Swasembada Daging

oleh : Mahiruddin Siregar

Tidak ada jalan lain untuk mencapai swasembada daging, kecuali Indonesia harus mengembangkan usaha peternakan dengan serius dan terencana. Bahkan kalau setiap warga petani yang masih punya lahan kosong +/- 100m2, dapat dididik dan dibina memelihara sekitar 5 ekor sapi saja, maka kebutuhan daging nasional akan tercukupi. malah kita dapat mengekspor kelebihannya.

Masihkah kita harus terus tergantung dengan negara lain, hanya untuk bisa makan daging sapi saja ?

Terlalu...............!!!

Mentan: Australia Keberatan Indonesia Swasembada Daging

Kamis,18 Februari 2010 (www.kampoengternak.or.id)

Jakarta - Pemerintah Australia secara resmi, menyatakan keberatan sekaligus kuatir terhadap program swasembada daging sapi 2014 yang dicanangkan Kementerian Pertanian sebagai salah satu program unggulan dalam lima tahun ke depan.

"Mereka menyatakan kekuatirannya dan keberatan atas program pemerintah tersebut," kata Menteri Pertanian Suswono di Jakarta, Selasa.

Dikatakannya, Duta Besar Australia telah melakukan pertemuan khusus dengan pihaknya guna membahas penerapan program swasembada daging 2014 yang nantinya akan ditindaklanjuti dengan kehadiran para pengusaha Australia ke Kementerian Pertanian.

Suswono mengungkapkan pada pertemuan itu disinggung Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar terbesar produk peternakan negeri tetangga tersebut dan keberhasilan dari program yang dicanangkan oleh Kabinet Indonesia Bersatu jilid II dinilai akan mengancam stabilitasi ekspor produk ternak Australia.

"Saya menyatakan kepada mereka agar para pengusaha Australia datang dan berinvestasi di ternak sapi Indonesia," katanya.

Dalam seminar bertajuk "Arah dan Kebijakan Pembangunan Pertanian 2010-2014" yang digelar Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) itu Mentan menyatakan program swasembada daging membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk di dalamnya para investor.

Beberapa waktu sebelumnya tiga negara produsen jeroan sapi, yakni Australia, Selandia Baru dan Amerika Serikat melakukan protes atas kebijakan Pemerintah Indonesia yang akan mengurangi dan melarang impor jeroan dari negara tersebut.

Sementara itu Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) menilai sikap keberatan yang disampaikan oleh pemerintah Australia terkait dengan program swasembada daging 2014 karena tidak mau kehilangan pasar di Indonesia.

Ketua Umum PPSKI Teguh Boediyana menyatakan kekhawatiran yang berujung pada keberatan itu terkait dengan bisnis apalagi selama ini 70 persen produk peternakan baik daging maupun sapi hidup dari Australia dipasok ke Indonesia.

Menurut dia pada tahun lalu realisasi ekspor sapi hidup dari Australia mencapai 700.000 ekor naik dari 2008 yang hanya 620.000 ekor. "Australia tidak akan mau kehilangan pasar yang besar ini," katanya.

Perbaikan data
Pada kesempatan itu, dia menyatakan, program swasembada yang diterapkan oleh pemerintah patut mendapatkan dukungan namun demikian program itu harus diawali dengan perbaikan data populasi ternak sapi di dalam negeri.

"Saya sudah sampaikan ke Mentan bahwa selama enam bulan ini yang harus dilakukan adalah melakukan pendataan populasi ternak," kata ketua PPSKI itu.

Teguh menyatakan pendataan populasi ternak menjadi penting mengingat saat ini data populasi yang dimiliki Kementerian Pertanian dengan pelaku usaha berbeda.

Perbedaan data populasi, tambahnya, akan berakibat fatal pada saat pengambilan kebijakan. "Jangan sampai target swasembada daging 2014 kembali gagal seperti yang terjadi sebelumnya. Sudah dua kali gagal program ini," kata Teguhnya. (ANTARA, 16/2/2010)

Menanam Jati, Kuliah Gratis

Menanam Jati, Kuliah Gratis

Bagi Heri, 28 tahun, kuliah hanya impian. "Maunya sih seperti teman-teman lain, bisa kuliah. Tapi, apa daya, orangtua nggak punya biaya," ujar warga Gunung Kidul, Yogyakarta, itu kepada Gatra, Jumat lalu.

Heri hanya satu contoh lulusan sekolah menengah atas yang gagal melanjutkan pendidikan ke perguruan tingi. Seringkali kegagalan mereka bukan karena kurang cerdas sehingga tidak bisa lolos ujian masuk perguruan tinggi, melainkan lebih karena ketiadaan biaya. Maklum, pada saat ini, biaya kuliah lumayan mahal.

Kabar baik datang dari Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemprov DIY). Di tengah mahalnya biaya kuliah, Pemprov DIY memberikan beasiswa kepada warga miskin agar bisa kuliah gratis. Tapi jangan membayangkan mereka akan menyisihkan anggaran milyaran rupiah per tahun dari APBD untuk dana beasiswa itu. Di sinilah uniknya: beasiswa itu dibayar 15 tahun kemudian. Itu pun bukan dibayar dengan uang, melainkan dengan pohon jati. Karena itu, program beasiswa ini dikenal pula dengan sebutan beasiswa pohon jati.

Caranya? "Pemprov punya lahan hutan di Gunung Kidul seluas 100 hektare yang bisa dimanfaatkan untuk membantu mahasiswa dari keluarga tidak mampu," kata Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, ketika melontarkan ide beasiswa pohon jati itu. Ide ini disampaikan dalam pertemuan dengan para petinggi Universitas Ahmad Dahlan (UAD), Yogyakarta, di Kepatihan Yogyakarta, medio Januari lalu.

Untuk merealisasikan program beasiswa pohon jati itu, Sultan menyiapkan lahan 100 hektare yang berlokasi di Kecamatan Paliyan, Gunung Kidul. Lahan yang kini dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan menanam palawija itu sering pula disebut Sultan Ground. Disebut demikan karena lahan itu milik Keraton Kasultanan Yogyakarta.

Rencananya, lahan tersebut akan ditanami pohon jati. Tiap-tiap perguruan tinggi yang berperan serta dalam beasiswa pohon jati itu akan mendapat jatah lahan 10 hektare. Setiap satu hektare akan ditanami 1.030 bibit pohon jati unggul. Perguruan tinggi juga tidak perlu repot-repot mengurus "lahan" jatinya karena semuanya diurus Pemprov DIY. Mulai penanaman bibit pohon jati hingga pohon jati siap ditebang.

Menurut Sultan, pohan jati itu baru boleh ditebang setelah mencapai usia 15 tahun. Jika saatnya tiba, perguruan tinggi diizinkan menjual pohon jati itu untuk mengganti biaya beasiswa yang telah dikeluarkan. Tentu harga jual kayu jati itu disesuaikan dengan harga jual pada 15 tahun mendatang. "Setiap tahun bisa ditebang sejumlah pohon jati sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pendidikan gratis yang diberikan perguruan tinggi," kata suami Gusti Kanjeng Ratu Hemas itu.

Sejatinya, ide program beasiswa pohon jati ini dilontarkan Sultan dua tahun lalu. "Ide awalnya datang dari Sultan untuk memanfaatkan Sultan Ground, tanah milik keraton,'' ujar Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Mohammad Naim, kepada Gatra. Ketika itu, ia melanjutkan, Sultan bertemu dengan Rektor UGM, Profesor Sudjarwadi, dan pejabat di Departemen Kehutanan.

Dalam pertemuan itu, ungkap Naim, Sultan mengutarakan kegalauannya menyaksikan banyaknya warga Yogyakarta yang tidak bisa kuliah karena terbentur biaya. Padahal, Yogyakarta sudah lama dikenal sebagai kota pendidikan. "Ketika itu, Sultan sharing, anak-anak Yogyakarta itu relatif berasal dari golongan bawah sehingga perlu dukungan dana untuk biaya kuliah," kata Naim.

Gayung pun bersambut. Ide Sultan itu ternyata sejalan dengan program pengelolaan hutan berbasis kampus yang dikampanyekan Departemen Kehutanan. "Sedangkan UGM siap membantu bibit jati unggul hasil teknik rekayasa UGM dari Wanagama, hutan laboratorium UGM," tutur Naim.

Ketika ide beasiswa pohon jati itu gencar disosialisasikan ke sejumlah kampus, hasilnya tidak sia-sia. Sultan berhasil menggandeng enam kampus terkenal di Yogyakarta. Yakni UGM, UAD, Universitas Islam Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Pembangunan Nasional, dan STIE Yayasan Keluarga Pahlawan Negara.

Direktur Kemahasiswaan UGM, Haryanto, memuji ide beasiswa pohon jati yang digagas Sultan itu. "Ide baru yang bagus dan lain daripada yang lain," ujarnya. Selain peduli pada lingkungan, program beasiswa itu juga sangat cocok untuk pembinaan karakter mahasiswa, asalkan yang mengelola bibit pohon jati itu mahasiswa penerima beasiswa. "Beasiswa seperti itu belum ada," kata Haryanto.

Selama ini, Haryanto menambahkan, setiap tahun UGM mengucurkan dana beasiswa Rp 20 milyar. Beasiswa yang dananya berasal dari pihak eksternal dan internal UGM itu diberikan kepada 8.000 mahasiswa. Namun sebagian besar beasiswa itu berbentuk "pemberian uang". Artinya, mahasiswa hanya diberi uang. Sedangkan beasiswa pohon jati lebih menarik. "Karena tanggung jawab mahasiswa mengelola bibit jati dikonversikan dengan beasiswa," katanya.

Menurut Direktur Kelembagaan pada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) Departemen Pendidikan Nasional, Hendarman, program beasiswa pohon jati itu menambah keragaman program beasiswa yang ditawarkan di perguruan tinggi. "Idenya, menurut saya, bagus sekali. Apalagi tidak harus dalam bentuk uang, tapi berupa investasi jangka panjang," ujarnya.

Hendarman menyatakan, Dikti mengeluarkan sejumlah program beasiswa. Antara lain beasiswa yang tidak mensyaratkan nilai indeks prestasi kumulatif (IPK) tinggi dan beasiswa Bantuan Belajar Mahasiswa (BBM). Besarnya Rp 250.000 per bulan. "IPK nggak jadi satu-satunya syarat. Kalau memang ada putra daerah yang kurang mampu, silakan mengajukan beasiswa," ucapnya.

***

Perguruan tinggi tidak perlu takut rugi karena berperan serta dalam program beasiswa pohon jati itu. Menurut Kepala Pusat Informasi Kehutanan Departemen Kehutanan (Dephut), Masyhud, kendati menanam pohon jati baru bisa dinikmati hasilnya 15 tahun kemudian, dari sisi bisnis nilainya cukup menggiurkan. Dari satu pohon jati berusia 15 tahun, bisa diperoleh 0,8 kubik kayu jati. Pada saat ini, harga jual kayu jati adalah Rp 3,5 juta per kubik.

Jika dihitung dengan harga 15 tahun mendatang, tentu harganya akan jauh lebih mahal. Maklum saja, dari tahun ke tahun kebutuhan masyarakat akan kayu jati selalu meningkat. Alhasil, harga jual kayu jati yang berlaku di pasar juga dinamis. Karena itu, jarang sekali harga jual kayu jati turun. "Terlebih jika jatinya termasuk yang harganya fancy (mahal --Red.). Sudah banyak yang menunggu untuk membelinya," tutur Masyhud kepada Birny Birdieni dari Gatra.

Alumnus Fakultas Kehutanan UGM itu mengakui, program beasiswa pohon jati yang dilontarkan Sultan itu sangat membantu Dephut. Tapi yang perlu diingat, kata Masyhud, menanam pohon tidak hanya menanam lalu selesai. Masyarakat pun harus mendapat edukasi dan motivasi bahwa dengan menanam pohon bisa diperoleh keuntungan secara ekonomi. "Juga lingkungan yang banyak ditanami pohon bisa menghasilkan energi, air, serta menyerap emisi," ujarnya.

Sujud Dwi Pratisto, dan Arif Koes Hernawan (Yogyakarta)
[Pendidikan, Gatra Nomor 15 Beredar Kamis, 11 Februari 2010]

DEINDUSTRIALISASI SISTEMIK

Teguh Firmansyah

Proklamator RI, Soekarno, mengingatkan supaya bangsa ini jangan sampai menjadi bangsa yang tidak mampu mengelola sumber daya alam yang dimiliki dan terus menerus menjadi buruh. ''Tapi apa daya menjadi kuli pun kini sudah susah, banyak rakyat yang di PHK.'' Itulah keluh kesah salah seorang pembicara dalam seminar Economi Outlook di salah satu hotel ternama Jakarta beberapa waktu lalu. Pertumbuhan ekonomi negeri yang dibangun ternyata tidak sejalan dengan pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran.

Di tengah pengaruh krisis ekonomi global, pertumbuhan ekonomi Indonesia melaju dalam angka positif. Pertumbuhan pada 2009 berada pada level 4,3 persen. Pemerintah bahkan tidak jarang menyebutkan posisi Indonesia yang menduduki urutan ketiga setelah Cina dan India yang mampu tumbuh saat krisis.

Dengan kondisi demikian, Indonesia pun digadang-gadang oleh berbagai pengamat ekonomi luar akan menjadi salah satu motor perekonomian dunia ke depan. Tapi Benarkah demikian? Padahal industri dalam negeri terus saja terseok-seok, bahkan berjalan mundur dalam beberapa tahun terakhir.

Di berbagai kesempatan, dari satu seminar ke seminar lainnya, banyak kalangan mengakui salah satu permasalahan yang kini dihadapi adalah perkembangan industri yang berjalan mandek. Perbaikan di sektor keuangan acapkali tidak sejalan dengan apa yang terjadi di sektor riil. Suku bunga pinjaman tetap saja tinggi. Begitupula masalah infrastruktur dan energi kerap membayang-bayangi pengusaha karena menyebabkan biaya produksi membengkak.

Akibatnya, sudah pasti pertumbuhan ekonomi terus saja ditopang oleh konsumsi yang mencapai 60 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Tidak ada produktivitas yang timbul dari suatu sistem produksi. Ekspor melemah, sementara pengangguran dan kemiskinan tetap tinggi. Ironisnya, pasar dalam negeri kini telah menjadi sasaran empuk barang-barang impor dari luar. Sementara ekspor masih terus saja bergantung pada bahan mentah.

Secara kumulatif, nilai ekspor Indonesia sepanjang 2009 mencapai 116,49 miliar dolar AS atau menurun 14,98 persen dibanding 2008 yang tercatat ekspor mencapai 137 miliar dolar AS. Sementara ekspor nonmigas mencapai 97,47 miliar dolar AS atau menurun 9,66 persen.

Dari komposisi ekspor nonmigas itu, sektor industri turun 16,93 persen dibanding 2008. Demikian juga eskpor hasil pertanian turun 4,83 persen. Sementara ekpors hasil tambang dan lainnya naik sebesar 31,persen. Dari sisi golongan barang, ekspor bahan bakar mineral dan lemak serta minyak hewan nabati masih cukup tinggi, mencapai sekitar 26 miliar dolar AS.

Boleh dibilang negeri ini kini tengah mengalami deindustrialisasi sistemik. Lebih sistemik dibandingkan kasus Century, karena menyangkut jumlah masyarakat yang lebih besar. Tahun 2009 lalu, seorang teman yang usianya tidak lagi muda terpaksa harus pensiun dini. Perusahaan manufaktur tempatnya bekerja di Kawasan Industri Tangerang melakukan restrukturisasi besar-besaran karena tingginya biaya operasional dan pasar yang kian terbatas. Dia pun beralih ke sektor informal.

Deindustrilisasi sistemik ini terjadi karena dua faktor. Pertama dari faktor internal, yakni iklim investasi dalam negeri yang tidak sehat ditambah dengan persoalan energi, infrastruktur, serta tingginya suku bunga pinjaman.

Masih ingat pemadaman bergilir di Jakarta beberapa waktu silam, berapa banyak pengusaha yang teriak karena ketidakberesan ini. Mereka harus menyediakan genset, membeli bahan bakar, serta mengurangi produksi. Biaya produksi pun meningkat. Sementara pengusaha kecil yang tidak mempunyai genset tentu hanya bisa gigit jari menunggu listrik kembali menyala.

Masalah infrastruktur, kondisi jalan rusak di sejumlah daerah, turut memperparah beban pengusaha. Proses pengiriman barang menjadi terlambat yang ujungnya biaya produksi membengkak.

Satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah suku bunga kredit. Entah apa yang dipikirkan oleh dunia perbankan. Meskipun inflasi dalam angka yang rendah dan suku bunga acuan BI Rate telah diturunkan, tapi tetap saja suku bunga pinjaman masih berada pada level dua digit, sekitar 14 persen.

Berbagai kalangan pengusaha menyayangkan hal ini. Bahkan Menteri Perindustrian, MS Hidayat, mengeluhkan sikap dunia perbankan yang hanya sekadar mengeruk keuntungan. Menurutnya, suku bunga pinjaman seharusnya bisa ditekan hingga level 9 persen saja. Tapi apa daya pemerintah tidak dapat berbuat lebih banyak menekan dunia perbankan. ''Jangan ditekan-tekanlah,'' tukas Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, kepada Republika.

Teringat filosofi Peraih nobel ekonomi 2008, Paul Krugman, yang menyatakan sektor finansial harus ditempatkan sebagai penyokong sektor riil. Sebab ekonomi bukan hanya perdagangan uang, tetapi aktivitas produksi dan pertukaran barang serta jasa. Andai saja filosofi ini dipakai.

Dari sisi eksternal, bermacam perjanjian perdagangan bebas (free trade agreement) menambah lengkap derita industri dalam negeri. Setelah perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan Cina yang dimulai Januari 2010, sejumlah kesepakatan dengan beberapa negara lain menanti seperti dengan India serta Australia dan Selandia Baru.

Bak kesambar petir, pemerintah dan kalangan pengusaha mulai mengkhawatirkan dampak dari perjanjian ini. Apalagi dengan Cina. Renegoisasi akhirnya dilakukan. Dalam hal ini Hatta Rajasa lebih memilih menggunakan kata perundingan ulang.

Sementara Menteri Perdagangan, Mari Elka Pangestu, lebih suka istilah lain, pembicaraan ulang. Sebanyak 228 pos tarif yang sekirannya belum mampu bersaing akan diperjuangkan. Industri garmen, alas kaki, baja, adalah beberapa yang terancam akibat dari perjanjian itu. Mereka tidak mampu bersaing dengan membanjirnya barang Cina yang masuk dengan harga jauh lebih murah. Pertanyaannya, kenapa setelah didesak baru pemerintah bertindak. Ke mana saja selama ini?

Ekonom InterCafe, Iman Sugema menilai pemerintah terlalu berani mengikuti berbagai macam kesepakatan perdagangan bebas dengan negara lain. Menteri perdagangan dan menteri luar negeri tidak mengoordinasikan setiap kebijakan yang dinilai strategis dengan berbagai kalangan. Akibatnya seperti bom waktu. Pengusaha mengeluh karena industri dalam negeri terancam.

Sementara Direktur Econit, Hendri Saparini, menilai, kalau menteri perdagangan berniat negosiasi seharusnya sejak lima tahun lalu. Tapi, nyatanya tidak. Menteri perdagangan lebih memilih untuk menjadikan Indonesia sebagai contoh bagi negara di kawasan untuk liberalisasi dengan harapan industri dapat lebih kompetitif dan perdagangan akan semakin meningkat. ''Kalau dia punya semangat untuk itu seharusnya sudah sejak dulu,'' kata Hendri.

Tapi nasi sudah menjadi bubur. Bangsa ini tidak terus bisa menengok ke belakang untuk bangkit. Pemerintah harus serius membenahi segala masalah yang ada. Masyarakat juga harus bahumembahu bekerja keras. Seperti peringatan Soekarno mengenai bangsa kuli. ed: rahmad bh


Menunggu Realisasi KEK

Salah satu upaya pemerintah dalam membangun industri dalam negeri adalah dengan menerapkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang akan memberikan berbagai macam kemudahan bagi industri baik dari sisi fasilitas maupun administratif untuk menjalankan usaha. Berbagai kemudahan itu antara lain insentif fasilitas pajak penghasilan (PPh). Fasilitas perpajakan juga dapat diberikan dalam waktu tertentu kepada penanam modal berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Impor barang yang dilakukan KEK dapat diberikan fasilitas berupa penangguhan bea masuk. Selain itu pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi. Dalam KEK juga tidak dipungut pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Pungutan PPh impor pun tidak ada.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, mengungkapkan pada 2010 ini setidaknya ada tiga daerah KEK yang akan dikembangkan. Antara lain Dumai di Riau, Kuala Tanjung dan Semangke di Sumatra Utara, dan Merauke di Papua. Total potensi investasi di ketiga wilayah tersebut diproyeksikan bisa mencapai Rp 92,5 triliun. Dengan rincian, Dumai dan Sumatra Utara sebesar Rp 32,5 triliun sementara Merauke Rp 60 triliun.

Pemerintah sendiri menetapkan KEK seusai dengan basis produksinya. Seperti Riau dan Sumatra Utaraakan menjadi KEK berbasis minyak sawit (CPO). Sementara di Merauke sebagai kawawan produsen pangan (food estate).

Apa pun yang dilakukan pemerintah, hal terpenting adalah, bagaimana kawasan industri ini mampu mendorong pertumbuhan industri selangkah lebih maju. Artinya, ekspor ke depan tidak hanya sekadar bahan mentah, namun sudah menjadi bahan olahan. Sumber daya alam yang cukup besar harus mampu diolah menjadi menjadi bahan baku industri sehingga ketergantungan terhadap bahan baku impor dapat dikurangi. Kawasan Industri juga diharapkan mampu memancing perkembangan Industri berteknologi tinggi. teguh thr, ed: rahmad bh
(www.republika.co.id)

Nelayan Danau Sunter

Jakarta, matanews.com

Seorang warga mencari ikan dengan jala di pinggir Danau Sunter, Jakarta, Senin (8/2). Meski Pemda DKI memberi peringatan tentang pencemaran air di Danau Sunter, warga tetap memanfaatkan danau tersebut untuk mencari ikan untuk dikonsumsi. (*yudhi mahatma/ant/bo)

Mengapa Petinggi Kita Enggan Mundur?

Juni 2009, usai diterpa beberapa skandal, Menteri Pertahanan Australia, Joel Fitzgibbon, mengundurkan diri. Fitzgibbon mulai terpojok sejak Maret sebelumnya, ketika terungkap dua kunjungannya ke Cina dibiayai pengusaha kaya Helen Liu. Februari 2009, Shoichi Nakagawa, Menteri Keuangan Jepang, mundur karena dituduh mabuk pada saat melakukan konferensi pers di Roma dalam rangka pertemuan negara-negara industri G7. Hal ini mempermalukan pemerintahan Perdana Menteri Taro Aso yang tak populer.

Setahun sebelumnya, Perdana Menteri Tanzania, Edward Lowassa, mundur dari jabatannya ketika dugaan korupsi di kantornya mulai ditelusuri. Di parlemen, ia mengaku tak terlibat dan belum sempat menjelaskan perannya dalam kasus itu. Namun, sebagai solusi terbaik, ia tetap mundur. Februari 2005, Herve Gaymard, Menteri Keuangan Prancis, mundur setelah dikritik publik karena menggunakan dana untuk menyewa apartemen mewah.

Di negara kita, dari ribuan pemimpin yang ketahuan menggunakan uang rakyat, nyaris tak seorang pun mengundurkan diri, sebelum dipaksa mundur dan dipenjarakan. Jika beberapa orang mati karena kebijakan pejabat, itu dianggap "takdir", misalnya dalam tabrakan beruntun di tol Jagorawi beberapa tahun lalu, ketika kendaraan-kendaraan yang lewat di jalan bebas hambatan itu dihentikan mendadak oleh polisi agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) lewat dengan leluasa.

Belakangan, ada desakan dari tokoh masyarakat, LSM, partai politik, dan mahasiswa agar Wakil Presiden Boediono dan Menteru Keuangan Sri Mulyani nonaktif karena mereka terlibat kasus Bank Century. Namun mereka masih enggan mundur. Mengapa demikian?

Menggunakan model budaya Hofstede (1997), pakar manajemen lintas budaya dari Belanda, Indonesia termasuk ke dalam budaya dengan jarak kekuasaan (power distance) yang tinggi, seperti Arab Saudi, Guatemala, Meksiko, Filipina, dan Malaysia. Budaya ini ditandai dengan pandangan bahwa kekuasaan itu nyata; terdapat jarak antara atasan dan bawahan; atasan senang menjaga jarak dengan bawahan.

Pun sebaliknya, bawahan harus patuh kepada atasan dan takut berbeda pendapat dengan atasan. Atasan dianggap sebagai pelindung bawahan dan keputusannya cenderung otoriter, sedangkan bawahan cenderung bersikap ABS. (Dalam kasus Bank Century, mungkinkah keputusan Boediono dan Sri Mulyani mem-bailout Bank Century pada saat itu merupakan kepatuhan tanpa reserve kepada SBY dan sekadar untuk menyenangkan SBY?).

Sebaliknya, dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang rendah, seperi Israel, Amerika Serikat, Belanda, Denmark, dan Swedia, atasan dan bawahan relatif tak berjarak. Kalaupun kekuasaan digunakan, itu jika dipandang perlu serta atas dasar kewenangan yang sah dan alasan yang rasional.

Budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi sering identik dengan budaya partikularistik, di mana hukum hanya berlaku bagi orang-orang tertentu (yang lemah) dan tidak berlaku bagi mereka yang kuat. Anggodo, yang diduga melakukan penyuapan milyaran rupiah, lama berkeliaran. Sedangkan Minah, nenek asal Banyumas, segera mendapat hukuman penjara satu setengah bulan di Pengadilan Negeri Purwokerto karena mencuri tiga kakao seberat 3 kilogram dari sebuah perkebunan.

Bandingkan dengan budaya universalistik, seperti Amerika Serikat, di mana hukum berlaku bagi semua orang. Sebagaimana dilukiskan Hall (2002), ketika Michael Eisner menjadi CEO Disney Corporation, Amerika, seorang pegawai barunya, bernama Karen, melarang Michael dan tiga asistennya memasuki Magic Kingdom karena mereka tidak memiliki tiket. Meskipun ia tahu bahwa pria itu adalah Michael Eisner, yang gambarnya sering ia lihat dalam pelatihan, ia berkata juga, meski sedikit ragu: "Pak Eisner, maaf, saya tidak dapat mengizinkan Anda masuk tanpa tiket."

"Kamu tahu siapa ini? Ini Michael Eisner, CEO perusahaan Disney!" kata seorang asistennya.

Pak Eisner segera menyetop asistennya, dan sambil melihat tag nama Karen, berkata, "Biarkan, ia hanya melaksanakan tugasnya. Beli tiket untuk kita semua." Asisten itu tergesa-gesa membeli tiket, dan Pak Eisner meyakinkan Karen bahwa ia melakukan tugasnya dengan baik. Eisner begitu terkesan pada cara Karen menangani situasi.

Di Indonesia, karena kekuasaan dianggap nyata, pejabat enggan mengundurkan diri, meskipun ia terbukti menyalahgunakan kekuasaannya. Karena bawahan harus patuh kepada atasan, maka bawahan yang juga pejabat lazimnya tidak akan mengundurkan diri jika mereka ketahuan bersalah, kecuali jika atasan yang melengserkannya. Jika bawahan melakukan tugasnya dengan baik tapi bertentangan dengan keinginan atau kepentingan atasan, boleh jadi bawahan akan mendapat sanksi. Misalnya, dimutasikan ke tempat lain atau bahkan dipecat.

Untuk menjadi negara modern yang dapat menyejahterakan rakyat, kita harus membangun budaya universalistik, di mana semua orang punya kedudukan sama di muka hukum. Untuk itu, dibutuhkan seorang pemimpin negara dengan visi yang jauh ke depan, yang tegas, berwibawa, dan berani melakukan terobosan.

Deddy Mulyana
Guru besar dan Dekan Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung
[Kolom, Gatra Nomor 13 Beredar Kamis, 4 Februari 2010]

Fobia Kenaikan Harga Beras

Andi Irawan
Lektor Kepala Universitas Bengkulu

Kenaikan harga beras pada 1-2 bulan terakhir mulai mendapat sorotan para pengamat-pakar serta media cetak dan elektronik. Sebagaimana yang diketahui, harga beras rata-rata pertengahan Januari 2010 dibandingkan harga rata-rata Desember 2009 naik 5,6 persen. Sedangkan, harga beras termurah naik 5,9 persen. Jika dibandingkan rata-rata harga tiga bulanan, harga beras umum naik 8,5 persen dan beras termurah naik 7,9 persen.

Menurut hemat saya, kenaikan harga beras yang terjadi 1-2 bulan terakhir masih dalam batas toleransi. Hal yang selalu terjadi pada bulan Desember-Januari adalah produksi sedikit menurun yang menyebabkan terjadi kenaikan harga beras. Dan, kenaikan harga pun masih di bawah ambang batas toleransi, yakni masih di bawah 25 persen. Sebagaimana diketahui, ketika harga beras mencapai kenaikan 25 persen atau lebih, itu adalah sinyal bagi pemerintah untuk melakukan operasi pasar beras dengan menyuplai ke pasar cadangan beras pemerintah yang ada di gudang Bulog dengan harga yang lebih murah dari harga pasar.

Sejumlah komentar yang berkembang di media massa berkenaan dengan kenaikan harga ini mengindikasikan bahwa kita secara kolektif sangat tidak berkenan jika harga beras naik walaupun kenaikan itu disebabkan faktor siklus tahunan dan bukan karena faktor-faktor yang fundamental-struktural, seperti gagal panen karena bencana alam atau serangan hama penyakit yang masif.

Kekhawatiran terhadap naiknya harga beras yang berlebihan ini saya istilahkan sebagai fobia kenaikan harga beras.

Fobia ini akan kontraproduktif terhadap tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan. Mengapa? Fobia kenaikan harga beras menyebabkan politik pangan terlalu bias beras. Fobia tersebut menyebabkan kita mengharamkan kenaikan harga beras walaupun kita sadar sepenuhnya bahwa kenaikan itu masih dalam batas yang wajar dan sesungguhnya tidak akan berimplikasi pada terjadinya shock harga yang tajam.

Memang, suatu yang penting menempatkan politik pangan untuk menghadirkan akses masyarakat yang mudah terhadap pangan utama (beras), tetapi menjadi berbahaya kalau beras diposisikan terlalu politis sebagaimana yang kita saksikan saat ini. Kenaikan harga beras dijadikan sebagai sesuatu yang mengkhwatirkan. Padahal, kita semua tahu, kondisi produksi surplus (3 juta ton) dan stok beras memadai (1,7 juta ton). Fobia kenaikan harga beras menyebabkan beras berubah dari sekadar komoditas pangan menjadi komoditas politik.

Harga riil komoditas ini tidak boleh naik. Inilah yang selanjutnya, menurut para pakar ekonomi, menimbulkan fenomena Dutch Disease (penyakit Belanda), yaitu kita jorjoran mengalokasi resources yang sebesar-besarnya agar suplai beras meningkat yang menyebabkan kita abai terhadap pengembangan pangan-pangan lokal sumber karbohidrat nonberas yang potensial untuk dikembangkan. Bahkan, karena mudahnya akses masyarakat terhadap beras, di kalangan masyarakat bukan pemakan beras terjadi perubahan konsumsi menjadi gandrung kepada beras. Fenomena itu dapat dengan mudah Anda lihat di Madura (yang dulunya penikmat jagung), Maluku (sagu), dan Papua (umbi-umbian).

Ketergantungan terhadap beras ini akan menyebabkan ketahanan pangan kita rapuh. Hal ini akan mudah terjadi kerawanan pangan jika beras tidak tersedia. Karena, masyarakat tidak mau atau tidak terbiasa menjadikan komoditas nonberas sebagai sumber karbohidratnya atau karena pangan substitusi beras dalam jumlah memadai dan mudah diakses tidak tersedia karena abainya kita terhadap pengembangannya.

Menurut hemat saya, secara kolektif, kita harus mulai membangun ekspektasi baru tentang beras, yakni dengan cara mengikis fobia kenaikan harga beras tersebut. Cara yang baik untuk itu adalah tetap membiarkan harga beras naik kalau faktor penyebabnya adalah fenomena siklus tahunan. Sementara itu, kita tahu pasti bahwa produksi beras dalam keadaan surplus dan stok beras di Bulog dalam posisi yang aman untuk melakukan operasi pasar.

Saya rasa, pemerintah sudah pada posisi yang tepat dengan menyepakati pemberlakuan stabilisasi harga beras dalam bentuk operasi pasar ketika harga naik 25 persen atau lebih. Pemerintah harus bisa mendisiplinkan diri untuk tidak terlalu cepat melakukan operasi pasar ketika melihat fenomena kenaikan harga beras. Biarkan harga beras naik sampai pada ambang batas harga yang memang diperlukan untuk melakukan intervensi, yakni kenaikan harga rata-rata 25 persen.

Ketika terjadi kenaikan harga karena faktor siklus tahunan, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah fokus melindungi akses masyarakat miskin yang rentan secara ekonomi dari kenaikan harga beras dengan menyediakan raskin untuk mereka dalam jumlah yang memadai pada bulan-bulan paceklik tersebut.

Jika pemerintah melakukan intervensi yang terlalu dini untuk meredam kenaikan harga, yang kita khawatirkan dampaknya adalah tertekannya harga beras yang berimplikasi pada menekan harga beras di tingkat petani. Saat ini, beberapa kawasan telah mulai melakukan panen.

Pada bulan Januari, ada sekitar 400 ribu hektare (ha) lahan sawah yang akan panen. Memang, itu belum terkategori panen raya. Pada saat panen raya, lebih dari 2 juta ha yang akan dipanen oleh petani di seluruh Indonesia.
(www.republika.co.id)

Masyarakat Sultra Giat Tanami Lahan Kritis Dengan Jati

Kendari (ANTARA News) - Masyarakat di Kabupaten Konawe Selatan dan Bombana, Sultra, kini sedang giat-giatnya mengembangkan tanaman jati di lahan tidur dan kritis di sekitar lereng gunung, karena komoditas itu mempunyai nilai jual tinggi.

Masyarakat lebih menyukai mengembangkan tanaman jati untuk mengisi lahan-lahan tidurnya, dibanding jenis tanaman lain, kata anggota DPRD Kabupaten Bombana, Ahmad Yani di Kendari, Kamis.

Hanya saja, kendala utama para pemilik lahan tidur adalah pengadaan bibit yang saat ini diperjualbelikan sudah mulai mahal, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan bibit tanaman tersebut.

Bahkan, menurut dia, banyak pejabat di Sultra yang mempunyai lahan yang luas telah mengembangkan tanaman jati sebagai investasi pada saat pensiun dari pegawai negeri sipil (PNS).

"Kalau masyarakat diberi bantuan bibit secara gratis, maka lahan yang tidak produktif atau lahan kritis di Kabupaten Bombana dan sekitarnya tidak lagi dijumpai, sehingga tidak lagi dijumpai lahan yang gundul penyebab banjir," kata politisi dari Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

Tingginya harga kayu jati saat ini menyebabkan pengembangan kayu jati oleh masyarakat juga cukup besar, sehingga tidak secara langsung telah membantu program pemerintah dalam hal penghijauan lahan kritis.

Dia mengatakan, salah satu upaya umat manusia untuk mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim adalah dengan memperbanyak pohon dan tanaman-tanaman pelindung lainnya.

"Minimal lingkungan yang ada di sekitar kita harus tetap hijau, sebab dengan satu batang pohon itu akan bisa memberi manfaat bagi makhluk dan ekosistem yang ada di sekitarnya," katanya.(*)

Melihat ACFTA dari Pebisnis Potensial

Karim Raslan

DEBAT publik seputar kebijaksanaan ASEAN-Cina Free Trade Agreement (ACFTA), sungguh menarik untuk melihatnya dari sisi seorang pelaku dari beberapa pebisnis Indonesia yang potensial. Sebut saja Dendy Darman, seorang desainer sekaligus pedagang eceran yang bermarkas di Bandung.

Dendy adalah pendiri 'distro' terkemuka dengan label UNKL347. Istilah distro merujuk kepada distribusi, dan mencerminkan warisan era reformasi ketika ruang-ruang alternatif ini juga menjadi pusat bagi music underground dan aktivitas politik

Dendy membuat ikon gaya yang tidak patut. Periang, sangat antusias, mencela diri sendiri dan sedikit gemuk. Dia melawan gaya yang sangat kalem dan gaya Tom Ford.

Usianya baru 36, lulusan seni dari Institut Teknologi Bandung. Ia memulai usahanya dari sebuah ruangan di kampus dengan satu layar sutra yang sudah dikembangkannya secara dramatis. Tiga belas tahun sejak dia mulai menciptakan pakaian kasual, kini dia memimpin ritel dan desain pakaian dengan dukungan lebih dari 100 staf. Dia enggan mengungkapkan omzet, namuan jaringan penjualannya sampai ke Singapura hingga ke Berlin.

UNKL347, dengan satu butik tidak jauh dari Jalan Dago di Bandung, adalah ritel yang dirancang untuk memberi pengalaman konsumennya. Setiap aspek, mulai dari musik (Indonesia dan Brit indie pop) hingga display (jajaran t-shirt, tas bahu, sepatu-sepatu kets, dan celana panjang) serta kemasan akhir yang dikonsep dengan perhatian yang sangat detil.

Selain itu, ruangan kecil persegi berukuran 1.000 kaki persegi terus-menerus dipenuhi pengunjung - meskipun tampak terlihat seperti cultish acolytes - bersemangat memilih barang dagangan yang kemudian dikemas lucu dalam spoofish, seolah-olah pengiriman kotak kontainer. Bahkan, saya sempat terpedaya oleh kemasan dari kaos-kaos yang saya beli hanya sekadar untuk memiliki kotak pembungkusnya.

Mengingat permintaan yang jelas, Saya bertanya kepada Dendy, mengapa dia tidak ekspansi ke luar Bandung?

"Saya dibanjiri tawaran uang oleh investor untuk mengembangkan bisnis. Tapi saya rasa, saya sedikit bertentangan,” katanya dengan nada humor yang baik.

"Mungkin ini yang saya rasakan, saya ini lebih merasa sebagai seorang seniman dan desainer dibandingkan sebagai pengusaha! Saya adalah penggemar berat dari Eames dan Bauhaus, dan saya melihat peran saya yang relevan dalam mengembangkan dan mempromosikan desain yang baik di sini, di Indonesia. Ini bukan hanya tentang menjual,” kata Dendy.

Di balik eksteriornya yang santai, Dendy memiliki dua kekuatan yang langka sebagai seorang pengusaha: integritas dan visi. Integritas masih tetap terhubung ke ITB - akar dan universitas yang unik yang mengkombinasikan terapan dan seni rupa. Visi memungkinkannya untuk pemupukan lintas ide, gaya, dan genre. Ini juga menjembatani jurang antara dunia kreatif dan komersial.

Sebagian besar bintang yang muncul dari departemen seni di kampusnya, seperti video kolektif Tromarama (segera akan ditampilkan hasil karyanya di tempat bergengsi Mori Museum, di Tokyo), melihat Dendy sebagai pemandu cahaya.

Selain itu, dia telah memanfaatkan posisinya dan keberhasilan untuk menanamkan hasratnya untuk desain yang baik. Pada ulang tahun UNKL347-10, ia meluncurkan sebuah buku yang indah dan mewah berjudul Setelah 10 Tahun Teman Memanggil Kami Unkle, merayakan kedua mereknya dan seluruh gagasan tentang budaya desain Bandung. Buku ini begitu sukses, melahirkan publikasi yang menarik, yang mencakup adegan bangsa indies, menampilkan para seniman, desainer, band dan penulis.

Dendy sangat tegas dan fokus pada gaya dan desain yang berlabuh pada keinginan pasarnya. Dan UNKL347 adalah sebuah contoh menarik sebuah bisnis yang dirancang untuk kemakmuran dengan pelaksanaan ASEAN-Cina FTA.

"Saya rasa kita tidak mengalami dampak penuh FTA. Namun, sekarang kita akan dapat memilih kualitas pabrikan yang lebih luas dan lebih baik. Produsen tekstil Indonesia sangat OK, tetapi mereka tidak terlalu tertarik untuk meningkatkan standar," kata Dendy.

"Mereka hanya terfokus pasar bottom end, seperti menjual ke Afrika! Saya selalu mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang Indonesia mau membeli produk-produk berkualitas, tapi mereka tidak tertarik," katanya.

"Dalam hal merancang, saya tahu kita bisa bersaing dengan Cina. Selera gaya mereka sangat berbeda. Selain itu, UNKL347 telah mengembangkan hubungan emosional dengan pembeli. Kami milik mereka," katanya.

Banyak kalangan telah menyatakan perhatiannya mengenai perjanjian perdagangan bebas yang memberi dampak terhadap pengusaha lokal. Dendy menunjukkan kepada kita bahwa mereka dapat berkembang. Bisnis Asia Tenggara, terutama dari Indonesia, tidak lagi dapat mengandalkan pada pasar tradisional atau kualitas menengah. Ada pasar besar yang harus dimenangkan bagi mereka, seperti Dendy, yang berani dan menentukan.

Karim Raslan adalah kolumnis yang membagi waktunya antara Malaysia dan Indonesia [mor]

(www.inilah.com)

Memberdayakan Potensi Wisata Arung Jeram Asahan

Medan, matanews.com
Potensi wisata arung jeram di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara sepertinya belum dioptimalkan pemerintah daerah itu, karena kegiatan mengarungi sungai daerah itu belum menjadi agenda rutin tahunan.

“Kegiatan arung jeram sudah jarang, bahkan setahun sekali belum dintentu diselenggarakan pemerintah setempat,” kata penanggung jawab anjungan Kabupaten Asahan, Hotman Pakpahan di Pekan Raya Sumatera Utara, Medan, Sabtu.

Ia menjelaskan, arung jeram cukup menarik dan potensial dikembangkan, arus sungai yang deras dan terjal dengan tingkat kesulitan cukup tinggi, menjadi tantangan tersendiri bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Wisata arung jeram di Kabupaten Asahan termasuk langka saat ini, katanya. Paparan sungai yang sulit dan menantang menjadi ciri daya tarik tersendiri, sehingga disayangkan bila tidak diberdayakan atau dikembangkan.

Hotman menjelaskan, sarana infrastruktur jalan menuju lokasi wisata juga masih buruk, sehingga menjadi kendala bagi para wisatawan untuk berkunjung ke lokasi itu. Terlebih jarak tempuh dari kota menuju lokasi itu relatif jauh.

“Infrastruktur jalan saja masih buruk, ditambah lagi jauhnya jarak dari kota menuju lokasi wisata harus menempuh perjalanan selama dua sampai tiga jam, sehingga pengunjung sulit kesana kendati alamnya cukup bagus,” katanya.

Pengembangan kawasan wisata arung jeram itu terkendala pada keterbatasan anggaran pemerintah setempat, sehingga upaya untuk menghidupkan kembali pariwisata di kawasan itu belum berkesinambungan, ucapnya.

Hotman memberi contoh, penyelenggaraan arung jeram yang merupakan primadona wisata daerah itu, tidak dapat diselenggarakan setiap tahun, disebabkan keterbatasan anggaran, ditambah dengan minimnya promosi yang dilakukan.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara, Nulisa Ginting sebelumnya mengatakan, berbagai paket pariwisata kini mulai dikembangkan, seperti arung jeram dengan paket khusus.

Wisata minat khusus sudah banyak diminati para wisatawan, khusunya mancanegara. Untuk itu, berbagai kabupaten yang memiliki objek wisata cukup potensial, agar mempersiapkan daerah mereka untuk menjadi tujuan wisata.(*an/z)

Pentingnya Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Perbatasan

Sitizen Journalism
(Inilah.com)

Wilayah perbatasan ibarat rumah merupakan terasnya, sehingga perlu dibangun seindah dan sebaik mungkin agar orang luar melihat rumah itu indah dan nyaman.

Untuk itu, wilayah perbatasan Indonesia juga harus dibangun sebaik mungkin, terutama pembangunan ekonominya, agar negara tetangga melihat Indonesia tidak dengan sebelah mata.

Sementara masyarakat perbatasan juga hidup sejahtera dan tidak ada keinginan untuk melakukan lintas batas, seperti yang terjadi saat ini.

Masalah perbatasan NKRI sepertinya tak kunjung juga selesai. Bukan sekadar patok perbatasan kita yang selalu bergeser, kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan pun masih penuh polemik.

Wilayah perbatasan NKRI seringkali salah dinilai. Anggota DPD asal Papua Paulus Yohanes Sumino dalam talk show DPD "Urgensi Menata Perbatasan NKRI" di Press Room DPD, beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa daerah perbatasan seharusnya dijadikan aset produktif. Seringkali daerah perbatasan dianggap rawan persoalan politik. Daerah perbatasan itu seperti Papua.

Papua sering dianggap memiliki persoalan dua negara. Padahal di masyarakat tidak ada masalah. Mereka tidak punya masalah politik lintas batas, biasa-biasa saja.

Menurut Paulus Yohanes Sumino, daerah perbatasan seharusnya dijadikan daerah pengembangan ekonomi supaya rakyat setempat mempunyai kehidupan yang layak.

Kalau tidak, warga negara kita di wilayah itu akan merasa lebih suka menjadi warga negara tetangga dan patok-patok perbatasan bisa diubah.

Pengamat politik LIPI Siti Zuhro memandang, masalah perbatasan ini masalah lama yang penyelesaiannya seringkali ditunda-tunda. Umur Indonesia sudah 54 tahun, tapi masalah perbatasan tidak pernah diprioritaskan.

Masalah di perbatasan, bukan hanya masalah militer. Tapi sebenarnya yang harus dikedepankan masalah non militernya. Seperti masalah etnis dan kesejahteraan, atau perekonomian.

Kita semua berharap pemerintahan SBY-Boediono segera mengupayakan pembangunan ekonomi yang strategis di wilayah perbatasan Indonesia dengan negara lain, agar masalah perbatasan selama ini dapat diatasi dan masyarakat sejahtera.

Saya mendukung Peraturan Presiden (Perpres) pembentukan Badan Pengelolaan/ Pengembangan Perbatasan, dan mudah-mudahan segera terwujud, sehingga masyarakat diperbatasan bisa hidup makmur dan sejahtera sehingga bangga sebagai bagian dari NKRI.

Rico Graisnanda

Ciomas Bogor

Repot Cari Pinjaman ?

Republika Online, Rabu, 03 Februari 2010 pukul 13:12:00
Berharap dari Program KUR

Teguh Firmansyah

Grameen Bank memberikan pinjaman tanpa agunan. Modalnya hanya kepercayaan serta selektif. Mereka menilai orang miskin relatif lebih mampu mengembalikan kredit dibandingkan orang kaya yang acapkali menyebabkan kredit macet perbankan.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Selasa (12/1) beberapa waktu lalu sepertinya mempunyai kesan pesan tersendiri buat pemerintah. Selain dihadiri oleh 13 menteri di bidang perekonomian, sejumlah pengguna ataupun debitur KUR turut diundang untuk menyampaikan pendapat mereka setelah memperoleh fasilitas itu.

Pembenahan penyaluran KUR kepada pengusaha usaha kecil menengah merupakan salah satu prioritas pe merintah dalam program 100 hari. Maklum saja keberhasilan program ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberian modal akan mengalir ke kalangan menengah ke ba wah sehingga mengurangi disparitas an tara mereka yang kaya dan kurang mampu.

Pemberian kredit ke kaum papa akan membuka kesempatan untuk memotong lingkaran setan kemiskinan. Sebuah teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) karya Ragnar Nurkse yang mengajarkan bahwa adanya keterbelakangan ataupun ketidaksempurnaan pasar serta kurangnya modal sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas. Ini mengakibatkan minimnya pendapatan yang diterima yang berakibat pada sedikitnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya seperti lingkaran yang tidak berujung.

Selama ini ada beberapa permasalahan yang sekiranya dihadapi dalam penyaluran kredit. Di antaranya terbatasnya fasilitas kredit mikro bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari perbankan. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis. Apalagi ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan agunan tambahan ditambah tingginya bunga kredit serta terbatasnya jangkauan pelayanan kredit perbankan.

Dari berbagai permasalahan itu setidaknya ada dua hal yang menjadi titik tekan pembenahan. Pertama dari sisi suku bunga pinjaman, dan kedua aksesibilitas ataupun distribusi penyaluran. Suku bunga dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya kredit yang tersalurkan. Pada 2009 kemarin jumlah kredit yang tersalurkan hanya sekitar Rp 16,5 triliun dengan jumlah debitur mencapai 2,3 juta orang. Rata-rata pinjaman debitur KUR tercatat sebesar Rp 7,15 juta. Jumlah penyaluran ini tentulah sangat sedikit jika dibandingkan dengan potensi penduduk yang cukup besar. Pun terlalu kecil bila dikomparasi dengan jumlah UMKM yang mencapai 51,3 juta unit usaha.

Melihat kondisi ini, pada akhir pekan ketiga Desember 2009 pemerintah bekerja sama dengan bank menurunkan suku bunga KUR mikro (pinjaman kurang dari Rp 5 juta) dari 24 persen menjadi 22 persen. Kemudian Penurunan suku bunga KUR ritel (pinjaman lebih dari Rp 5 juta sampai Rp 500 juta) dari 16 persen menjadi 14 persen per tahun. Walaupun begitu jika melihat tingkat BI Rate yang sebesar 6,5 persen, angka ini tentu masih sangat besar.

Agunan yang diperlukan untuk peminjaman juga lebih ringan dibanding kredit komersial. Karena bila UMKM gagal mengembalikan pinjaman, maka 70 persen dari sisa kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank pemberi kredit dijamin oleh perusahaan penjamin. Imbal jasa penjaminan menjadi beban APBN. Ini tentu saja merupakan langkah maju.

Berkaca kepada keberhasilan Grameen Bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, mereka memberikan pinjaman tanpa agunan. Modalnya hanya kepercayaan dengan memberikan pengertian serta selektif dalam menyalurkan kredit. Mereka menilai orang miskin relatif lebih mampu mengembalikan kredit dibandingkan dengan orang kaya yang acapkali membuat kredit macet di perbankan.

Sekarang pemerintah menyediakan jumlah penjaminan KUR sebesar Rp 2 triliun per tahun selama periode 2010-2014 dari APBN. Pengadaan dana ini memungkinkan penyaluran KUR sebesar Rp 20 triliun per tahun.

Meski demikian, penurunan suku bunga ini tentu tidak akan berhasil tanpa kemudahan aksesibilitas. Harus diakui salah satu kelebihan lintah darat adalah mereka dekat dengan masyarakat kecil dan tidak terlalu basa-basi memberikan utangan walau bunga yang diberikan cukup memberatkan. Penyalurannya bermodal kepercayaan, meski tak sedikit pula yang meminta jaminan berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat rumah. Ketidakmampuan debitur untuk membayar membuat sebagian dari mereka terjerat utang yang kerap menyengsarakan turun menurun.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, bahkan mengatakan, permasalahan suku bunga terkadang bukan faktor utama. Hal terpenting adalah kemudahan untuk menyediakan akses. Kini pemerintah telah menambah bank pemberi kredit dari sebelumnya hanya enam bank yakni BNI, BRI, BTN, Mandiri, Mandiri Syariah dan Bukopin, ditambah dengan 13 bank pembangunan daerah BPD. Dengan penambahan bank penyalur kredit itu diharapkat target penyaluran Rp 20 triliun pada tahun ini dapat tercapai.

Berbagai kemudahan yang diberikan tentu bukan tanpa kekhawatiran. Kredit macet atau non performing loan (NPL) masih membayangi penyaluran kredit UMKM ini. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan, mengakui, kenaikan angka kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Namun, kata dia, jangan terlalu dipermasalahkan karena kredit ini dikhususkan untuk membantu masyarakat. Angka kredit macet UMKM menurut Syarif terbilang kecil. Pada 2009 kemarin NPL KUR sekitar 5,75 persen.

Direktur Utama BRI, Sofyan Basyir, mengatakan, memang ada aturan BI yang menyatakan NPL itu maksimal 5 persen. Tapi itu bagi usaha sudah layak. Sekarang Apakah KUR usaha sudah layak, atau orang yang mau akan berusaha? kata Sofyan retoris. Menurut Sofyan, untuk ke depan NPL KUR mungkin masih tetap di atas lima persen. Tapi sekali lagi, masalah tersebut tidak perlu dibesarbesarkan. Kalau kalian masih mempersalahkan NPL KUR dan banknya takut kasih kredit kepada yang membutuhkan itu tadi, kepada pengusaha mikro, kan kasihan, ungkapnya.

Namun, perlu dicermati keberhasilan ataupun kegagalan pemberian berbagai kemudahan ini tentu masih sulit untuk dinilai dalam waktu dekat ini. Mengingat program seratus hari pemerintah baru sebatas menyelesaikan hambatan-hambatan dalam segi regulasi. Hanya saja, tujuan pemberdayaan UMKM untuk penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan sulit tercapai jika penyaluran yang diberikan terbatas pada pasar yang konservatif. Dengan potensi jumlah sumber daya manusia yang cukup besar, pihak bank penyalur bisa lebih aktif memberikan pinjamannya. Sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar bisa menjadi prioritas yang patut diperhitungkan.

Karena selama ini, dari total kredit yang disalurkan, sektor perdagangan cukup mendominasi pinjaman mencapai 64 persen. Sementara pertanian 20 persen, industri pengolahan 5 persen, jasa dunia usaha 5 persen, dan jasa lainnya 7 persen. Padahal kalau boleh dibilang, pertanian dan industri pengolahan merupakan ujung tombak yang seharusnya lebih dikembangkan.

Selain menyerap tenaga kerja yang cukup besar, kedua sektor ini bisa menjadi penyumbang devisa yang signifikan. Apalagi deindustrialisasi merupakan topik yang cukup hangat dibicarakan mengingat kemampuan daya saing kita yang kian lemah. Deindustrialisasi membuat kalangan dunia usaha selalu mengeluh jika penerapan perdagangan bebas seperti ASEAN China Free Trade Agreement diterapkan.

Di satu sisi, penyebaran secara kewilayahan juga bisa menjadi salah satu sisi keberhasilan. Di luar Jawa penyebaran KUR didominasi wilayah Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan. Jika dalam kurun satu tahun ini tidak ada perubahan pasar secara signifikan, maka keberhasilan program KUR ini patut dipertanyakan. Karena ini dapat memperlihatkan ketidakmerataan penyaluran KUR.

Sekali lagi kuncinya adalah trust, kepercayaan antara penyalur kredit dan peminjam. Di satu sisi bank memberikan kemudahan, di lain pihak debitor harus bertanggung jawab mengembalikan pinjamannya. ed: rahmad bh

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM