Indonesia Jangan Sampai Alami Filipinanisasi

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia dikhawatirkan bisa menjadi Filipina kedua di Asia bila pembangunan ekonominya tak mengalami inovasi dan kemajuan. Mengapa?

"Sejauh ini, terkesan pembangunan institusinya bermasalah, partai-partai politik bermasalah dan korupsi-kolusi masih merajalela," kata Sjamsu Rahardja PhD, ekonom pada Bank Dunia dan pendiri Paramadina Public Policy Institute.

Namun demikian, Sjamsu Rahardja yang mantan peneliti senior LPEM UI dan alumnus Georgetown University, AS, itu melihat Indonesia punya prospek ke depan asal reformasi terus diperdalam di segala bidang.

Sjamsu meyakini bangsa Indonesia masih punya masa depan karena demokratisasi akan terus mendorong publik mendesak pemerintah agar bekerja lebih baik dan efisien, KKN diberantas dan kreatiftas rakyat bisa berkembang. "Yang penting, momentum bagi pemberantasan korupsi dan penguatan good governance terus dipelihara oleh masyarakat madani," kata Samsju Rahardja.

Berikut ini wawancara Ahluwalia dari INILAH.COM dengan Syamsu di sebuah restoran di Jakarta, Kamis (25/2).

Anda melihat Indonesia masih bisa bersaing di Asia ke depan?

Saya yakin masih bisa. Kita bisa maju. Dengan potensi kekayaan alam dan SDM yang luar biasa, kita punya peluang bersaing dengan negara-negara tetangga di Asia. Namun saya khawatir, jika mencermati perkembangan birokrasi, partai politik, dan pemerintahan era reformasi, jangan-jangan kita berjalan di tempat seperti Filipina. Asal tahu saja dulu pada 1960-an Filipina pertumbuhan ekonominya bagus, namun pada tahun-tahun sekarang ini Filipina menjadi negeri paling tertinggal di Asia, dan sudah dikalahkan oleh Indonesia. Filipina berjalan di tempat, politiknya dikuasai bos-bos (bosisme) dan pembangunan ekonominya hanya menggumpal di kalangan orang kaya. Saya cemas kalau Indonesia lantas mengalami 'Filipinanisasi’ yakni kemunduran ala Manila.

Maksud Anda?

Demokratisasi kita idealnya untuk membangun good governance dan good corporate governance. Namun yang muncul kok cenderung begitu-begitu saja, kayak jalan di tempat. Berbagai departemen berambisi menyalurkan kredit sendiri-sendiri, masing-masing ingin berperan sendiri. Sementara desentralisasi dan demokratisasi masih dalam proses menuju yang lebih baik dan riil. Terus terang institusi-intitusi kita belum efektif men-delivery program nyata ke rakyat. Kelas menengah baru juga belum tumbuh kuat, terutama kaum enterpreuner masih lemah.

Sementara drama penyampaian pandangan akhir fraksi soal kasus dana talangan Bank Century Rp6,7 triliun, Selasa lalu, diyakini berdampak politik dan membuat rakyat berharap lebih jauh. Kalau kemudian ternyata kasus Century tidak ada bukti, tentu rakyat juga kecewa kepada parpol-parpol di parlemen. Tapi dampak Bank Century amat luas di masyarakat. Rakyat ingin hukum ditegakkan dan korupsi dibasmi. Kalau ternyata tidak ada pejabat tinggi yang terbukti bersalah, misalnya, atau tidak tuntas, tidak akuntabel dan tak transparan, tentu rakyat kecewa.

Anda bilang soal pentingnya memelihara momentum membasmi korupsi. Maksud Anda?

Saya kira, kita harus terus memelihara momentum bagi good governance. Kita harus menjaga momentum untuk memelihara sikap antikorupsi dan membasmi korupsi baik di parlemen, lembaga yudisial, dan legislatif, Momentum-momentum itu harus dipelihara dan diperkuat sebab sektor swasta dan rakyat butuh transparansi dan akuntabilitas, dan pemerintah tak bisa bersikap semaunya lagi. Yang penting lagi reformasi kelembagaan di tataran yudisial merupakan keharusan. Lembaga yudisial harus ditata dan direformasi agar efektif dan kredibel. [mor]

Nafsu Besar, Niat Kecil

Pembangunan Nasional Tertatih-tatih
Nyoman Brahmandita

INILAH.COM, Jakarta - Jargon percepatan pembangunan perlu dikritisi kembali karena tidak sejalan dengan proses pembangunan. Bagaimana mungkin pembangunan bisa berlangsung pesat, bila pemerintah lamban memutuskan rencana pembangunan.

Sekadar contoh, pembangunan banjir kanal timur di wilayah DKI Jakarta. Proyek ini sudah berlangsung cukup lama karena terkendala pembebasan lahan. Banjir besar sudah terlanjur berkali-kali menenggelamkan pemukiman tetapi kanal itu tak kunjung rampung.

Demikian halnya pembangunan monorail di Jakarta. Yang ada justru tiang-tiang pancang yang teronggok kaku di tengah-tengah jalan. Bukannya mengatasi kemacetan lalu lintas, tiang-tiang beton itu malah membuat wajah Jakarta jadi semakin kusut.

Kini, tiang beton monorail itu lebih layak disebut sebagai monumen kebodohan birokrat. Proyek monorail itu mangkrak, lantaran investor tidak mendapatkan jaminan kepastian dukungan fiskal dari pemerintah. Serupa tapi tak sama, adalah proyek sub way di Jakarta yang juga tak jelas nasibnya.

Ada pula proyek pembangunan jalan tol trans Jawa. Jalan tol ini dalam angan-angan masyarakat bakal mengurangi beban jalan raya pos (De Grote Postweg) Anyer-Panarukan yang dibangun Gubernur Jenderal Hermann Willem Daendels.

Tetapi seperti pepatah, nafsu besar tetapi niat kurang, jalan tol trans Jawa itu pun tersendat-sendat. Masalah paling besar adalah soal pembebasan lahan. Kabarnya, pemerintah akan mengeluarkan semacam peraturan mengenai pembebasan lahan. Tetapi toh sampai sekarang peraturan itu tidak juga ditetapkan.

Di Jakarta dan Pulau Jawa saja banyak kasus pembangunan yang molor berlarut-larut karena tidak adanya ketegasan sikap pemerintah, padahal proyeknya ada di depan hidung pemerintah pusat. Apalagi yang di luar Pulau Jawa, yang notabene jauh dari pantaun pemerintah pusat.

Contohnya adalah pembangunan proyek kilang LNG dari lapangan gas Donggi-Senoro di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Seharusnya, kelanjutan proyek Donggi-Senoro ini bakal diputuskan dalam sidang kabinet paling lambat Februari 2010, agar kilang itu bisa beroperasi pada 2013.

Namun kenyataan bicara lain. Sampai kalender Februari berakhir, keputusan belum juga diambil. Kata Menko Perekonomian, keputusan belum bisa diambil lantaran studi teknoekonomi atas proyek tersebut belum kelar. Alhasil, proses pembangunan proyek bernilai Rp50 triliun itu juga bakal molor.

Dalam beberapa kasus itu, pemerintah terkesan tidak berani bersikap tegas dan mengulur-ulur waktu. Seolah pemerintah tidak cukup memiliki kemampuan mengambil keputusan yang cepat, namun tetap tepat dan bijak. Wajar bila masyarakat merasa gregetan melihat kelambanan proses pembangunan.

Dalam kasus Donggi-Senoro tadi, misalnya, DPRD setempat sampai merasa perlu menyuarakan desakan kepada pemerintah pusat agar cepat-cepat memutuskan pembangunan kilang gas itu.

Bila kilang LNG Donggi-Senoro segera dibangun dan beroperasi, akan memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang sangat besar bagi perekonomian daerah maupun nasional. Akan terjadi penciptaan lapangan kerja di daerah itu, yang berarti pula mengurangi angka pengangguran nasional. Hasil gas dari lapangan gas itu, juga akan meningkatkan perolehan devisa bagi negara.

Alasan itu sangat mudah dipahami. Investasi senilai Rp50 triliun yang tertanam dalam proyek kilang LNG itu tentu akan memberikan pengaruh ekonomi signifikan bagi Kabupaten Banggai, maupun Propinsi Sulawesi Tengah.

Coba bayangkan. Seandainya selama tiga tahun masa konstruksi itu, hanya 5% atau Rp2,5 triliun dari total investasinya yang benar-benar berputar dalam sistem perekonomian setempat, maka efek penggandanya tentu akan sangat besar. Uang yang beredar akan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Belum lagi, bila gas Donggi-Senoro sudah benar-benar menyembur dan diproduksi. Maka kas pemda setempat akan menggelembung dengan cepat, karena diisi dana bagi hasil migas yang menjadi hak daerah.

Nilai dana bagi hasil migas itu tentu sangat besar dibandingkan PAD Kabupaten Banggai yang saat ini cuma Rp 18 miliar. Belum lagi bila potensi dana bagi hasil itu digabungkan dengan multiplier effect dari 5% dana investasi kilang LNG yang beredar di masyarakat setempat.

Bisa dibayangkan, pemerintah kabupaten dan provinsi setempat tentu akan memiliki kemampuan anggaran berlipat ganda. Dengan sendirinya juga memiliki kemampuan sangat besar melakukan pembangunan. Tentu dengan catatan, bila peningkatan anggaran itu tidak disertai peningkatan korupsi oknum-oknum pemerintah.

Ujung-ujungnya, yang diuntungkan potensi sumber daya alam nan berlimpah ruah itu adalah rakyat juga. Bukankah ini esensi dari otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang merupakan keniscayaan dalam era reformasi? Bukankah, karena alasan itu pula, masyarakat Banggai meminta daerahnya dimekarkan menjadi kabupaten tersendiri? [mdr]

Swasembada Daging

oleh : Mahiruddin Siregar

Tidak ada jalan lain untuk mencapai swasembada daging, kecuali Indonesia harus mengembangkan usaha peternakan dengan serius dan terencana. Bahkan kalau setiap warga petani yang masih punya lahan kosong +/- 100m2, dapat dididik dan dibina memelihara sekitar 5 ekor sapi saja, maka kebutuhan daging nasional akan tercukupi. malah kita dapat mengekspor kelebihannya.

Masihkah kita harus terus tergantung dengan negara lain, hanya untuk bisa makan daging sapi saja ?

Terlalu...............!!!

Mentan: Australia Keberatan Indonesia Swasembada Daging

Kamis,18 Februari 2010 (www.kampoengternak.or.id)

Jakarta - Pemerintah Australia secara resmi, menyatakan keberatan sekaligus kuatir terhadap program swasembada daging sapi 2014 yang dicanangkan Kementerian Pertanian sebagai salah satu program unggulan dalam lima tahun ke depan.

"Mereka menyatakan kekuatirannya dan keberatan atas program pemerintah tersebut," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, Duta Besar Australia telah melakukan pertemuan khusus dengan pihaknya guna membahas penerapan program swasembada daging 2014 yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kehadiran para pengusaha Australia ke Kementerian Pertanian.

Suswono mengungkapkan pada pertemuan itu disinggung Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar produk peternakan negeri tetangga tersebut dan keberhasilan dari program yang dicanangkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai akan mengancam stabilitasi ekspor produk ternak Australia.

"Saya menyatakan kepada mereka agar para pengusaha Australia datang dan berinvestasi di ternak sapi Indonesia," katanya.

Dalam seminar bertajuk "Arah dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2010-2014" yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) itu Mentan menyatakan program swasembada daging membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya para investor.

Beberapa waktu sebelumnya tiga negara produsen jeroan sapi, yakni Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat melakukan protes atas kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan mengurangi dan melarang impor jeroan dari negara tersebut.

Sementara itu Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menilai sikap keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Australia terkait dengan program swasembada daging 2014 karena tidak mau kehilangan pasar di Indonesia.

Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana menyatakan kekhawatiran yang berujung pada keberatan itu terkait dengan bisnis apalagi selama ini 70 persen produk peternakan baik daging maupun sapi hidup dari Australia dipasok ke Indonesia.

Menurut dia pada tahun lalu realisasi ekspor sapi hidup dari Australia mencapai 700.000 ekor naik dari 2008 yang hanya 620.000 ekor. "Australia tidak akan mau kehilangan pasar yang besar ini," katanya.

Perbaikan data
Pada kesempatan itu, dia menyatakan, program swasembada yang diterapkan oleh pemerintah patut mendapatkan dukungan namun demikian program itu harus diawali dengan perbaikan data populasi ternak sapi di dalam negeri.

"Saya sudah sampaikan ke Mentan bahwa selama enam bulan ini yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan populasi ternak," kata ketua PPSKI itu.

Teguh menyatakan pendataan populasi ternak menjadi penting mengingat saat ini data populasi yang dimiliki Kementerian Pertanian dengan pelaku usaha berbeda.

Perbedaan data populasi, tambahnya, akan berakibat fatal pada saat pengambilan kebijakan. "Jangan sampai target swasembada daging 2014 kembali gagal seperti yang terjadi sebelumnya. Sudah dua kali gagal program ini," kata Teguhnya. (ANTARA, 16/2/2010)

Menanam Jati, Kuliah Gratis

Menanam Jati, Kuliah Gratis

Bagi Heri, 28 tahun, kuliah hanya impian. "Maunya sih seperti teman-teman lain, bisa kuliah. Tapi, apa daya, orangtua nggak punya biaya," ujar warga Gunung Kidul, Yogyakarta, itu kepada Gatra, Jumat lalu.

Heri hanya satu contoh lulusan sekolah menengah atas yang gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tingi. Seringkali kegagalan mereka bukan karena kurang cerdas sehingga tidak bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi, melainkan lebih karena ketiadaan biaya. Maklum, pada saat ini, biaya kuliah lumayan mahal.

Kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY). Di tengah mahalnya biaya kuliah, Pemprov DIY memberikan beasiswa kepada warga miskin agar bisa kuliah gratis. Tapi jangan membayangkan mereka akan menyisihkan anggaran milyaran rupiah per tahun dari APBD untuk dana beasiswa itu. Di sinilah uniknya: beasiswa itu dibayar 15 tahun kemudian. Itu pun bukan dibayar dengan uang, melainkan dengan pohon jati. Karena itu, program beasiswa ini dikenal pula dengan sebutan beasiswa pohon jati.

Caranya? "Pemprov punya lahan hutan di Gunung Kidul seluas 100 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, ketika melontarkan ide beasiswa pohon jati itu. Ide ini disampaikan dalam pertemuan dengan para petinggi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, di Kepatihan Yogyakarta, medio Januari lalu.

Untuk merealisasikan program beasiswa pohon jati itu, Sultan menyiapkan lahan 100 hektare yang berlokasi di Kecamatan Paliyan, Gunung Kidul. Lahan yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan menanam palawija itu sering pula disebut Sultan Ground. Disebut demikan karena lahan itu milik Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Rencananya, lahan tersebut akan ditanami pohon jati. Tiap-tiap perguruan tinggi yang berperan serta dalam beasiswa pohon jati itu akan mendapat jatah lahan 10 hektare. Setiap satu hektare akan ditanami 1.030 bibit pohon jati unggul. Perguruan tinggi juga tidak perlu repot-repot mengurus "lahan" jatinya karena semuanya diurus Pemprov DIY. Mulai penanaman bibit pohon jati hingga pohon jati siap ditebang.

Menurut Sultan, pohan jati itu baru boleh ditebang setelah mencapai usia 15 tahun. Jika saatnya tiba, perguruan tinggi diizinkan menjual pohon jati itu untuk mengganti biaya beasiswa yang telah dikeluarkan. Tentu harga jual kayu jati itu disesuaikan dengan harga jual pada 15 tahun mendatang. "Setiap tahun bisa ditebang sejumlah pohon jati sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis yang diberikan perguruan tinggi," kata suami Gusti Kanjeng Ratu Hemas itu.

Sejatinya, ide program beasiswa pohon jati ini dilontarkan Sultan dua tahun lalu. "Ide awalnya datang dari Sultan untuk memanfaatkan Sultan Ground, tanah milik keraton,'' ujar Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Mohammad Naim, kepada Gatra. Ketika itu, ia melanjutkan, Sultan bertemu dengan Rektor UGM, Profesor Sudjarwadi, dan pejabat di Departemen Kehutanan.

Dalam pertemuan itu, ungkap Naim, Sultan mengutarakan kegalauannya menyaksikan banyaknya warga Yogyakarta yang tidak bisa kuliah karena terbentur biaya. Padahal, Yogyakarta sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan. "Ketika itu, Sultan sharing, anak-anak Yogyakarta itu relatif berasal dari golongan bawah sehingga perlu dukungan dana untuk biaya kuliah," kata Naim.

Gayung pun bersambut. Ide Sultan itu ternyata sejalan dengan program pengelolaan hutan berbasis kampus yang dikampanyekan Departemen Kehutanan. "Sedangkan UGM siap membantu bibit jati unggul hasil teknik rekayasa UGM dari Wanagama, hutan laboratorium UGM," tutur Naim.

Ketika ide beasiswa pohon jati itu gencar disosialisasikan ke sejumlah kampus, hasilnya tidak sia-sia. Sultan berhasil menggandeng enam kampus terkenal di Yogyakarta. Yakni UGM, UAD, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional, dan STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

Direktur Kemahasiswaan UGM, Haryanto, memuji ide beasiswa pohon jati yang digagas Sultan itu. "Ide baru yang bagus dan lain daripada yang lain," ujarnya. Selain peduli pada lingkungan, program beasiswa itu juga sangat cocok untuk pembinaan karakter mahasiswa, asalkan yang mengelola bibit pohon jati itu mahasiswa penerima beasiswa. "Beasiswa seperti itu belum ada," kata Haryanto.

Selama ini, Haryanto menambahkan, setiap tahun UGM mengucurkan dana beasiswa Rp 20 milyar. Beasiswa yang dananya berasal dari pihak eksternal dan internal UGM itu diberikan kepada 8.000 mahasiswa. Namun sebagian besar beasiswa itu berbentuk "pemberian uang". Artinya, mahasiswa hanya diberi uang. Sedangkan beasiswa pohon jati lebih menarik. "Karena tanggung jawab mahasiswa mengelola bibit jati dikonversikan dengan beasiswa," katanya.

Menurut Direktur Kelembagaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, Hendarman, program beasiswa pohon jati itu menambah keragaman program beasiswa yang ditawarkan di perguruan tinggi. "Idenya, menurut saya, bagus sekali. Apalagi tidak harus dalam bentuk uang, tapi berupa investasi jangka panjang," ujarnya.

Hendarman menyatakan, Dikti mengeluarkan sejumlah program beasiswa. Antara lain beasiswa yang tidak mensyaratkan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi dan beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Besarnya Rp 250.000 per bulan. "IPK nggak jadi satu-satunya syarat. Kalau memang ada putra daerah yang kurang mampu, silakan mengajukan beasiswa," ucapnya.

***

Perguruan tinggi tidak perlu takut rugi karena berperan serta dalam program beasiswa pohon jati itu. Menurut Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan (Dephut), Masyhud, kendati menanam pohon jati baru bisa dinikmati hasilnya 15 tahun kemudian, dari sisi bisnis nilainya cukup menggiurkan. Dari satu pohon jati berusia 15 tahun, bisa diperoleh 0,8 kubik kayu jati. Pada saat ini, harga jual kayu jati adalah Rp 3,5 juta per kubik.

Jika dihitung dengan harga 15 tahun mendatang, tentu harganya akan jauh lebih mahal. Maklum saja, dari tahun ke tahun kebutuhan masyarakat akan kayu jati selalu meningkat. Alhasil, harga jual kayu jati yang berlaku di pasar juga dinamis. Karena itu, jarang sekali harga jual kayu jati turun. "Terlebih jika jatinya termasuk yang harganya fancy (mahal --Red.). Sudah banyak yang menunggu untuk membelinya," tutur Masyhud kepada Birny Birdieni dari Gatra.

Alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu mengakui, program beasiswa pohon jati yang dilontarkan Sultan itu sangat membantu Dephut. Tapi yang perlu diingat, kata Masyhud, menanam pohon tidak hanya menanam lalu selesai. Masyarakat pun harus mendapat edukasi dan motivasi bahwa dengan menanam pohon bisa diperoleh keuntungan secara ekonomi. "Juga lingkungan yang banyak ditanami pohon bisa menghasilkan energi, air, serta menyerap emisi," ujarnya.

Sujud Dwi Pratisto, dan Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
[Pendidikan, Gatra Nomor 15 Beredar Kamis, 11 Februari 2010]

DEINDUSTRIALISASI SISTEMIK

Teguh Firmansyah

Proklamator RI, Soekarno, mengingatkan supaya bangsa ini jangan sampai menjadi bangsa yang tidak mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan terus menerus menjadi buruh. ''Tapi apa daya menjadi kuli pun kini sudah susah, banyak rakyat yang di PHK.'' Itulah keluh kesah salah seorang pembicara dalam seminar Economi Outlook di salah satu hotel ternama Jakarta beberapa waktu lalu. Pertumbuhan ekonomi negeri yang dibangun ternyata tidak sejalan dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Di tengah pengaruh krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju dalam angka positif. Pertumbuhan pada 2009 berada pada level 4,3 persen. Pemerintah bahkan tidak jarang menyebutkan posisi Indonesia yang menduduki urutan ketiga setelah Cina dan India yang mampu tumbuh saat krisis.

Dengan kondisi demikian, Indonesia pun digadang-gadang oleh berbagai pengamat ekonomi luar akan menjadi salah satu motor perekonomian dunia ke depan. Tapi Benarkah demikian? Padahal industri dalam negeri terus saja terseok-seok, bahkan berjalan mundur dalam beberapa tahun terakhir.

Di berbagai kesempatan, dari satu seminar ke seminar lainnya, banyak kalangan mengakui salah satu permasalahan yang kini dihadapi adalah perkembangan industri yang berjalan mandek. Perbaikan di sektor keuangan acapkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di sektor riil. Suku bunga pinjaman tetap saja tinggi. Begitupula masalah infrastruktur dan energi kerap membayang-bayangi pengusaha karena menyebabkan biaya produksi membengkak.

Akibatnya, sudah pasti pertumbuhan ekonomi terus saja ditopang oleh konsumsi yang mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak ada produktivitas yang timbul dari suatu sistem produksi. Ekspor melemah, sementara pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Ironisnya, pasar dalam negeri kini telah menjadi sasaran empuk barang-barang impor dari luar. Sementara ekspor masih terus saja bergantung pada bahan mentah.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia sepanjang 2009 mencapai 116,49 miliar dolar AS atau menurun 14,98 persen dibanding 2008 yang tercatat ekspor mencapai 137 miliar dolar AS. Sementara ekspor nonmigas mencapai 97,47 miliar dolar AS atau menurun 9,66 persen.

Dari komposisi ekspor nonmigas itu, sektor industri turun 16,93 persen dibanding 2008. Demikian juga eskpor hasil pertanian turun 4,83 persen. Sementara ekpors hasil tambang dan lainnya naik sebesar 31,persen. Dari sisi golongan barang, ekspor bahan bakar mineral dan lemak serta minyak hewan nabati masih cukup tinggi, mencapai sekitar 26 miliar dolar AS.

Boleh dibilang negeri ini kini tengah mengalami deindustrialisasi sistemik. Lebih sistemik dibandingkan kasus Century, karena menyangkut jumlah masyarakat yang lebih besar. Tahun 2009 lalu, seorang teman yang usianya tidak lagi muda terpaksa harus pensiun dini. Perusahaan manufaktur tempatnya bekerja di Kawasan Industri Tangerang melakukan restrukturisasi besar-besaran karena tingginya biaya operasional dan pasar yang kian terbatas. Dia pun beralih ke sektor informal.

Deindustrilisasi sistemik ini terjadi karena dua faktor. Pertama dari faktor internal, yakni iklim investasi dalam negeri yang tidak sehat ditambah dengan persoalan energi, infrastruktur, serta tingginya suku bunga pinjaman.

Masih ingat pemadaman bergilir di Jakarta beberapa waktu silam, berapa banyak pengusaha yang teriak karena ketidakberesan ini. Mereka harus menyediakan genset, membeli bahan bakar, serta mengurangi produksi. Biaya produksi pun meningkat. Sementara pengusaha kecil yang tidak mempunyai genset tentu hanya bisa gigit jari menunggu listrik kembali menyala.

Masalah infrastruktur, kondisi jalan rusak di sejumlah daerah, turut memperparah beban pengusaha. Proses pengiriman barang menjadi terlambat yang ujungnya biaya produksi membengkak.

Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah suku bunga kredit. Entah apa yang dipikirkan oleh dunia perbankan. Meskipun inflasi dalam angka yang rendah dan suku bunga acuan BI Rate telah diturunkan, tapi tetap saja suku bunga pinjaman masih berada pada level dua digit, sekitar 14 persen.

Berbagai kalangan pengusaha menyayangkan hal ini. Bahkan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengeluhkan sikap dunia perbankan yang hanya sekadar mengeruk keuntungan. Menurutnya, suku bunga pinjaman seharusnya bisa ditekan hingga level 9 persen saja. Tapi apa daya pemerintah tidak dapat berbuat lebih banyak menekan dunia perbankan. ''Jangan ditekan-tekanlah,'' tukas Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, kepada Republika.

Teringat filosofi Peraih nobel ekonomi 2008, Paul Krugman, yang menyatakan sektor finansial harus ditempatkan sebagai penyokong sektor riil. Sebab ekonomi bukan hanya perdagangan uang, tetapi aktivitas produksi dan pertukaran barang serta jasa. Andai saja filosofi ini dipakai.

Dari sisi eksternal, bermacam perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) menambah lengkap derita industri dalam negeri. Setelah perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Cina yang dimulai Januari 2010, sejumlah kesepakatan dengan beberapa negara lain menanti seperti dengan India serta Australia dan Selandia Baru.

Bak kesambar petir, pemerintah dan kalangan pengusaha mulai mengkhawatirkan dampak dari perjanjian ini. Apalagi dengan Cina. Renegoisasi akhirnya dilakukan. Dalam hal ini Hatta Rajasa lebih memilih menggunakan kata perundingan ulang.

Sementara Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, lebih suka istilah lain, pembicaraan ulang. Sebanyak 228 pos tarif yang sekirannya belum mampu bersaing akan diperjuangkan. Industri garmen, alas kaki, baja, adalah beberapa yang terancam akibat dari perjanjian itu. Mereka tidak mampu bersaing dengan membanjirnya barang Cina yang masuk dengan harga jauh lebih murah. Pertanyaannya, kenapa setelah didesak baru pemerintah bertindak. Ke mana saja selama ini?

Ekonom InterCafe, Iman Sugema menilai pemerintah terlalu berani mengikuti berbagai macam kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lain. Menteri perdagangan dan menteri luar negeri tidak mengoordinasikan setiap kebijakan yang dinilai strategis dengan berbagai kalangan. Akibatnya seperti bom waktu. Pengusaha mengeluh karena industri dalam negeri terancam.

Sementara Direktur Econit, Hendri Saparini, menilai, kalau menteri perdagangan berniat negosiasi seharusnya sejak lima tahun lalu. Tapi, nyatanya tidak. Menteri perdagangan lebih memilih untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara di kawasan untuk liberalisasi dengan harapan industri dapat lebih kompetitif dan perdagangan akan semakin meningkat. ''Kalau dia punya semangat untuk itu seharusnya sudah sejak dulu,'' kata Hendri.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bangsa ini tidak terus bisa menengok ke belakang untuk bangkit. Pemerintah harus serius membenahi segala masalah yang ada. Masyarakat juga harus bahumembahu bekerja keras. Seperti peringatan Soekarno mengenai bangsa kuli. ed: rahmad bh


Menunggu Realisasi KEK

Salah satu upaya pemerintah dalam membangun industri dalam negeri adalah dengan menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memberikan berbagai macam kemudahan bagi industri baik dari sisi fasilitas maupun administratif untuk menjalankan usaha. Berbagai kemudahan itu antara lain insentif fasilitas pajak penghasilan (PPh). Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Impor barang yang dilakukan KEK dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk. Selain itu pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi. Dalam KEK juga tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan PPh impor pun tidak ada.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengungkapkan pada 2010 ini setidaknya ada tiga daerah KEK yang akan dikembangkan. Antara lain Dumai di Riau, Kuala Tanjung dan Semangke di Sumatra Utara, dan Merauke di Papua. Total potensi investasi di ketiga wilayah tersebut diproyeksikan bisa mencapai Rp 92,5 triliun. Dengan rincian, Dumai dan Sumatra Utara sebesar Rp 32,5 triliun sementara Merauke Rp 60 triliun.

Pemerintah sendiri menetapkan KEK seusai dengan basis produksinya. Seperti Riau dan Sumatra Utaraakan menjadi KEK berbasis minyak sawit (CPO). Sementara di Merauke sebagai kawawan produsen pangan (food estate).

Apa pun yang dilakukan pemerintah, hal terpenting adalah, bagaimana kawasan industri ini mampu mendorong pertumbuhan industri selangkah lebih maju. Artinya, ekspor ke depan tidak hanya sekadar bahan mentah, namun sudah menjadi bahan olahan. Sumber daya alam yang cukup besar harus mampu diolah menjadi menjadi bahan baku industri sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi. Kawasan Industri juga diharapkan mampu memancing perkembangan Industri berteknologi tinggi. teguh thr, ed: rahmad bh
(www.republika.co.id)

Nelayan Danau Sunter

Jakarta, matanews.com

Seorang warga mencari ikan dengan jala di pinggir Danau Sunter, Jakarta, Senin (8/2). Meski Pemda DKI memberi peringatan tentang pencemaran air di Danau Sunter, warga tetap memanfaatkan danau tersebut untuk mencari ikan untuk dikonsumsi. (*yudhi mahatma/ant/bo)