Repot Cari Pinjaman ?

Republika Online, Rabu, 03 Februari 2010 pukul 13:12:00
Berharap dari Program KUR

Teguh Firmansyah

Grameen Bank memberikan pinjaman tanpa agunan. Modalnya hanya kepercayaan serta selektif. Mereka menilai orang miskin relatif lebih mampu mengembalikan kredit dibandingkan orang kaya yang acapkali menyebabkan kredit macet perbankan.

Penandatanganan nota kesepakatan bersama Kredit Usaha Rakyat (KUR) Selasa (12/1) beberapa waktu lalu sepertinya mempunyai kesan pesan tersendiri buat pemerintah. Selain dihadiri oleh 13 menteri di bidang perekonomian, sejumlah pengguna ataupun debitur KUR turut diundang untuk menyampaikan pendapat mereka setelah memperoleh fasilitas itu.

Pembenahan penyaluran KUR kepada pengusaha usaha kecil menengah merupakan salah satu prioritas pe merintah dalam program 100 hari. Maklum saja keberhasilan program ini diharapkan mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemberian modal akan mengalir ke kalangan menengah ke ba wah sehingga mengurangi disparitas an tara mereka yang kaya dan kurang mampu.

Pemberian kredit ke kaum papa akan membuka kesempatan untuk memotong lingkaran setan kemiskinan. Sebuah teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle of poverty) karya Ragnar Nurkse yang mengajarkan bahwa adanya keterbelakangan ataupun ketidaksempurnaan pasar serta kurangnya modal sehingga menyebabkan rendahnya produktivitas. Ini mengakibatkan minimnya pendapatan yang diterima yang berakibat pada sedikitnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya seperti lingkaran yang tidak berujung.

Selama ini ada beberapa permasalahan yang sekiranya dihadapi dalam penyaluran kredit. Di antaranya terbatasnya fasilitas kredit mikro bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari perbankan. Prosedur dan persyaratan kredit perbankan relatif rumit dan birokratis. Apalagi ketidakmampuan UMKM dalam menyediakan agunan tambahan ditambah tingginya bunga kredit serta terbatasnya jangkauan pelayanan kredit perbankan.

Dari berbagai permasalahan itu setidaknya ada dua hal yang menjadi titik tekan pembenahan. Pertama dari sisi suku bunga pinjaman, dan kedua aksesibilitas ataupun distribusi penyaluran. Suku bunga dinilai menjadi salah satu penyebab rendahnya kredit yang tersalurkan. Pada 2009 kemarin jumlah kredit yang tersalurkan hanya sekitar Rp 16,5 triliun dengan jumlah debitur mencapai 2,3 juta orang. Rata-rata pinjaman debitur KUR tercatat sebesar Rp 7,15 juta. Jumlah penyaluran ini tentulah sangat sedikit jika dibandingkan dengan potensi penduduk yang cukup besar. Pun terlalu kecil bila dikomparasi dengan jumlah UMKM yang mencapai 51,3 juta unit usaha.

Melihat kondisi ini, pada akhir pekan ketiga Desember 2009 pemerintah bekerja sama dengan bank menurunkan suku bunga KUR mikro (pinjaman kurang dari Rp 5 juta) dari 24 persen menjadi 22 persen. Kemudian Penurunan suku bunga KUR ritel (pinjaman lebih dari Rp 5 juta sampai Rp 500 juta) dari 16 persen menjadi 14 persen per tahun. Walaupun begitu jika melihat tingkat BI Rate yang sebesar 6,5 persen, angka ini tentu masih sangat besar.

Agunan yang diperlukan untuk peminjaman juga lebih ringan dibanding kredit komersial. Karena bila UMKM gagal mengembalikan pinjaman, maka 70 persen dari sisa kredit atau pembiayaan yang diberikan oleh bank pemberi kredit dijamin oleh perusahaan penjamin. Imbal jasa penjaminan menjadi beban APBN. Ini tentu saja merupakan langkah maju.

Berkaca kepada keberhasilan Grameen Bank yang digagas oleh Muhammad Yunus, mereka memberikan pinjaman tanpa agunan. Modalnya hanya kepercayaan dengan memberikan pengertian serta selektif dalam menyalurkan kredit. Mereka menilai orang miskin relatif lebih mampu mengembalikan kredit dibandingkan dengan orang kaya yang acapkali membuat kredit macet di perbankan.

Sekarang pemerintah menyediakan jumlah penjaminan KUR sebesar Rp 2 triliun per tahun selama periode 2010-2014 dari APBN. Pengadaan dana ini memungkinkan penyaluran KUR sebesar Rp 20 triliun per tahun.

Meski demikian, penurunan suku bunga ini tentu tidak akan berhasil tanpa kemudahan aksesibilitas. Harus diakui salah satu kelebihan lintah darat adalah mereka dekat dengan masyarakat kecil dan tidak terlalu basa-basi memberikan utangan walau bunga yang diberikan cukup memberatkan. Penyalurannya bermodal kepercayaan, meski tak sedikit pula yang meminta jaminan berupa BPKB kendaraan ataupun sertifikat rumah. Ketidakmampuan debitur untuk membayar membuat sebagian dari mereka terjerat utang yang kerap menyengsarakan turun menurun.

Menko Perekonomian, Hatta Rajasa, bahkan mengatakan, permasalahan suku bunga terkadang bukan faktor utama. Hal terpenting adalah kemudahan untuk menyediakan akses. Kini pemerintah telah menambah bank pemberi kredit dari sebelumnya hanya enam bank yakni BNI, BRI, BTN, Mandiri, Mandiri Syariah dan Bukopin, ditambah dengan 13 bank pembangunan daerah BPD. Dengan penambahan bank penyalur kredit itu diharapkat target penyaluran Rp 20 triliun pada tahun ini dapat tercapai.

Berbagai kemudahan yang diberikan tentu bukan tanpa kekhawatiran. Kredit macet atau non performing loan (NPL) masih membayangi penyaluran kredit UMKM ini. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Syarif Hasan, mengakui, kenaikan angka kredit macet tersebut tidak dapat dipungkiri seiring dengan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan. Namun, kata dia, jangan terlalu dipermasalahkan karena kredit ini dikhususkan untuk membantu masyarakat. Angka kredit macet UMKM menurut Syarif terbilang kecil. Pada 2009 kemarin NPL KUR sekitar 5,75 persen.

Direktur Utama BRI, Sofyan Basyir, mengatakan, memang ada aturan BI yang menyatakan NPL itu maksimal 5 persen. Tapi itu bagi usaha sudah layak. Sekarang Apakah KUR usaha sudah layak, atau orang yang mau akan berusaha? kata Sofyan retoris. Menurut Sofyan, untuk ke depan NPL KUR mungkin masih tetap di atas lima persen. Tapi sekali lagi, masalah tersebut tidak perlu dibesarbesarkan. Kalau kalian masih mempersalahkan NPL KUR dan banknya takut kasih kredit kepada yang membutuhkan itu tadi, kepada pengusaha mikro, kan kasihan, ungkapnya.

Namun, perlu dicermati keberhasilan ataupun kegagalan pemberian berbagai kemudahan ini tentu masih sulit untuk dinilai dalam waktu dekat ini. Mengingat program seratus hari pemerintah baru sebatas menyelesaikan hambatan-hambatan dalam segi regulasi. Hanya saja, tujuan pemberdayaan UMKM untuk penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan sulit tercapai jika penyaluran yang diberikan terbatas pada pasar yang konservatif. Dengan potensi jumlah sumber daya manusia yang cukup besar, pihak bank penyalur bisa lebih aktif memberikan pinjamannya. Sektor yang mampu menyerap tenaga kerja cukup besar bisa menjadi prioritas yang patut diperhitungkan.

Karena selama ini, dari total kredit yang disalurkan, sektor perdagangan cukup mendominasi pinjaman mencapai 64 persen. Sementara pertanian 20 persen, industri pengolahan 5 persen, jasa dunia usaha 5 persen, dan jasa lainnya 7 persen. Padahal kalau boleh dibilang, pertanian dan industri pengolahan merupakan ujung tombak yang seharusnya lebih dikembangkan.

Selain menyerap tenaga kerja yang cukup besar, kedua sektor ini bisa menjadi penyumbang devisa yang signifikan. Apalagi deindustrialisasi merupakan topik yang cukup hangat dibicarakan mengingat kemampuan daya saing kita yang kian lemah. Deindustrialisasi membuat kalangan dunia usaha selalu mengeluh jika penerapan perdagangan bebas seperti ASEAN China Free Trade Agreement diterapkan.

Di satu sisi, penyebaran secara kewilayahan juga bisa menjadi salah satu sisi keberhasilan. Di luar Jawa penyebaran KUR didominasi wilayah Sumatra Utara, Sulawesi Selatan, dan Sumatra Selatan. Jika dalam kurun satu tahun ini tidak ada perubahan pasar secara signifikan, maka keberhasilan program KUR ini patut dipertanyakan. Karena ini dapat memperlihatkan ketidakmerataan penyaluran KUR.

Sekali lagi kuncinya adalah trust, kepercayaan antara penyalur kredit dan peminjam. Di satu sisi bank memberikan kemudahan, di lain pihak debitor harus bertanggung jawab mengembalikan pinjamannya. ed: rahmad bh

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM