entrepreneur di Amerika Serikat mencapai 2,14% pada 1983. Bahkan di Singapura, berdasarkan laporan Global Entrepreneurship Moneter (2005), pada 2001 mencapai jumlah entrepreneur 2,1% dan menjadi 7,2 % pada 2005.

Bandingkan dengan Indonesia, yang pada 2006 baru mencapai 0,18% atau hanya memiliki 400.000 entrepreneur dari jumlah penduduk 220 juta. "Jika mengacu pada jumlah ideal 2% saja, seharusnya jumlah wirausahawan di Indonesia mencapai 4,4 juta orang," ujar Winarno. Menurut dia, untuk menjadi negara yang dianggap makmur, Indonesia perlu meningkatkan jumlah entrepreneur menjadi 1,1% atau menjadi 4,4 juta entrepreneur.

Untuk itu, pemimpin yang akan datang harus terus mengupayakan program pendidikan keterampilan yang menunjang industri keratif, guna menekan angka pengangguran akibat kurangnya lapangan kerja. Menurut Winarno, calon sarjana kini dan masa depan harus bisa berpikir bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. "Nah, tugas pemerintah selanjutnya adalah memfasilitasi sistem pendidikan yang menunjang lahirnya industri kreatif," ujar guru besar Institut Pertanian Bogor itu.

Pendidikan berbasis kompetensi menjadi sumbangan yang besar bagi calon-calon sarjana. Bila mereka mahir dalam bidang tertentu, seperti ICT, bahasa asing, kerajinan tangan, kesenian, dan bidang-bidang yang memicu lahirnya industri kreatif, maka para sarjana tersebut tidak akan menganggur dan selalu ada ide dalam melakukan kreativitas.

Untuk mengatasi kondisi memprihatinkan itu, Depdiknas meminta perguruan tinggi tak hanya memfokuskan perhatian pada riset, melainkan juga kewirausahaan. Namun tak gampang mencetak generasi Indonesia yang berjiwa wirausaha. "Dibutuhkan dana tidak sedikit, yakni sekitar Rp 10 trilyun," kata Ciputra, pendiri Universitas Ciputra Entrepreneurship Center.

Anggaran itu digunakan untuk memberikan pendidikan secara teori, pelatihan-pelatihan, serta modal awal untuk memulai bakat dan kemauan dalam berwirausaha.

Namun, menurut Ciputra, anggaran sebesar itu bisa dibilang bukan jumlah besar untuk nilai sebuah investasi. Jika dikalikan 15 tahun, akan menjadi Rp 150 trilyun. "Dalam kurun waktu tersebut, Indonesia akan berkembang cukup dasyat, bahkan bisa menjadi seperti Singapura dengan banyaknya masyarakat yang memiliki jiwa wirausaha," tuturnya.

Ciputra yang dikenal sebagai pengusaha sukses ini meyakini, pendidikan kewirausahaan membekali mahasiswa untuk mandiri dan tidak berorientasi menjadi pencari kerja ketika lulus dari perguruan tinggi. Karena itu, kampus-kampus di daerah juga harus bisa menjadi pusat kewirausahaan, sehingga tidak hanya berperan menyebarkan benih kewirausahaan kepada mahasiswa, melainkan juga kepada masyarakat. "Mahasiswa dari berbagai disiplin ilmu jangan hanya diajari bekerja dengan baik, melainkan juga harus dipacu untuk bisa menjadi pemilik berbagai saha sesuai dengan latar belakang ilmu mereka," ia menegaskan.

Ciputra menjamin, pendidikan kewirausahaan akan memberi dampak yang baik bagi masa depan Indonesia, seperti terjadi di Singapura. "Kuncinya, pendidikan harus dijalankan dengan kreatif,"' kata pemilik berbagai usaha properti itu.



Sejatinya, pemerintah tidak tinggal diam melihat kondisi memprihatiankan itu. Menurut Direktur Kelembagaan, Dirjen Dikti Depdiknas, Hendarman, pihaknya sedang menggalakkan workshop kewirausahaan bagi para dosen dan mahasiswa sebagai langkah kongkret untuk melengkapi dan memperkaya kegiatan pendidikan kewirausahaan di kampus.

Untuk program tersebut, Ditjen Dikti menganggarkan 1% dari anggaran pendidikan yang disediakan pemerintah untuk pendidikan kewirausahaan. Pada tahun ini, anggaran yang disediakan untuk mengembangkan wirausaha di semua perguruan tinggi mencapai Rp 108 milyar.

Menurut Hendarman, dengan adanya workshop kewirausahaan, kebutuhan akan pendidikan wirausaha bisa terpenuhi. "Mereka dapat melayani masyarakat serta memberikan pendidikan kepada penganggur dan perajin," ungkapnya.

Pada tahun ini, ditargetkan 10.000 hingga 20.000 mahasiswa dari perguruan tinggi negeri dan swasta bisa mendapatkan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan di kampus. Para mahasiswa tidak sekadar diajarkan teori kewirausahaan oleh para dosen, melainkan juga dibimbing untuk menjalankan bisnis dan diberi pinjaman modal usaha.

Toh, menurut guru besar Universitas Indonesia (UI) bidang bisnis internasional, Ferdinand D. Saragih, tidak cukup hanya mengandalkan pelatihan wirausaha untuk mengatasi pengangguran terdidik. Ia juga menyarankan agar kurikulum sekolah bisnis diperbaiki sesuai dengan kebutuhan, seiring dengan arus globalisasi.

"Para pemimpin perusahaan bisnis masih terus menginginkan supaya business school mendesain ulang program studi bisnis untuk mengakomodasi tantangan-tantangan globalisasi," katanya. Kurikulum yang diinginkan institusi bisnis adalah kurikulum seperti yang diaplikasikan di Harvard Business School, MIT School of Management, Wharton School of Univesity of Pennsylvania.

Peneliti tracer study dari UI, Ahmad Syafiq, menganggap bahwa pemerintah perlu memiliki data dan informasi yang relevan, akurat, dan mutakhir mengenai hubungan antara dunia pendidikan tinggi dan dunia kerja. "Sejak dulu, pemerintah tidak pernah memiliki konsep yang tegas dan terencana tentang keterkaitan antara pendidikan dan lapangan kerja. Pendidikan dilaksanakan sebagai amanat konstitusi semata," ungkapnya.

Menurut Syafiq, dua departemen, yaitu Depdiknas dan Depnakertrans, perlu duduk bersama untuk melakukan kajian dan analisis tentang hubungan antara pendidikan tinggi dan dunia kerja. Di sisi lain, perguruan tinggi harus mengaplikasikan tracer study yang terinstitusionalisasi, sistematik, terstandar, komparabel, dan reguler, agar diperoleh masukan yang akurat mengenai situasi transisi lulusannya dari kampus menuju kerja.

Tracer study memiliki potensi manfaat yang sangat besar untuk mengetahui relevansi perguruan tinggi dan mengevaluasi proses, output, serta outcome pembelajaran. Sayang, sampai saat ini, tracer study masih dilaksanakan dan diperlakukan semata-mata sebagai syarat akreditasi.

Heru Pamuji
[Ekonomi, Gatra Nomor 47 Beredar Kamis, 1 Oktober 2009]

Jadikan Mudik Sebagai Ajang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Oleh : Mahiruddin Siregar

Sudah banyak analisis dan opini para pengamat mengenai manfaat dari acara mudik tahunan yang terjadi di Indonesia ataupun belahan dunia lainnya.

Napak tilas, silaturrahim, mengembalikan nilai luhur sebagai makhluk sosial yang senang bermasyarakat setelah setahun hidup dalam dunia persaingan dan individualis, mempererat tali persaudaraan, dan memuaskan kerinduan terhadap tanah kelahiran, dll, itulah semuanya manfaat daripada acara mudik tahunan, yang walaupun berat pelaksanaannya dan banyak menghabiskan energi serta penuh resiko dalam perjalanan, namun dari tahun ketahun kaum urban masih akan terus melakukannya sebagai tradisi yang mengasyikkan.

Secara ekonomi juga terjadi aliran uang dari kota kedesa, yang walaupun jumlahnya hanya sebagian kecil daripada jumlah keseluruhan biaya konsumsi yang dikeluarkan oleh para pemudik pada acara pulang kampung tersebut sejak saat persiapan dan selama perjalanan dan pada saat berada dikampung sampai balik kembali dikota asal.

Perlu digaris bawahi bahwa nilai tambah secara ekonomis bagi desa hanyalah sebatas biaya yang dikeluarkan oleh pemudik pada saat berada atau stay didesa tersebut termasuk ampau yang dibagikan kepada sanak keluarga, atau mungkin ada tambahan kalau ada pemudik yang telah mengirimkan terlebih dulu biaya persiapan dikampung kepada para keluarga yang akan menjamunya disana.

Kalau kita samakan bahwa pemudik sebagai wisatawan tahunan, maka yang dapat memberdayakan masyarakat desa hanyalah devisa yang mengalir dari kota kedesa yang dibawa oleh pemudik tersebut, dan selanjutnya devisa tersebut berputar didesa, sebagai tambahan segar bagi pergerakan roda ekonomi didesa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah saatnya acara mudik tahunan yang bersifat massal dan kolosal tersebut dapat ditata dan dikelola lebih baik lagi demi mengoptimalkan nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat desa, dengan kata lain uang atau devisa yang mengalir dari kota kedesa bisa lebih banyak lagi.

Biasanya para pemudik banyak membawa barang dari kota kedesa, berupa buah tangan atau bekal keluarga selama berada dikampung.

Lihatlah para pemudik yang berebut tempat dikereta, bus, kapal laut maupun pesawat, umumnya membawa beberapa kotak kardus berisi barang disamping tas dan koper yang berisi penuh. Tidak berbeda, para pemudik dengan kendaraan pribadi mobil atau sepeda motor, juga membawa kotak kardus dan tas dan koper yang terisi penuh.

Bawaan yang banyak dan berat sudah pasti membuat perjalanan terasa tak nyaman. Sebaiknya bawaan tersebut dikurangi, sehingga yang dibawa hanya buah tangan dan makanan khas dari kota tempat asal pemudik saja, yang lain bisa dibeli didesa tempat tujuan, atau diberikan dalam bentuk uang tunai saja sebagai buah tangan.

Untuk memenuhi kebutuhan belanja pemudik selama didesa, mestinya harus tersedia toko-toko serba ada didesa yang buka siang dan malam, dengan stok yang cukup dan dengan harga yang wajar.

Dalam hal mencukupi kebutuhan pemudik selama didesa inilah yang perlu menjadi perhatian serius bagi masyarakat desa dan kalau perlu diorganisir oleh perangkat desa atau pemerintah daerah setempat.

Kebutuhan pemudik dapat berkembang menjadi tempat-tempat wisata, hiburan, restoran, toko oleh-oleh khas dari desa dan daerah tersebut, dll. Jika semua ini dikelola secara serius. rapi, dan berkesinambungan, niscaya para pemudik akan terbiasa gemar membelanjakan uangnya lebih banyak didesa ketimbang membawa barang dari kota.

Jika perlu pemerintah daerah setempat dapat berpartipsipasi aktif untuk memberikan pengertian kepada para pemudik agar mempunyai kebanggaan tersendiri dapat ikut serta memberdayakan masyarakat desanya, dengan banyak membelanjakan uangnya didesa kelahirannya tersebut.

Hasilnya, pemudik nyaman, desa berkembang dan Indonesia maju......................!!!

Idul Fitri Hari Kemenangan

Oleh : Mahiruddin Siregar

Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar,
La ilaha illallohu Allohu akbar,
Allohu akbar, walillahil hamdu.

Sepulang dari perang badar,

Rasulullah SAW bersabda :
"Kita baru saja pulang dari jihad kecil, menuju jihad besar".

Para sahabat terheran-heran mendengar sabda tersebut, mengingat begitu beratnya jihad pada perang badar yang dengan ijin Allah dimenangkan oleh pasukan muslimin, namun rupanya masih ada jihad yang lebih berat lagi. Kiranya jihad apa ya Rasullullah yang lebih besar daripada perang badar yang baru saja kita menangkan ?

Rasulullah menjawab :
"Jihad yang lebih besar adalah perang melawan hawa nafsu".

Ya, menundukkan hawa nafsu memang sangatlah beratnya, bahkan jauh lebih berat daripada mengalahkan musuh, yang meskipun jumlahnya jauh lebih banyak, seperti terjadi pada perang badar tersebut.

Musuh dalam perang melawan manusia dapat terlihat nyata dan jelas, tetapi tidak dalam melawan hawa nafsu, karena dibalik hawa nafsu terdapat kekuatan syetan yang bentuknya tak nampak.

Bahkan dalam perang melawan musuh yang nyata sekalipun, seorang pejuang masih harus mengalahkan hawa nafsunya sendiri terlebih dahulu, yaitu nafsu untuk meninggalkan peperangan karena takut mati, dll. Mungkin itulah sebabnya Rasulullah SAW menegaskan hal tersebut lewat hadisnya seperti diatas.

Perlu diingat bahwa perang badar berlangsung pada bulan Ramadhan, bulan dimana umat Islam diwajibkan untuk menahan diri untuk tidak melakukan beberapa nikmat pada siang hari yang pada bulan lainnya dihalalkan, seperti makan, minum dan hubungan seksual.

Untuk menjalankan itu tentu umat Islam harus berperang melawan hawa nafsunya sendiri, bahkan tidak cukup hanya itu, tetapi agar tidak membatalkan pahala puasa harus juga menahan diri dari segala perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, seperti : marah, dusta, gossip, caci-maki dan mengejek.

Meski kelihatannya sepele namun sesungguhnya amatlah berat rasanya menahan diri dari perbuatan-perbuatan tersebut.

Tak hanya menahan diri dari perbuatan tercela, tetapi juga agar nilai puasa kita sempurna, kita harus banyak melakukan perbuatan terpuji seperti ibadah sunnah shalat taraweh, tadarus al-Quran, memberikan infaq dan sedekah kepada para dhuafa, peduli kepada sesama, berlaku adil dan jujur dan tetap bekerja keras seperti hari-hari sebelumnya.

Bisa jadi jihad besar yang dituju setelah selesai jihad kecil perang badar adalah melanjutkan ibadah puasa pada waktu itu.
Allahu aklam.

Hari ini 1 Sawal 1430 umat Islam seluruh dunia baru saja menyelesaikan ibadah puasa Ramadhan. Ibadah dimana kita perperang, jihad besar menahan dan menundukkan hawa nafsu.
Insya Allah kita telah berhasil memperoleh kemenangan besar, sehingga hari ini adalah hari kemenangan kita, hari yang suci dan Fitri,

maka melalui tulisan singkat ini, ijinkan saya menghaturkan ucapan :

"Taqobbal Allahu minna wa minkum,

Selamat Hari Raya Idul Fitri,

Minal aidin wal faidzin,
Mohon maaf lahir dan batin".

semoga semua amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah SWT,
Amin.

Republika.co.id, Selasa, 15 September 2009 pukul 01:49:00

Mudik

Awal pekan ini, arus mudik mulai meningkat. Kita kembali menyaksikan fenomena terbesar negara ini; mudik. Jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat, dengan beragam moda transportasi, mulai dari darat, laut, sampai udara. Mengarungi arus kemacetan berjam-jam, berdesakan di kereta api, kapal laut maupun udara, semua jadi tak berarti diguyur semangat Ramadhan dan Idul Fitri.

Mudik, dalam batas-batas tertentu, boleh jadi merupakan fenomena sosial ekonomi yang positif. Mudik memberi andil yang besar dalam menjaga nilai-nilai kekeluargaan, solidaritas, dan harmoni sosial. Mudik juga menjaga nilai-nilai kultural antara pemudik dan daerah asalnya. Dampak ekonomi mudik juga tidak bisa dipandang remeh. Bersamaan dengan mudik, triliunan rupiah uang mengalir setiap tahunnya ke daerah asal pemudik yang menggerakkan roda perekonomian lokal. Belum lagi konsumsi seperti di sektor transportasi, komunikasi, perdagangan, hotel, dan restoran.

Bergeraknya roda perekonomian tersebut tampak nyata. Pemudik tak akan pulang kampung ke halaman dengan tangan kosong. Hasil jerih payah selama sekitar setahun, seakan memang disiapkan untuk saat-saat seperti ini. Dana segar maupun dalam bentuk barang, dengan cepat mengalami perpindahan dari Ibu Kota ke daerah-daerah. Dari daerah kembali menyebar bahkan sampai ke daerah-daerah terpencil, menggerakkan kegiatan perekonomian lokal.

Di sisi lain, mudik memaksa pemerintah dan seluruh instansi terkait mempersiapkan infrastruktur terutama terkait transportasi dan komunikasi yang teramat dibutuhkan bagi pemudik. Semua pihak, dengan segala daya dikerahkan agar fenomena mudik berjalan lancar. Pendek kata, mudik mampu mendorong pergerakan roda perekonomian--baik di kota-kota besar maupun di daerah--lebih cepat dari biasanya. Mudik secara ekonomi mempunyai efek multiplier yang sangat besar.

Sayang, fenomena sebesar mudik hanya bisa kita saksikan sekali dalam setahun. Hanya saat mudiklah kita bisa menyaksikan bagaimana perekonomian lokal, formal maupun informal, mampu bergerak bersamaan tanpa saling mematikan. Bahkan, yang terjadi justru saling menopang. Perusahaan besar dan kecil beramai-ramai memberikan kemudahan perpindahan kegiatan perekonomian dan pusat ke daerah. Perusahaan besar dan kecil, berlomba-lomba melancarkan redistribusi ekonomi, penyebaran kegiatan ekonomi secara merata ke hampir seluruh daerah.

Kita tentu sangat berharap redistribusi ekonomi itu tetap bisa terlihat meski masa-masa mudik sudah usai. Kita tentu menginginkan fenomena positif mudik tersebut bisa terjadi setiap waktu. Infrastruktur yang siap pakai, nyaman dan aman, serta penyebaran kegiatan perekonomian ke daerah-daerah bisa kita saksikan setiap saat. Sehingga, perekonomian secara dapat benar-benar bergerak dan tumbuh secara mandiri, mengandalkan sektor-sektor perekonomian yang riil.

Sudah saatnya pemerintah memikirkan upaya-upaya redistribusi ekonomi dengan kontinuitas yang terjaga. Kegiatan-kegiatan usaha dan pusat-pusat bisnis, sudah waktunya dikembangkan di daerah-daerah. Sehingga, tak cuma terpusat di kota-kota besar, khususnya Ibu Kota. Peluang-peluang investasi usaha terutama sektor riil, di daerah perlu dibuka selebar-lebarnya, tanpa harus menggerogoti nilai dan norma kedaerahan. Sehingga, sumber daya di daerah bisa benar-benar dioptimalkan dan mampu menghidupkan ekonomi lokal, yang ujung-ujungnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

Mudik adalah pelajaran berharga jika serius ingin menghapus kesenjangan ekonomi pusat dan daerah.

Sengketa Budaya Anak Nusantara

Oleh : Mahiruddin Siregar

(peta nusantara, by masjid nusantara, ww.flickr.com)

Indonesia dan Malaysia adalah dua negara serumpun disamping Brunai Darussalam, Singapura, Papua Newgini dan Timor Leste ditambah beberapa suku bangsa di Filipina (bangsa Moro) dan Thailand (bangsa Pattani). Semuanya adalah anak bangsa yang mendiami wilayah Nusantara.

Mereka hidup damai dan sejahtera selama berabad-abad, meskipun mereka terdiri dari beberapa kerajaan yang silih berganti memiliki kekuasaan dominan diantara sesamanya. Kerajaan yang paling berpengaruh dan paling luas daerah kekuasaannya adalah Majapahit dan Sriwijaya.

Tapi sayang seribu kali sayang, kedamaian dan rasa persaudaraan itu dirusak dengan terjadinya bencana besar yang dibawa oleh kaum penjajah yang mencaplok dan membagi-bagi Nusantara menjadi beberapa negara koloni dibawah kekuasaan Belanda, Inggris , Portugis dan Spanyol.

Setelah berabad-abad dibawah kungkungan para penjajah, negara-negara anak jajahan itu akhirnya dapat memerdekakan diri masing-masing, tetapi tetap terpecah belah sesuai dengan wilayah pada saat penjajahan, tidak ada lagi Satu Negara dibawah naungan Nusantara Raya.

Akibatnya diantara negara-negara anak Nusantara tersebut terjadi persaingan sengit dalam hal ekonomi, politik dan budaya.

Awalnya persoalan budaya tidak begitu penting untuk diperebutkan, tetapi akhir-akhir ini peninggalan budaya nenek moyang yang terus dilestarikan dapat menjadi aset berharga untuk memajukan pariwisata, sekaligus menjadi penghasil devisa yang sangat besar bagi negara yang dapat memanfaatkannya.

Indonesia sangat dikenal oleh dunia internasional berkat keindahan alam dan budaya pulau dewata Bali, yang telah menjadi andalan pariwisata utama Indonesia sejak lama. Begitu juga beberapa daerah wisata lainnya seperti Yogyakarta, Danau Toba, Tana Toraja, Taman Laut Bunaken, dll. Semuanya juga telah lama terkenal sebagai kekayaan wisata Indonesia.

Akhir-akhir ini negeri jiran Malaysia, yang secara ekonomis sedikit lebih maju daripada Indonesia, mulai melirik dan memanfaatkan dunia pariwisata (tourism) sebagai andalan pemasukan devisa negaranya. Tidak tanggung-tanggung, mereka sangat getol mengiklankan Visit Malaysia dengan jargon Trully Asia.

Dalam hal management dan kecukupan fasilitas dan finansial mereka lebih unggul daripada Indonesia, tetapi dalam hal kekayaan budaya, Indonesia jauh lebih unggul.
Buktinya budaya Indonesia sangat digemari dinegari jiran tersebut, mulai dari tari-tarian, film dan musik. Jangan heran kalau hampir semua musisi Indonesia sangat banyak digemari oleh warga Malaysia, sampai-sampai musisi Malaysia menjadi gerah karena hampir semua stasion radio disana lebih suka memutar lagu-lagu Indonesia daripada lagu-lagu Malaysia. Sehingga ada ungkapan kalau sudah diatas jam 22.00 mendengar radiao-radio di Malaysia seperti berada di Jakarta saja.

Miskinnya identitas diri dan budaya anak Malaysia mengakibatkan mereka sering sekali mengakui budaya asal Indonesia sebagai budaya Malaysia sendiri, seperti batik, angklung, lagu Rasa Sayange, reog Ponorogo dan terakhir tari Pendet yang berasal dari Bali.

Mereka beralasan bahwa budaya tersebut telah lama ada di Malaysia, yang katanya merupakan warisan budaya Nusantara, dimana Malaysia juga adalah salah satu bagian dari Nusantara.

Statement itu ada benarnya, sebab kedua bangsa sebetulnya hampir sama dalam banyak hal mulai dari perawakan dan warna kulit, bahasa, pakaian, makanan, dll, sehingga apa yang disukai oleh orang Indonesia sangat besar kemungkinan disukai juga oleh orang Malaysia. Contohnya lagu-lagu Indonesia seperti disebutkan diatas sangat disenangi oleh rakyat Malaysia, dan sebaliknya ada beberapa lagu Malaysia yang digemari di Indonesia.

Bahkan lagu kebangsaan Malaysia "Negaraku" , meskipun judul dan liriknya berbeda, konon lagu tersebut sangat mirip dengan lagu pop Indonesia tahun 1930-an yaitu Terang Boelan. Lagu ini sempat menjadi theme song film Terang Boelan pada tahun 1938. Film dan lagu Terang Boelan sangat terkenal sampai ke Malaysia yang pada waktu itu masih bernama Malaya.

Hiruk pikuk mengenai sengketa budaya antara anak Nusantara tersebut yang bagi sebagian besar anak bangsa Indonesia merupakan "pencurian" budaya Indonesia oleh Malaysia sungguh sangat menghabiskan energi untuk mendudukkan perkaranya secara jernih.

Terlebih lagi selain klaim budaya tersebut Malaysia juga suka mengklaim wilayah Indonesia sebagai wilayah mereka, sehingga akibat kelalaian Indonesia, dua pulau pindah tangan menjadi milik Malaysia yaitu Sipadan dan Ligitan. Dan kini sedang dalam sengketa pula kepemilikan pulau Ambalat.

Masih banyak lagi perkara-perkara yang menjadikan konflik antara Indonesia dan Malaysia seperti masalah TKI, Manohara dan putra mahkota Klantan, Noordin M Top gembong teroris dari Malaysia yang beroperasi di Indonesia, dll.

Saya rasa masalah-masalah seperti tersebut diatas akan terus terjadi dan berulang dikemudian hari, sebagaimana masalah antar tetangga. Walaupun dapat diselesaikan satu masalah, masalah yang lain akan timbul kembali, selama masalah pokok dan utama tidak dipecahkan.

Kita adalah bangsa yang sama, memiliki ras, tradisi dan budaya yang sama, kenapa kita tidak bersatu saja lagi dibawah Negara Nusantara Raya ?

Jika itu terjadi, saya yakin sengketa anak Nusantara akan berakhir dengan sendirinya.