Asyiknya Bertani

Beras Organik Tasik Tembus Pasar AS

Rabu, 26 Agustus 2009 08:42 WIB |

Rz Subagyo,

Jakarta (ANTARA News) - Wajah sumringah Uu Syaeful Bachri, petani padi dari Kabupaten Tasikmalaya Jawa Barat, tak bisa lagi disembunyikan ketika dia mendapati beras organik produknya mampu menembus pasar Amerika Serikat.

Ketua Gabungan Kelompok Tani Simpatik itu, yang telah tujuh tahun merintis menanam padi organik dengan metode sistem rice of intensification (SRI) kini bisa berbangga hati karena produknya diakui dunia.

Pada Kamis, 19 Agustus, Menteri Pertanian Anton Apriyantono di Pendopo Kabupaten Tasikmalaya melepas ekspor perdana beras organik untuk pasar AS

Ekspor beras organik yang merupakan beras kualitas premium tersebut tidak hanya pertama bagi Kabupaten Tasikmalaya, namun juga bagi Indonesia, sehingga hal itu merupakan sebuah prestasi yang membanggakan.

Pada ekspor beras organik yang perdana ke AS tersebut, jumlahnya memang tidak terlalu besar, yakni baru 18 ton atau sekitar 1 peti kemas. Namun, sejumlah negara lain telah menunggu untuk mengimpornya seperti Malaysia, Hongkong, Singapura, bahkan Eropa.

Emily Sutanto, Direktur PT Bloom Agro, selaku eksportir beras organik produksi kelompok tani di Tasik itu, mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengekspor kembali sebanyak 19 ton ke Malaysia.

"Untuk bisa menembus ke pasaran AS tidaklah gampang karena harus memenuhi standard impor mereka. Dengan keberhasilan ini artinya beras petani di sini telah memiliki kualitas tinggi," katanya.

Pengembangan padi organik dengan metode SRI di Tasikmalaya dirintis pada 2002, dan setahun kemudian dikembangkan di areal seluas 45 ha di 11 kecamatan.

Pada saat itu produktivitas tanaman baru sekitar 69,56 kuintal/ha atau produksi keseluruhan di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 313 ton.

Pengembangan padi organik yang dilakukan petani tersebut bukan tidak menemui hambatan, sebaliknya sejumlah kendala masih menghadang usaha pertanian tersebut.

Seperti diceritakan Syaeful Bachri, pemilikan lahan petani umumnya masih sangat rendah yakni hanya satu hektare, sementara itu harga jual beras organik juga masih disamakan dengan padi biasa.

"Kondisi tersebut mengakibatkan petani kurang bergairah mengembangkan padi organik," katanya.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, para petani di kabupaten tersebut membentuk gabungan kelompok tani yang mewadahi 28 kelompok petani organik di delapan kecamatan.

Kemudian gabungan kelompok tani itu menjalin bekerjasama dengan PT Bloom Agro yang memberikan pembinaan kepada petani untuk menghasilkan beras kualitas bagus serta menjamin pemasaran produk mereka.

Alami peningkatan

Pelan namun pasti produktivitas dan produksi padi organik yang dihasilkan petani Tasikmalaya meningkat, dan pada 2008 secara total mencapai 25.802 ton dengan hasil per ha sebanyak 73,80 kuintal.

Selain itu luasan persawahan padi organik dengan metode SRI juga meningkat menjadi 5.074 ha tersebar di 39 kecamatan.

Hal itu tentu saja tidak terlepas dari harga jual beras organik yang menguntungkan dibanding beras biasa sehingga petani semakin bergairah menanamnya.

Kerjasama Gabungan Kelompok Tani Simpatik dengan PT Bloom Agrom menyepakati harga jual beras petani ke perusahaan tersebut sebesar Rp8000/kg. Beras biasa harganya berkisar Rp5000/kg.

Hasil kerjakeras dan perjuangan petani Tasikmalaya untuk memproduksi beras organik yang berkualitas tersebut akhirnya membuahkan hasil yakni dengan diterimanya sertifikat organik dari "Institute or Marketology" (IMO) Swis.

Dengan adanya sertifikat tersebut berarti telah ada pengakuan internasional bahwa kelompok tani itu sudah menerapkan sistem budidaya dan pengolahan beras dengan baik dan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi, keamanan pangan, serta keberlanjutan produktivitas lahan.

Dari 5.074 ha per tanaman padi organik tersebut, seluas 320,33 ha yang dikembangkan oleh 28 kelompok tani di 8 kecamatan berhasil mendapatkan sertifikat dari IMO.

Hal itu akan meningkatkan daya saing beras nasional, terlebih lagi tujuan pasar ekspornya adalah Amerika Serikat yang sangat ketat dalam penerapan mutu beras.

Kondisi tersebut diperkuat lagi dengan diperolehnya sertifikat "Fair Trade" oleh PT Bloom Agro atas kerjasama yang dibangun dengan Gabungan Kelompok Tani Simpatik.

Keberhasilan Simpatik memproduksi beras organik yang mampu menembus pasar ekspor AS tersebut oleh Bupati Tasikmalaya Tatang Farhanul Hakim dinilai sangat membanggakan.

"Ternyata orang Indonesia mampu meningkatkan kualitas hasil pertaniannya dan langsung dijual ke tingkat dunia," katanya.

Dengan keberhasilan tersebut Pemerintah Daerah Tasikmalaya pun berniat memperluas pengembangan areal pertanaman padi organik dari yang saat ini hanya 10 persen dari total lahan pertanian di wilayah tersebut.

Bahkan pada tahun yang sama, pemda setempat akan mengembangkan proyek percontohan pada areal seluas 800 ha di tiga kecamatan, yakni Tanjungjaya, Sukaraja, dan Manonjaya.

Tidak mengganggu

Dirut Perum Bulog Mustafa Abubakar menyatakan, ekspor beras organik yang dilakukan gabungan kelompok tani dari Tasikmalaya tersebut tidak akan mengganggu ketahanan pangan nasional.

Beras organik merupakan beras kelas premium dengan harga yang lebih tinggi dari beras kualitas medium sehingga konsumennya juga golongan tertentu.

Selain itu, saat ini ekspor beras premium maupun organik Indonesia masih jauh dari target yang ditetapkan sebesar 100 ribu ton.

"Sekarang ini yang terpenuhi baru 10 ribu ton sedangkan targetnya sebanyak 100 ribu ton," katanya.

Tak hanya harga yang lebih tinggi dari harga beras medium, dalam kondisi perberasan dunian saat ini ekspor beras premium dinilai lebih menguntungkan karena harganya yang kompetitif dibanding jika mengekspor beras medium.

Selain itu beras kualitas premium umumnya memiliki kekhasan di setiap negara sehingga tidak akan bisa ditiru oleh negara lain, termasuk beras organik yang diekspor dari Tasikmalaya.

"Ekspor perdana ini merupakan tonggak sejarah Indonesia mampu mengekspor beras organik berserfikat," kata Mentan Anton Apriyantono.

Pengembangan beras organik dengan sistem SRI di masa mendatang, menurut Anton, sangat penting dalam memenuhi tuntutan akan pangan bermutu, sehat, dan aman.

Pertanian organik tidak saja menguntungkan petani karena harga produknya yang lebih tinggi dibanding beras non-organik, namun juga berdampak baik terhadap lingkungan dan keamanan atau kesehatan bagi konsumen penggunanya.

Terlebih lagi, lanjut Mentan, sistem pertanian yang dilaksanakan petani beras organik Tasikmalaya menggunakan sistem SRI yang sangat hemat agroinput dan terbukti dapat meningkatkan produktivitas.

"Kerjasama antara petani, swasta dan pemerintah daerah Tasikmalaya dalam upaya memenuhi tuntutan pasar internasional itu diharapkan dapat dijadikan model pengembangan beras organik bersertifikat untuk pasar ekspor dan dapat dikembangkan di daerah lainnya," katanya.(*)

COPYRIGHT © 2009

Ironi Negara Kaya

25/08/2009 - 14:27

PR SBY-Boed: Ironi Negara Kaya

Ahluwalia

SBY-Boediono
(inilah.com /Agung Rajasa)

INILAH.COM, Jakarta - Indonesia adalah negeri agraris sekaligus maritim yang kaya sumber daya alam. Banyak negara mampu sejahtera hanya memanfaatkan secara optimal satu aspek potensi keunggulan saja. Ironisnya, Indonesia masih tertinggal bahkan tergantung impor pangan?

Indonesia memiliki segudang potensi sumber daya alam yang bisa dipergunakan untuk peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Misalnya pembangunan di satu sektor seperti pertanian dan kelautan bisa memperkuat kemandirian.

"Indonesia tak sungguh-sungguh membangun sektor pertanian dan kemaritiman. Akibatnya kita tak punya basis budaya (cultural base) bagi modernisasi Indonesia dalam industri dan teknologi. Semuanya tampak kacau atau rancu. Pemerintahan SBY ditantang oleh keadaan untuk menghentikan ketergantungan pada pangan impor. Ini masalah serius," kata ekonom senior M Dawam Rahardjo.

Padahal negara ini dinugerahi kekayaan alam sangat beragam. Menurut World in Figures (dunia dalam angka) yang diterbitkan majalah The Economist, Indonesia adalah negara dengan luas daratan Nomor 15 di dunia. Jumlah penduduk Nomor 4 setelah China, India, dan USA.

Tokoh Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Siswono Yudo Husodo menekankan tidak banyak negara yang memiliki potensi keunggulan seperti Indonesia. Banyak negara yang mampu menjadi sejahtera hanya dengan memanfaatkan secara optimal satu aspek potensi keunggulan saja.

“Namun Indonesia untuk satu hal itu saja kurang berhasil. Pemerintah kita abai memajukan pertanian dan kelautan yang berpihak pada kepentingan rakyat,” kata Siswono Yudo Husodo.

Indonesia adalah penghasil biji-bijian terbesar ke-6 di dunia, penghasil beras ke-3 di dunia setelah China dan India, penghasil teh terbesar ke-6 di dunia, penghasil kopi terbesar ke-4 di dunia, dan penghasil coklat terbesar ke-3 di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana.

Juga penghasil terbesar minyak sawit dunia, penghasil karet alam kedua, penghasil cengkeh terbesar, penghasil tembaga ketiga setelah Cili dan AS, penghasil timah kedua dunia, penghasil nikel ke-6, penghasil emas ke-8 dunia, penghasil natural gas keenam, serta penghasil batubara ke-9 dunia.

Tak lupa Siswono mengingatkan bahwa pemerintah seringkali bertindak naif dan bodoh. Buktinya, ketika kekurangan beras, solusinya impor beras, hingga pernah menjadi negara importir beras terbesar di dunia pada 1998-2001.

Begitu juga kekurangan gula, solusinya juga impor, hingga sekarang mengimpor gula 30% dari kebutuhan nasional. Pada waktu kekurangan daging sapi, solusinya impor dan sekarang setiap tahun mendatangkan sekitar 600.000 ekor sapi, yang merupakan 25% dari konsumsi daging sapi nasional.

Kekurangan garam, solusinya juga impor hingga rata-rata 1 juta ton garam/tahun, yang merupakan 50% dari kebutuhan garam nasional. Indonesia juga mengimpor 45% dari kebutuhan kedelai, 10% kebutuhan jagung, 15% kebutuhan kacang tanah dan 70% kebutuhan susu.

Ketergantungan terhadap pangan impor menempatkan Indonesia pada kondisi dilematis. Fluktuasi harga pangan dunia siap menguras devisa lebih besar lagi. Sendi ekonomi bangsa bisa ambruk kapan saja apabila pasokan dari luar terhenti total karena berbagai alasan.

Impor pangan yang terus meningkat, juga memperlemah ketahanan ekonomi bangsa karena devisa yang susah payah diperoleh bukannya digunakan untuk menambah infrastruktur ekonomi dan meningkatkan kualitas SDM, tetapi dibelanjakan untuk hal-hal konsumtif yang sebenarnya dapat diproduksi sendiri.

Data menunjukkan, setiap tahun Indonesia harus mengeluarkan devisa setara Rp 50 triliun untuk membeli komoditas pangan negara lain. Angka itu sekitar 5% dari APBN. Komoditas tersebut meliputi kedelai, gandum, daging sapi, susu, dan gula.

Dana yang harus dikeluarkan untuk impor pangan ini bisa melonjak seiring fenomena kenaikan harga karena sebagian komoditas pertanian yang tadinya hanya digunakan untuk keperluan pangan, seperti jagung, tebu dan CPO juga mulai digunakan secara besar-besaran sebagai energi alternatif, biofuel.

Secara keseluruhan, pemerintah mengabaikan pengembangan potensi pangan lokal dan pemenuhan kebutuhan pangan warga. Akibatnya, Indonesia terjebak dalam arus impor pangan. Masalah yang harus dipecahkan pemerintahan SBY-Boediono.

Antisipasi Tindakan Para Spekulan

Republika.co.id, Selasa, 25 Agustus 2009 pukul 01:43:00

Amankan Distribusi Bahan Pokok

Saat bulan Ramadhan, permintaan kebutuhan bahan pangan pokok biasanya mengalami peningkatan. Peningkatan permintaan ini hampir pasti diikuti dengan melonjaknya harga-harga. Begitu pula dengan Ramadhan tahun ini. Kenaikan harga bahan pokok sudah terjadi beberapa hari menjelang bulan Ramadhan. Bersamaan dengan itu, harga-harga bahan pokok pun ikut melambung. Kenaikan harga tersebut terjadi karena beberapa faktor. Salah satunya adalah lantaran meningkatnya permintaan, yang selama bulan Ramadhan biasanya lebih tinggi dari bulan-bulan lainnya.

Jika kenaikan harga-harga bahan pokok tersebut terjadi dalam batas-batas wajar dan dapat ditoleransi, kita tentu tak mempersoalkan. Namun, yang perlu mendapat perhatian adalah kenaikan-kenaikan yang lebih karena tindakan para spekulan. Situasi dan kondisi seperti di bulan Ramadhan ini, para spekulan memanfaatkannya dengan melakukan aksi penimbunan bahan-bahan pokok untuk kemudian melepasnya dengan harga tinggi sehingga mengancam stabilitas harga dan ketersediaan stok. Ini yang harus diwaspadai.

Pemerintah sebaiknya jangan hanya menjamin ketersediaan bahan pokok selama Ramadhan, tetapi harus mengawasi aksi penimbunan sembako. Perilaku spekulan yang biasanya `bermain` dengan menaikan harga jauh di atas harga yang seharusnya dan berfluktuatif di kisaran harga yang relatif tinggi, harus benar-benar diperhatikan. Jaminan pemerintah terkait kecukupan bahan pangan pokok tak cukup hanya di atas kertas atau pernyataan politis semata. Perlu ada tindakan konkret untuk membatasi ruang gerak spekulan.

Faktor lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah distribusi bahan pokok dari dan ke daerah. Distribusi barang terkait dengan infrastruktur, khususnya sarana dan prasarana transportasi. Jauh-dekatnya jarak, kondisi jalan dapat berpengaruh atas penentuan harga barang. Tinggi-rendahnya retribusi jalan, tarif tol, dan harga BBM menjadi bagian yang menentukan harga barang. Hal tersebut kemudian mampu memengaruhi lancar dan tidaknya distribusi barang tersebut dari satu daerah ke daerah lain.

Jika semua faktor penentu harga yang terkait dengan distribusi dan transportasi berjalan secara alami, boleh jadi konsumen 'memaklumi' kenaikan harga. Namun, jika yang terjadi adalah faktor-faktor buatan, tentunya tidak bisa ditoleransi. Faktor buatan terkait distribusi itu, apalagi kalau bukan pungutan liar alias pungli, yang notabene justru dilakukan oknum petugas yang seharusnya membantu memperlancar distribusi barang.

Akibatnya, biaya distribusi barang menjadi sangat tinggi, dan itu tak hanya karena sesuatu yang alami, tapi lebih karena maraknya pungli. Pemerintah bersama produsen boleh saja menjamin pasokan bahan pokok selama Ramadhan aman. Pertanyaannya, siapa yang bisa menjamin bahwa lonjakan harga yang 'dimaklumi' konsumen, benar-benar lebih karena faktor-faktor yang alami? Sebaliknya, tak pernah ada pernyataan pihak manapun yang mampu menjamin tidak ada spekulan dan pungli dalam distribusi bahan pokok selama Ramadhan.

Sudah saatnya pemerintah, aparat, dan semua pihak berwenang memberikan perhatian serius terhadap pasokan bahan pokok dan kelancaran arus distribusinya selama Ramadhan. Jadi, sejak dini, tingkatkan pengawasan terhadap gerak-gerik spekulan dan oknum petugas pungli. Bukan sekadar janji-janji mengamankan pasokan.

Wawasan Nusantara

Oleh : Mahiruddin Siregar

(Gambar nenek moyang pelaut, by : imankurniadi, www.flickr.com)

Nenek moyangku orang pelaut,

gemar mengarung luas samudera,

menerjang ombak tiada takut,

menempuh badai sudah biasa.

Bait lagu diatas sangatlah kita kenal. Itu adalah lagu tentang keberanian nenek moyang kita, menyeberangi samudera maha luas, berangkat dari daratan Cina, hingga sampai di kepulauan Nusantara.

Singgah, menetap dan berkembang biak, sampai dengan generasi kita yang hidup saat ini, dan yang akan datang.

Sesungguhnya negara Indonesia memiliki karunia maritim yang luar biasa. Kawasan Nusantara dengan jumlah pulau 17.508 buah, merupakan gugusan arsipelago atau negara kepulauan terbesar didunia. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 km2, sedangkan perairannya jauh lebih luas lagi yaitu 3.257.483 km2.

Berdasarkan kenyataan tersebut, semestinya wawasan nusantara kita adalah wawasan negara maritim dan kepulauan, atau wawasan negara yang terhimpun dari puluhan ribu pulau yang dipersatukan oleh lautan yang maha luas.

Sayangnya selama ini kita lebih sering terbalik dalam menentukan wawasan nusantara kita, kita lebih suka menyebutkan bahwa Indonesia itu adalah pulua-pulau yang dipisahkan oleh lautan.

Akibatnya kita sering terpisah, bukan tersatukan. Lautan yang berfungsi sebagai pemersatu kawasan kita, malah kita anggap sebagai pemisah.

Maka terjadilah paradoks dalam pengelolaan negara kita, yang semestinya dikelola secara maritim dan kepulauan, tetapi kita kelola sebagai daratan. Semua kegiatan pembangunan kita pusatkan didaratan pulau terpadat Jawa. Sangat lamban pemerataan pembangunan kepulau lainnya, terlebih lagi kawasan Timur Indonesia. Kekayaan alam yang ada disana masih sangat minim yang dapat kita manfaatkan. Beberapa pulau kecil tidak terawat, akhirnya jatuh ketangan negara jiran seperti Sipadan dan Ligitan.

Mental anak bangsa yang tidak bersahabat dengan laut sangatlah ketara, coba dengarkan ungkapan yang merupakan cibiran atau ejekan diantara kebanyakan kita ini. "Kelaut aja luh.........." Seakan akan anak cucu kita ini kelak tidak perlu dan tidak butuh lautan. Mental seperti ini sangat disayangkan.

Tetapi ada secercah harapan dengan pelaksanaan peringatan kemerdekaan RI ke 64 ini yang banyak dipusatkan di dekat perbatasan sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan. Di tiga tempat yaitu Sabang, Bunaken dan Garut sangat bernuansa laut, sampai-sampai ada upacara pengibaran bendera didasar laut (Sabang dan Bunaken).

Nampak ada langkah untuk mengajak generasi muda kita agar lebih mencintai lautan kita, juga untuk lebih melihat secara dekat daerah-daerah perbatasan kita.

Tetapi masih sangat disayangkan bahwa kebanyakan penyiar televisi kita menyebutkannya dengan "daerah terluar Indonesia" seharusnya adalah "daerah terdepan Indonesia".

Daerah terdepan lebih pantas diucapkan untuk mempertegas fungsi mereka sebagai ujung tombak kedaulatan wilayah kita. Jangan sebutkan daerah terluar, itu dapat berkonotasi mereka yang ada disana sudah lebih dekat keluar, daripada kedalam Indonesia.

Sudah saatnya sistem pengelolaan pembangunan negara kita lebih condong dengan mindset maritim dan kepulauan, jangan lagi dengan mindset daratan.

Setiap ruas lautan harus kita manfaatkan untuk menghubungkan setiap pulau yang kita miliki. Kita harus lebih banyak memiliki pelaut-pelaut dan nelayan-nelayan handal untuk mengolah potensi kekakayaan laut kita yang masih sangat melimpah dan baru sebagaian kecilnya yang sudah kita manfaatkan. Harus lebih banyak lagi kapal-kapal niaga kita, kapal-kapal penangkap ikan yang modern, dermaga-dermaga, pelabuhan, anjungan lepas pantai, dll.

Disamping itu untuk lebih memperlancar transportasi dan arus mobilisasi antar pulau-pulau besar, mestinya kita memiliki jembatan-jembatan penyeberangan antar pulau, sehingga nantinya selain dipersatukan oleh lautan, seluruh daratan pulau-pulau besar kita juga dapat dipersatukan oleh jembatan-jembatan permanen.

Angin bertiup layar terkembang,

ombak berderu ditepi pantai,

pemuda berani bangkit sekarang,

kelaut kita beramai-ramai........

Potensi Kelautan Belum Tersentuh

Republika.co.id, Sabtu, 15 Agustus 2009 pukul 01:20:00

Membangun Sektor Kelautan dan Perikanan

Oleh: Prof Dr Ir Rizald M Rompas M Agr
(Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan)


Tiga puluh tahun ke depan dapat dikatakan sebagai masa-masa yang penuh gejolak. Perekonomian dunia akan mengalami perubahan dahsyat, akibat dorongan teknologi dan globalisasi. Setiap negara pun dipaksa melakukan perubahan ekonomi melalui basis keunggulan kompetitif.

Akibatnya, negara maju dan negara berkembang mau tidak mau harus menghadapi situasi yang disebut oleh futurology Keniche Ohmae sebagai The Borderless World . Pasar menjadi berkembang begitu bebas tanpa ada yang dapat memastikan apa yang akan terjadi.

Lalu, bagaimana Indonesia menghadapi paksaan itu? Sebagai negara maritim, mau tidak mau Indonesia harus mengelola bidang kelautan dan perikanan yang merupakan unggulan kempetitifnya. Sektor inilah ke depan yang akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia, setelah kekayaan bumi, seperti tambang dan hutan yang over eksploitasi.

Indikatornya adalah kapasitas suplai sangat besar, permintaan terus meningkat, input berasal dari sumber daya lokal dan output -nya dapat diekspor, dapat membangkitkan industri hulu hilir, dapat menyerap banyak tenaga kerja, dan dapat menciptakan industri perikanan berteknologi, seperti bahan sediaan farmasi.

Untuk membangun sektor kelautan dan perikanan yang merupakan sektor riil itu, diperlukan pertimbangan yang kuat dan modal dasar yang memang sudah ada. Di antaranya, pertama, Indonesia memiliki luas wilayah 5,8 juta km, dengan garis pantai 95.181 km. Di dalamnya, terkandung potensi ekonomi perikanan senilai 31.935.651.400 dolar AS/tahun, potensi bioteknologi/sediaan farmatika senilai 40 miliar dolar AS dan potensi ekonomi wilayah pesisir sekitar 56 miliar dolar AS per tahun.

Kedua, jumlah nelayan Indonesia 2.512.820 orang, terdiri atas penangkap ikan laut 1.963.430 orang, penangkap ikan danau dan waduk 549.390 dan pembudidayaan ikan 378.100 orang, dengan luas budidaya laut 0,87 juta km dan budidaya tawar dan payau 764.910 ha.

Ketiga, investasi yang diperlukan tidak besar, perputaran usaha relatif singkat dengan jumlah produk cukup besar. Keempat laut Indonesia berhubungan dengan Samudera Pasifik dan Hindia. Kehidupan ikan-ikan pelagis besar, seperti bluefin tuna dan ikan-ikan yang memiliki daya imigrasi jauh banyak tersedia di sana.

Selama ini kontribusi perikanan terhadap PDB 2008 hanya 2,7 persen, lebih kecil dari sektor lain. Padahal, potensi industri perikanan sangat besar. Volume ekspornya pun menurun, 926.478 ton pada 2007 menjadi 857.783 pada 2008. Ini menunjukkan penangkapan dan pembudayaan ikan sangat lemah.

Industri bioteknologi laut, seperti farmasi dan kosmetika yang berasal dari hayati laut juga tidak ada. Padahal, bahan bakunya luar biasa banyak. Itu semua akibat dari kebijakan percepatan usaha perikanan yang belum sugnifikan dan penanganan ilegal fishing , yang belum maksimal.

Ironisnya, dalam usaha budidaya udang, Indonesia masih mengekspor induk udang 900 ribu ekor dan benur udang sebanyak 52,31 miliar ekor dari Amerika Serikat. Demikian pula, industri garam nasional belum berkembang dengan baik, padahal areal yang dimiliki cukup luas, 37 ribu ha.

Dari kondisi itu, kehidupan nelayan, budidaya ikan, dan petambak garam masih relatif miskin dan terlilit hutang, karena income mereka hanya Rp 1,4 juta per orang. Dari realitas itu, kondisi yang diinginkan ke depan adalah terget-target yang harus dicapai, sebagai jabaran terukur dan operasional dari amanat UU No 17/2007 tentang RPJPN 2005-2025, yaitu 'Mewujudkan Indonesia Menjadi Negara Kepulauan yang Mandiri, Maju, Kuat, dan Berbasiskan Kepentingan Nasional'.

Yang harus dilakukan untuk capaian itu adalah meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, petambak garam, dan masyarakat pesisir, dengan pendapatan rata-rata Rp 5 juta/bulan, menaikkan kontribusi PDB hingga 10 persen pada tahun 2014, dan menyerap tenaga kerja 20 juta orang.

Selain itu, terbangunnya 10 ribu ha budidaya perikanan baru di pesisir timur Sumatra, Selat Karimata, Utara Jawa, NTB, NTT, Teluk Tomini, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud, Kepulauan Sitaro, Bolang Mongondow Selatan, Gorontalo Maluku Utara, serta Papua Utara dan Selatan.

Terbangunnya kawasan industri ( cluster ) pengolahan ikan terpadu dengan pusat-pusat distribusi dan pemasaran pada kawawsan pesisir barat Sumatra, Selat Karimata, Selatan Jawa, Papua Barat, dan Selat Makassar. Terbangunnya pusat pembenihan di kabupaten kota yang memiliki wilayah pantai.

Terbangunnya laboratorium pengujian mutu sesuai standar internasional, tesedianya tempat penyimpanan agar hasil laut memiliki daya saing tinggi di pasar dunia. Terbangunnya dua industri farmasi laut. Terbangunnya industri air mineral dan garam mineral berkualitas prima di Maluku, NTT, dan Bolang Mongondow.

Teratasinya pencurian ikan di laut oleh pihak asing. Terpeliharanya lingkungan laut, terbangunnya industri garam rakyat, dan meningkatnya konsumsi protein hasil laut hingga 60 kg per kapita per orang (Jepang 104 kg per kapita per orang).

Program pembangunan strategis
Program pembangunan sektor kelautan dan perikanan itu bertujuan menumbuhkan ekonomi nasional yang prorakyat, melalui Panca Program Strategis (PPS), sebagai kelanjutan dari program Kabinet Indonesia Bersatu, yang selama lima tahun ini belum terpenuhi.

Pertama, program keberpihakan kepada kaum miskin. Program ini dimulai pada awal kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, namun para pengambil kebijakan belum mampu menerjemahkannya dalam pelbagai kegiatan sehingga kehidupan nelayan, pembudidayaan ikan, dan rakyat pesisir tetap mikin.

Melalui program ini, akan dibangun pusat-pusat pembenihan udang, selar, dan jenis kerang-kerangan di kabupaten kota yang memiliki pantai laut. Program ini akan memecahkan persoalan kaum nelayan yang terpaksa mencari ikan, jauh ke bermil-mil ke laut lepas. Sebagai pilot project, dilakukan di perairan Pulau Jawa yang padat nelayan.

Kemudian, mempercepat pembangunan 2.000 unit kapal motor ikan dan mendorong pembukaan tambak garam baru di kawasan Timur, terutama di Maluku, NTT, Teluk Tomini, dan Papua. Kedua, program percepatan pertumbuhan ekonomi, yaitu menciptakan iklim investasi yang baik melalui kebijakan perkreditan dengan proses mudah, mendorong investor mendirikan industri farmasi laut, meningkatkan keandalan prasarana dan sistem jaringan perikanan.

Mempercepat pembentukan pelabuhan perikanan samudera (PPS) sebagai sentra industri perikanan terpadu di Bitung dan Papua. Memperbaiki dan menambah laboratorium pengujian mutu, serta meningkatkan produksi perikanan mencapai 20-22 juta ton per tahun.

Ketiga, program penyerapan tenaga kerja. Mengintensifkan area pertambakan udang dan ikan yang terbengkalai, mendorong pertumbuhan industri air mineral laut dan garam mineral, mengintegrasikan usaha hulu hilir agar penyerapan tenaga kerja makin bertambah.

Keempat, program kepedulian terhadap lingkungan melalui pendekatan ekosistem. Mempercepat dan merealisasikan pembangunan jaringan Marine Protected Areas di kawasan Coral Triangle dan menjalin kerja sama formal antarnegara di kawasan tersebut.

Kelima, program pendidikan. Menyadarkan para nelayan bahwa penggunaan bahan peledak dapat merusak lingkungan dan sumber mata pencarian. Melatih keterampilan para nelayan untuk menjamin kualitas tangkapan mereka.

Energi Biogas

Hampir 100 KK Diterangi Energi Kotoran Sapi

Garut, 7 Agustus 2009 15:24

Sebanyak 96 kepala keluarga (KK) atau 480 jiwa penduduk Kampung Cihurang dan Batulawang, Desa Cijayana, Mekar Mukti, Garut, mendapat pasokan 3.000 watt energi listrik, yang bersumber dari biogas limbah kotoran sapi.

Pemanfaatan biogas limbah tersebut, selain dijadikan bahan bakar pengganti minyak solar bagi generator berkapasitas 3.000 watt energi listrik, juga digunakan masyarakat setempat untuk menyalakan tungku api keperluan memasak, ungkap Camat Mekar Mukti Ganda Permana, Jumat (7/8).

Namun, menurut Camat, kapasitas energi yang terpakai sekitar 1.600 watt atau setiap rumah penduduk mendapatkan pasokan energi rata-rata 20 watt, termasuk seluruh perkampungan itu bisa terang benderang pada setiap malam.

"Kampung tidak seperti selama ini, berkondisi gelap gulita setiap mulai menjelang malam hingga keesokan dini harinya, karena belum tersentuh jaringan instalasi listrik," katanya.

Sedangkan produk limbah kotaran sapi diperoleh dari ratusan ekor sapi yang dipelihara 96 KK dari kedua perkampungan itu, walaupun mereka umumnya hanya sebagai pemelihara ternak sapi titipan milik penduduk dari kampung lainnya.

"Warga Kampung Cihurang dan Batulawang umumnya berkondisi ekonomi di bawah garis kemiskinan, sehingga masih memerlukan berbagai bantuan stimulan ekonomi dari berbagai kalangan, tidak cukup hanya mendapatkan bantuan dari pihak PT PLN dalam mewujudkan perkampungan energi," ujar Camat Permana.

Terlebih lagi lokasi kedua kampung itu, selama ini sangat terisolir berjarak tempuh sejauh 120 km arah selatan dari pusat Kota Garut melalui lintasan Kecamatan Pameungpeuk dengan kondisi ruas jalan cukup mulus, atau 95 km melalui lintasan Kecamatan Bungbulang yang kondisi jalannya sempit dan sarat tikungan serta tanjakan tajam.

Sementara itu, peluncuran maupun peresmian perkampungan energi tersebut, diagendakan berlangsung Senin (10/8) oleh Bupati Garut atau yang mewakilinya, dengan dihadiri dari PLN serta undangan lainnya. [TMA, Ant]
www.gatra.com

Mengurangi Impor Daging

Republika.co.id, Jumat, 07 Agustus 2009 pukul 01:07:00

Pelatihan Dasar Aplikatif Usaha Ternak Sapi

INFO PROGRAM

Populasi ternak sapi potong dalam negeri pada 2007 mencapai angka 11,3 juta ekor, lebih tinggi dari target Departemen Pertanian sebesar 10,9 juta ekor (sumber: Deptan dan Agrina, 2008). Tetapi produksi daging sapi dalam negeri baru mencukupi 70 persen kebutuhan nasional, sisanya (30 persen) dipenuhi dengan impor. Agar tidak terus menerus tekor, Pemerintah mencanangkan Program Percepatan Swasembada Daging Sapi (P2SDS) dengan target tercapai swasembada daging sapi pada 2010.

Fakta itu ditangkap Kampoeng Ternak, jejaring pemberdayaan masyarakat peternak Dompet Dhuafa Republika, sebagai peluang pemberdayaan masyarakat peternak dengan meluncurkan program Pelatihan Dasar Aplikatif Usaha Ternak Sapi. Program menyasar kelompok peternak, individu, maupun instansi. Kampoeng Ternak menggandeng Sekolah Penyuluhan Pertanian (STPP) Balai Besar Pelatihan Kesehatan Hewan (BBPKH) Cinagara sebagai tempat praktik, dan Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Bogor untuk studi banding.

Pelatihan tahap I berlangsung pada 28 Juli sampai 31 Juli 2009, diikuti 7 peserta berasal dari Kendari, Bima, Banyuwangi, Jepara, Bandung, Cibinong, dan Jakarta. Peserta pelatihan mendapat materi perencanaan usaha, analisa usaha, teknik beternak, teknologi pemanfaatan limbah, sampai pemasaran sapi. Jumlah peserta dibatasi maksimal 10 orang agar materi yang cukup padat dapat terserap secara efektif.

Tak hanya dijejali teori oleh pemateri, peserta langsung diuji untuk menyusun perencanaan dan analisa usaha peternakan sapi, praktik menanam rumput, membuat silase, inseminasi buatan di STPP, pemaparan instalasi Biogas di BBPKH, serta transfer embrio sapi di Balai Embrio Ternak (BET) Cipelang, Bogor dipandu pendamping dari Kampoeng Ternak.

Pak Amak, peserta dari Bandung yang sejak awal begitu bersemangat mengikuti pelatihan mengaku surprise dengan perkembangan teknologi peternakan sapi yang dilihatnya di BET Cipelang. Salah satu yang membuatnya takjub adalah metoda pembiakan sapi dengan sistem reproduksi transfer embrio.

“Dengan super ovulasi sel telur dari sapi donor yang dibuahi lebih dari satu sperma, ternyata induk sapi bisa melahirkan lebih dari satu ekor anak sapi,” ujar Pak Amak memamerkan ilmu yang baru saja diperolehnya.

Kampoeng Ternak mendisain program menarik ini untuk beberapa angkatan yang akan dilaksanakan hingga tahun 2010. Tertarik menjadi peternak sapi sukses? Silakan hubungi Kampoeng Ternak di Perkantoran Ciputat Indah Permai Blok F1 Lt 2, Jl. Ir. H. Juanda No. 50
Pisangan, Ciputat 15419, Telpon: [021] 742 5835 [hunting], 08159221889, 94517817 (Nasrullah), Faksimili: [021] 740 6757, atau buka situs www.kampoengternak.com untuk informasi lebih lengkap. jw/yr

Elit Berkuasa Masih Penghalang Mimpi Indonesia ?

Oleh : Mahiruddin Siregar

Seharusnya tidak. Bahkan rakyat mengharapkan agar elit berkuasa tersebutlah yang bertindak sebagai penggerak percepatan terwujudnya mimpi-mimpi Indonesia.

Elit berkuasa di Indonesia terdiri dari penguasa dan pengusaha. Penguasa merupakan elit politik, sedangkan pengusaha merupakan elit ekonomi. Kedua kelompok elit berkuasa ini selalu menjalin kerja sama untuk saling meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Tak perlu berpikir apakah keuntungan tersebut juga menguntungkan bagi bangsa dan negara, kalau ya syukur, tapi kalau tidak pun, apa boleh buat.

Akibatnya negara tidak pernah menjadi kaya, malah terus terlilit hutang, yang kaya raya hanya segelintir elit tersebut. Sedangkan negara bersama rakyat dan masyarakat luas, tetap dalam kemiskinan, kebodohan dan sakit-sakitan.

Padahal sumber daya alam Indonesia sangat melimpah ruah, potensi kekayaan bumi, air dan semua yang terkandung didalamnya sungguh luar biasa banyaknya. Tetapi akibat tidak adanya rasa nasionalisme dan sikap independen elit pemerintah maka hasilnya hanya dinikmati dan mengalir keluar negeri, sedikit sisanya untuk keuntungan elit pengusaha lokal dan penguasa, sedangkan untuk rakyat adalah sisa-sisa kerusakan alam dan lingkungan yang sangat parah.

Pemerintah dan pengusaha selalu terbelenggu dengan kepentingan mereka masing-masing, sehingga semua kebijakan harus melalui perhitungan yang seksama dan matang, apakah akan mendatangkan keuntungan secara pribadi atau tidak, kalau ya lanjutkan, kalau tidak hentikan.

Perhitungan untung rugi tersebut mengakibatkan pemerintah selalu gamang untuk bertindak tegas kepada para investor asing. Apalagi para investor itu sangat didukung oleh pemerintah negaranya masing-masing, yang nota bene juga elit pemerintah Indonesia sangat tergantung secara politis kepada pemerintah negara-negara tersebut.

Maka jadilah beberapa undang-undang, peraturan pemerintah dan keputusan menteri, dll, sangat pro-asing, dan sangat jarang yang pro-rakyat.

Hasilnya adalah industri dalam negeri lesu karena pemerintah lebih suka mengimpor produk asing ketimbang memperbaiki mutu produk lokal.

Pertanian terlantar karena petani tidak pernah mendapatkan nilai tambah yang memadai dan mereka lebih memilih alih professi menjadi buruh atau TKI keluar negeri.

Akibatnya hampir seluruh barang kebutuhan masyarakat harus diimpor mulai dari beras, jagung, singkong, kedelai, buah-buahan, daging, gula, dll, padahal sesungguhnya Indonesia adalah negara agraris dan sangat potensial untuk memproduksi barang-barang tersebut, bukan hanya untuk mencukupi keperluan sendiri malah bisa mengekspor sisanya.

Dipihak lain barang-barang ekspor Indonesia kebanyakan masih berupa bahan mentah seperti : kayu, rotan, getah, minyak sawit, biji coklat, barang tambang, dll, sangat kurang manufaktur untuk mengolah bahan mentah tersebut menjadi barang jadi yang siap pakai oleh konsumennya.
Jika ada, tentunya nilai tambah akan dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia, dan juga akan lebih banyak menyerap tenaga kerja.

Mengapa elit politik kita sangat sulit berpihak kepada rakyat ?

Meski tidak terbukti secara kasat mata, tetapi sangat terasa bahwa yang menjadi tujuan pokok adalah "uud = ujung-ujung nya duit". Tugas sebagai pejabat dan aparat dianggap sebagai pekerjaan yang harus menghidupi keluarga, makanya kalau gaji yang diperoleh kurang memadai perlu ada tambahan dan segala cara pun dilakukan. Tugas pengabdian kepada masyarakat masih nomor belakang, yang nomor satu adalah meningkatkan taraf hidup keluarga.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa dalam penyusunan undang-undang oleh DPR maupun pemerintah sering terjadi "jaul-beli" pasal-pasal antara pembuat undang-undang dan pengusaha yang berkepentingan dengan pelaksanaan undang-undang tersebut.

Demikian juga dalam kebijakan dan keputusan ekspor - impor barang sangat riskan dengan godaan "komisi" oleh para importir dan eksportir. Akibatnya barang-barang yang seharusnya tidak boleh diekspor atau diimpor, bisa mendapat izin berkat permainan "komisi" tersebut.

Untuk menjadi negara besar, yang merdeka, berdaulat dan adil makmur, sebagaimana diimpikan oleh pendiri bangsa, seharusnya masyarakat tidak boleh tergantung dengan barang impor. Sebaliknya produk dalam negeri seharusnya terlebih dahulu untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri, sisanya baru boleh diekspor.

Hal tersebut sangat pokok, untuk menentukan kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional.

Selama elit berkuasa belum mampu berbuat untuk kedaulatan dan ketahanan ekonomi nasional seperti tersebut diatas, maka sesungguhnya mereka masih merupakan penghalang bagi terwujudnya mimpi Indonesia.

Note : foto Green Village, Lombok Indonesia by Nature Explorer, www.flickr.com

Mengurangi Impor Gandum

Mi Rasa Hotong, Mau?

Debat calon presiden beberapa waktu lalu menyisakan tema menarik. Yakni soal mi dengan bahan baku utama gandum. Adalah calon presiden Jusuf Kalla (JK) yang melontarkan kritik iklan "Indomie" yang diadopsi tim sukses Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Sambil bergurau, JK menyentil SBY bahwa iklan itu mengindikasikan ketergantungan Indonesia pada bahan impor untuk membuat Indomie. Namun SBY menangkis tudingan seterunya itu. Menurut SBY, tidak tertutup kemungkinan Indomie dibuat dari bahan lokal, seperti mi jagung.

Sentilan JK itu sesungguhnya menyiratkan kekhawatiran mendalam ketergantungan Indonesia pada bahan pangan impor. Ini akibat politik pangan dunia, yang menyebabkan Indonesia masuk dalam food trap atau jebakan pangan. Jika berlangsung terus-menerus secara ekstrem, hal itu bisa mengakibatkan terenggutnya keleluasaan Indonesia dalam menentukan kebijakan pangan nasional.

Contohnya adalah produk gandum sebagai bahan utama mi pada saat ini. Konsumsi terigu dari bahan gandum terus meningkat 5%-10% setiap tahun. Lantaran tidak memiliki lahan gandum, Indonesia harus mengimpornya sebanyak 100%.

Data Asosiasi Produsen Tepung Terigu Indonesia (Aptindo) menunjukkan, Indonesia mengimpor lebih kurang 3,5 juta ton sepanjang tahun lalu. Dari jumlah itu, 70% dikonsumsi sektor industri kecil-menengah. Selebihnya diserap perusahaan skala besar. Maka, tak mengherankan jika Indonesia menempati posisi keenam sebagai negara pengimpor gandum, setelah Brasil, Mesir, Iran, Jepang, dan Aljazair. ''Karena itulah, jumlah impor gandum ini harus dikurangi,'' ujar Sam Herodian, peneliti pangan dari Institut Pertanian Bogor (IPB).

Jika tidak, menurut Sam, Indonesia bakal terus terjebak pada ketergantungan pangan. Untuk mengatasinya, masyarakat harus diajak mengalihkan ketergantungan pada gandum, dengan memanfaatkan gandum lokal yang kini banyak dikembangkan di beberapa daerah Indonesia. Selain varietas murni gandum yang mulai dikembangkan dan disesuaikan dengan kondisi alam Indonesia, ada juga produk pangan yang bisa menjadi substitusi gandum.



Sam dan beberapa peneliti IPB telah menemukan sejenis tanaman lokal di Pulau Buru, Maluku, yang berpotensi dikembangkan menjadi pengganti gandum. Tanaman yang disebut buru hotong itu mudah tumbuh di mana saja, bahkan di lahan marjinal sekalipun. Tanaman ini juga tidak memerlukan infrastruktur khusus seperti padi. ''Ditanam di lahan kering pun bisa tumbuh,'' ungkap Sam.

Dengan demikian, buru hotong bisa dikembangkan di daerah panas seperti Maluku dan Nusa Tenggara. ''Prioritas pada daerah-daerah yang tidak subur bagi tanaman pangan lain,'' ujar Sam.

Menurut Sam, kandungan protein buru hotong cukup tinggi dan seratnya mengandung antioksidan. Hasil penelitian Sam menunjukkan, buru hotong mengandung banyak vitamin E. Itulah sebabnya, di Pulau Buru, bubur buru hotong digunakan untuk mengobati orang yang terkena bisa ular atau hewan laut. ''Kandungan karbohidrat tanaman ini mirip yang ada pada beras,'' kata Sam.

Namun, menurut Sam, buru hotong masih memiliki kelemahan. Antara lain, produktivitasnya masih rendah dan tidak mangandung gluten, sehingga tidak dapat mengembang seperti terigu. Akibatnya, tidak dapat dipakai untuk bahan baku roti dan makanan lain yang membutuhkan pengembangan. Bijinya pun sangat kecil sehingga sulit dikupas.

Toh, kelemahan itu bisa diatasi dengan pengembangan benih melalui plant breeding untuk meningkatkan produktivitas. Agar makanan dari bahan baku tanaman ini bisa mengembang, Sam menyarankan untuk memprosesnya menggunakan sedikit terigu sebagai campuran. ''Jika tidak dicampur terigu, mi yang dihasilkan sangat rapuh,'' ujarnya. Begitu pula, pengupasan biji buru hotong yang berukuran kecil bisa dilakukan dengan mesin pengupas yang telah didesain tim dari Fakultas Teknologi Pertanian IPB.

Sejatinya, teknologi pembuatan bubur instan buru hotong sudah ditemukan. Namun belum adanya jaringan listrik menjadi kendala untuk dikembangkan menjadi skala industri. ''Kami tunda sampai bulan depan, dengan harapan listrik sudah terpasang,'' ungkap Sam. Jika mesin telah terpasang, produk yang dapat dihasilkan dari bahan buru hotong menjadi sangat bervariasi, termasuk berbagai jenis kudapan.

Sam mengharapkan, semua elemen masyarakat bahu-membahu mengurangi penggunaan terigu, dengan mengalihkannya ke bahan baku lokal seperti buru hotong. ''Apabila pemerintah membantu dan mendorong penggunaan bahan baku lokal untuk pemenuhan bahan pangan pokok, maka dalam waktu tidak terlalu lama, bahan baku lokal pasti akan menggantikan bahan baku impor secara signifikan,'' katanya.



Jika Maluku punya buru hotong, maka Papua kaya dengan pokem. Tanaman yang juga disebut "otong" itu lebih dikenal sebagai "gandum Papua". Dari hasil penelitian diketahui, pokem memiliki kadar gizi sangat tinggi. Sayang, potensinya belum digali secara maksimal. ''Padahal, wilayah Papua sangat potensial untuk pengembangan tanaman ini,'' ujar Frans Rumbrawer, peneliti pokem dari Universitas Cenderawasih, Papua.

Pria kelahiran Bosnabraidi, Kabupaten Biak Numfor, Papua, 54 tahun silam, itu tertarik meneliti bahan pangan lokal di Numfor Biak sejak 2003, lantaran mayoritas kaum intelek asal Papua dibesarkan dengan makanan lokal. Misalnya, pokem menjadi makanan pokok warga Biak Numfor sejak zaman leluhur hingga sekarang. Ironisnya, belum ada peneliti yang tertarik meneliti bahan baku pangan lokal itu.

Penelitian Frans ditindaklanjuti dengan uji laboratorium gizi di IPB. Hasilnya, pokem mengandung gizi lebih baik dibandingkan dengan gandum murni (Triricum spp), khususnya lemak, protein, dan karbohidrat. Namun master antropologi lulusan Universitas Indonesia tahun 1995 itu mengakui bahwa masih ada kelemahan pada pokem, karena mengandung trace elemen yang tidak dibutuhkan dalam tubuh manusia, antara lain Hg, Cu, dan As.

''Unsur-unsur itu mempengaruhi kualitas produksi pangan yang akan dikonsumsi masyarakat,'' kata Sekretaris Lembaga Penelitian Universitas Cenderawasih di Jayapura itu.

Tapi kelemahan tersebut dapat diminimalkan dengan teknologi bidang pengelolaan pangan. ''Orang Numfor sendiri telah mengetahui teknik untuk mengatasinya,'' ujar alumnus FKIP Jurusan Bahasa Indonesia Universitas Cenderawasih itu kepada Antonius Un Taolin dari Gatra.

Setelah hasil penelitian dirilis, masyarakat Biak Numfor makin rajin membudidayakan pokem sejak 2004, didukung pemerintah daerah setempat. Dengan demikian, Frans berharap, hasil gandum Papua ini bisa menekan impor gandum secara nasional. ''Karena produk pangan lokal pokem bisa menggantikan peran terigu,'' kata Frans.

Karena itu, kandidat doktor di Universitas Padjadjaran, Bandung, dengan judul tesis "Ketersediaan Etnosains Papua" yang membedah khusus kadar gizi pokem, itu mengharapkan dukungan Pemerintah Papua dan Jakarta untuk terus mengembangkan tanaman pokem.



Jika potensinya ada, mengapa pemerintah tidak segera mengembangkan gandum lokal? Menurut Dirjen Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto Ali Moeso, tidak mudah mengubah pola makan masyarakat. Dengan merebaknya budaya modern, masyarakat Indonesia menjadi terbiasa mengonsumsi makanan instan, seperti mi dan roti, yang umumnya terbuat dari gandum.

Nah, untuk mengurangi ketergantungan pada impor gandum, masyarakat harus mengubah budaya makan. ''Yakni dengan mengonsumsi makanan berbahan lokal,'' ujar Sutarto.

Gerakan itu telah dicanangkan lewat Peraturan Presiden tentang Menuju Pola Makan Harapan, yaitu pola makanan yang bergizi dengan bahan lokal. ''Agar multiplier effect-nya kembali ke masyarakat sendiri,'' katanya.

Makanan yang selama ini berbahan terigu bisa disubstitusi dengan bahan lokal. Contohnya buru hotong atau pokem tadi. ''Namun perlu didukung dengan teknologi pangan untuk mencapai hal itu,'' kata Sutarto. Bahkan, dengan teknologi, makanan yang selama ini berbahan terigu bisa disubstitusi dengan bahan ketela.

Memang sampai saat ini tidak murni ketela. Tapi, dengan campuran bahan lokal, setidaknya bisa mengurangi kebutuhan gandum. ''Pada saat ini, dengan teknologi pangan malah bisa membuat mi dari jagung,'' katanya.

Intinya, pengembangan tanaman substitusi gandum harus didampingi dengan pengembangan teknologi pangan dan kampanye untuk mengubah budaya pangan masyarakat. ''Tidak mudah, memang. Tapi akan terus diupayakan agar kita tak begitu bergantung pada impor gandum,'' ujar Sutarto.

Heru Pamuji, Syamsul Hidayat, dan Cavin R. Manuputty
[Ekonomi, Gatra Nomor 38 Beredar Kamis, 23 Juli 2009]

Potensi Ekonomi Dibalik Akar Wangi

Oleh : Mahiruddin Siregar














Rumput akar wangi (Vetiveria zizanioides syn Andropogon zizenoides) dikenal orang sejak lama sebagai sumber wangi-wangian .
Tumbuhan ini masih sekeluarga dengan serai atau padi. Akarnya yang dikeringkan secara tradisional dikenal sebagai pengharum lemari penyimpan pakaian atau barang-barang penting, seperti batik dan keris. Aroma wangi ini berasal dari minyak atsiri yang dihasilkan pada bagian akar. (http://id.wikipedia.org/wiki/Akar_wangi)

Selanjutnya minyak akar wangi digunakan secara luas untuk pembuatan parfum, kosmetika, pewangi sabun, jamu dan obat-obatan, serta pembasmi dan pencegah serangga.

Selama ini minyak atsiri dari akar wangi atau dipasar dunia dikenal sebagai Java Vetiver Oil, kebanyakan diekspor, dimana sekitar 25% kebutuhan dunia dihasilkan oleh Indonesia.

Selain minyak akar wangi tersebut, Indonesia juga mengekspor terna akar wangi. Itu berarti usaha penyulingan akar wangi masih bisa ditingkatkan dan dikembangkan lagi.

Kabupaten Garut, Jawa Barat merupakan sentra produk utama akar wangi, disana terdapat agroindustri minyak akar wangi.

Untuk memperoleh nilai tambah, sebaiknya kita tidak terbatas hanya melakukan penyulingan minyak atsiri akar wangi saja, namun seharusnya melakukan proses pengolahan lebih lanjut sampai menghasilkan parfum dan wewangian lainnya.

Untuk itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut apakah secara ekonomis dapat didirikan satu pabrik parfum di daerah Garut, yang dapat menghasilkan jenis parfum yang mutunya bersaing dengan produk impor.

Jika itu memungkinkan, disamping akan menampung tenaga kerja baru dipabrik, perluasan penanaman rumput akar wangi dapat dialakukan secara ekstensifikasi, mungkin tidak hanya didaerah Garut saja tetapi didaerah lain yang bisa tumbuh rumput akar wangi tersebut.

Ini berarti peningkatan ekonomi rakyat dari rumput akar wangi dapat diwujudkan.

Disamping manfaat yang disebutkan tadi, rumput akar wangi masih punya potensi besar untuk beberapa produk turunan, seperti : hasil kerajinan berupa tas, sajadah, boneka, taplak meja, hiasan gantung , dll.

Selain itu ternyata rumput akar wangi juga dapat berfungsi sebagai pencegah terjadinya tanah longsor.

Tanggulangi Bahaya Abrasi Jakarta

Pantai Utara Jakarta Sulit Ditanami Mangrove

wartaekonomi.com, Minggu, 02 Agustus 2009 08:05 MAM

Hutan Mangrove harus ditanami di Pantai Utara Jakarta sepanjang 15 kilometer guna antisipasi abrasi pantai dari gelombang laut. Namun, hal baru dapat dilakukan 3 kilometer lantaran sepanjang pantai digunakan sebagai pelabuhan, hotel, dan taman hiburan.

Kepala Kantor Pengelola Lingkungan Hidup (KPLH) Jakarta Utara Hotman Silaen, menyatakan hutan mangrove harus dimiliki Jakarta sepanjang 15 kilometer pantai utara. Langkah ini bisa mengatasi abrasi (pengikisan) pantai dari gelombang laut.

Namun, hutan mangrove tidak dapat di sepanjang pantai utara Jakarta. Pasalnya, banyak sepanjang pantai digunakan sebagai pelabuhan, hotel, dan taman hiburan.

Sekarang mangrove hanya dapat di tanam di sepanjang tiga kilometer di pantai utara Jakarta. Angka ini 10% dari 32 kilometer dari garis pantai Jakarta

Sebanyak 40 hektar di kawasan Angke-Kapuk, ujar Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup daerah (BPLHD) DKI Jakarta Peni Susanti, akan ditanami bakau. Sekitar 296,7 hektar hutan mangrove menjadi sabuk hijau di pantai utara kawasan Angke-Kapuk.

Sejumlah kawasan sebagai bagian sabuk hijau adalah Hutan Lindung Angke Kapuk seluas 44,76 hektar dan Taman Wisata Alam Angke Kapuk seluas 99,82 hektar, Kebun Bibit Angke Kapuk seluas 10,51 hektar, Suaka Marga Satwa Muara Angke seluas 25,02 hektar, dan Transmisi PLN seluas 23,7 hektar. Begitupula Cengkareng Drain seluas 28,39 hektar, Jalan Tol Sedyatmo dan Jalur Hijau seluas 95,50 hektar, serta Ecomarine Tourism Muara Angke seluas 7 hektar.

Kokasih Wirahadikusumah, manajer Komunikasi dan Hubungan Media PT Kapuk Naga Indah (KNI), menyatakan kawasan sabuk hijau dilakukan perusahaan tersebut. Sebanyak 17,8 hektar dilakukan perusahaan tersebut.

Tanggul akan dibangun KNI sebelum penghijauan kawasan sabuk hijau. Hal ini dilakukan supaya bahan bakau tidak mati akibat gelombang laut. Mochamad Ade Maulidin ( ademaulidin@wartaekonomi.comAlamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )

Pemkab Paluta Ciptakan Pupuk Kompos dari Pelepah Sawit

Paluta, (Analisa) Guna menanggulangi permasalahan pupuk, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Padang Lawas Utara (Paluta) akan menciptakan pupuk kompos yang terbuat dari pelepah sawit. Demikian Kepala Bidang Perindustrian Disperindag, Kab Paluta, Herman B Harahap kepada wartawan di Gunung Tua, baru-baru ini. Dikatakan, saat ini, Pemkab Paluta sudah menyediakan peralatan untuk pembuatan pupuk kompos tersebut. "Saya yakin, usaha pembuatan pupuk kompos ini akan berhasil, karena bahan bakunya cukup tersedia didaerah ini, "ungkapnya. Pupuk ini kata Herman akan lebih baik kualitasnya daripada pupuk biasa, karena terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, sehingga para petani mendapatkan hasil maksimal. "Mutu pupuk yang akan dibuat ini dapat bersaing dengan pupuk lainnya," ujarnya. Dijelaskan, pupuk kompos yang akan dibuat ini juga sangat bermanfaat bagi ratusan petani yang ada di Kab Paluta karena mereka tidak perlu lagi susah payah mencari pupuk, atau mengharapkan pupuk subsidi. "Harga pupuk ini akan dijual sesuai dengan kemampuan para petani yang ada di Kab Paluta, artinya, harganya akan dibawah dari harga pupuk biasa, yang dipakai oleh para petani,"katanya. Herman mengatakan, Pemkab Paluta akan mengambil tenaga kerja dari masyarakat yang ada di Paluta sebanyak 20 orang untuk tahap pertama, sedangkan untuk tahap kedua, Pemkab akan mengambil tenaga kerja sebanyak 25 orang, sehingga pembuatan pupuk ini nantinya akan terus berkembang. "Selain itu, Pemkab Paluta juga akan mendatangkan tenaga tekhnis untuk pembuatan pupuk ini,"terangnya. Disinggung mengenai anggarannya Herman mengatakan, Pemkab Paluta mendapatkan anggaran dari pemerintah tingkat I Sumatera Utara untuk pembuatan pabrik pupuk kompos tersebut. "Pemerintah tingkat I, sudah memberikan bantuannya berupa satu unit mesin pengolahan bahan-bahan yang akan dibuat menjadi pupuk tersebut. Pupuk ini akan lebih baik kualitasnya daripada pupuk biasa, karena terbuat dari bahan-bahan alami yang dapat meningkatkan kesuburan tanah, sehingga para petani mendapatkan hasil yang maksimal. "Mutu pupuk yang akan dibuat ini dapat bersaing dengan pupuk lainnya," katanya. Sementara itu, Bupati Kabupaten Padanglawas Utara, Bahrum Harahap menjelaskan, program pembuatan pupuk kompos ini dimaksudkan untuk membantu para petani yang ada di Paluta, dalam permasalahan kelangkaan pupuk. Menurutnya, dengan adanya produksi pupuk kompos yang akan dibuat di Kab Paluta, maka para petani tidak lagi merasakan kelangkaan pupuk. "Makanya, dengan adanya pembuatan pupuk kompos yang ada di Kab Paluta ini, maka para petani tidak lagi akan merasakan kelangkaan pupuk,"ujarnya. Ditambahkannya, saat ini, kebutuhan pupuk para petani sangat banyak, mengingat warga yang berada di Kab Paluta, mayoritas mempunyai usaha dibidang pertanian, sehingga akan memerlukan pupuk yang cukup banyak untuk usahanya itu. "Saat ini kebutuhan pupuk di Kab Palutan, bisa mencapai jutaan kilogram, untuk seluruh petani yang ada di Kab Paluta, dan para petani ini juga dibentuk kelompok-kelompoknya,"terangnya. Penciptaan pupuk kompos yang berasal dari pelapah sawit ini kata Bachrum tentunya untuk meningkatkan usaha dibidang pertanian yang ada di Kab Paluta. Sehingga diharapkan para petani dapat meningkatkan penghasilannya. "Dengan adanya pupuk kompos yang terbuat dari pertanian, akan mempercepat peningkatan pendapatan masyarakat di bidang pertanian, sebagaimana visi-misi Pemkab Paluta dalam bidang pertanian" katanya. Diharapkannya, para petani dapat memanfaatkan pupuk kompos tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga krisis pupuk yang terjadi saat ini dapat teratasi. "Semoga pembuatan pupuk ini, bisa mengatasi kelangkaan yang ada di Paluta," katanya. (hih/sah)

Ketika Study Pertanian Tidak Diminati

Oleh : Mahiruddin Siregar

(Pertanian Indonesia by gizi_fema, www.flickr.com 3268998790_0f8d4ed421_m.jpg)

Ada kabar tidak mengenakkan terkait dengan penerimaan mahasiswa baru pada beberapa PTN untuk tahun ajaran 2009-2010, beberapa study pertanian seperti ilmu tanah, ilmu pemuliaan tanaman, ilmu peternakan, dll di wilayah timur Indonesia, kurang sekali peminat nya, bahkan ada salah satu yang peminatnya hanya 1 orang, itupun tidak lulus.

Kabar itu sungguh membuat miris bagi negeri yang notabene adalah agrararis. Negeri ijo royo-royo, negeri pulau kelapa yang amat subur, negeri dimana tongkat kayupun bisa tumbuh jadi tanaman.

Lalu apa yang salah ? Apakah kita harus kecewa kepada anak-anak kita yang tidak tertarik dengan pertanian ?

Tidak, anak-anak itu tidak bersalah, mereka bahkan bersikap begitu, mungkin karena menuruti kemauan orang tuanya. Orang tua yang kerjanya sebagai petani pun, konon tidak suka kalau anaknya kelak menjadi petani lagi seperti dia, karena menurut dia bekerja sebagai petani hanya sebagai takdir belaka, tidak ada yang dapat dibanggakan, banting tulang sehari-hari, belepotan dengan lumpur tanah, namun hasilnya jauh daripada cukup.

Terlebih lagi orang tua dikota, mana mau anaknya jadi petani, meskipun sesungguhnya mereka menyadari betapa akibat terlantarkannya pertanian Indonesia, urbanisasi kekota berduyun-duyun tiap tahun, akibatnya kota menjadi padat sesak sedangkan pedesaan jadi lengang.

Baik orang desa maupun orang kota lebih suka kalau anaknya kelak menjadi pegawai kantoran, negeri atau swasta. Bagi yang tidak dapat bersaing dikota-kota Indonesia ada yang terpaksa menjadi TKI , dan banyak yang menjadi TKI dibidang pertanian pula di Malaysia.

Kalau kita renungkan lebih mendalam sesungguhnya nasib petani kita yang terus miskin dan menderita itu, ibarat tikus mati didalam lumbung padi.

Seharusnya diatas tanah kita nan subur itu terbentang pertanian luas yang menghasilkan aneka macam hasil bumi yang dapat kita pergunakan sendiri.

Seharusnya pasar buah-buahan di super market dan tradisional jangan dipenuhi buah-buahan dari negeri lain, seharusnya gula, singkong, kedele, dll tidak pantas kita impor, malah pantasnya kita yang harus mengekspornya.

Lantas harus bagaimana selanjutnya ?

Pemerintah bersama rakyat dan juga para investor harus bekerja sama untuk menghidupkan pertanian Indonesia, sehingga hasilnya melimpah ruah untuk dikonsumsi sendiri atau diproses lebih lanjut menjadi produk turunan lewat industri manufaktur berbasis pertanian, untuk keperluan lokal dan sisanya diekspor.

Jika SDM yang kita miliki belum mampu, maka tidak ada salahnya memanfaatkan tenaga ekspatriat, sehingga para sarjana pertanian kita lebih tertantang untuk berkonpetisi, dan akhirnya study pertanian akan diminati lebih banyak oleh anak-anak kita dibelakang hari.

Satu Lagi Keunggulan Kelapa

Solusi Alternatif untuk Kebutuhan Minyak Goreng

wartaekonomi.com, Jumat, 31 Juli 2009 12:00 Redaksi-1

Para peneliti dari Pusat Penelitian Kimia LIPI berhasil membuat minyak kelapa dengan teknik fermentasi ragi tempe. Selain bisa sebagai minyak goreng yang lebih sehat dibanding minyak goreng dari kelapa sawit, minyak ini juga baik untuk bahan baku industri kosmetik.

Indonesia yang beriklim tropis dan berbentuk kepulauan memang kaya dengan berbagai tumbuhan khasnya. Salah satunya adalah pohon kelapa. Bahkan, Indonesia memiliki kebun kelapa terluas di dunia, mencapai 3.745.000 hektare. Kelapa pun menjadi komoditas ekspor yang menyumbang devisa bagi Indonesia, kendati untuk ekspor minyak kelapa Indonesia porsinya hanya sekitar 20%, sedangkan 80% sisanya untuk konsumsi domestik. Hal ini berkebalikan dengan Filipina yang ekspor minyak kelapanya sebesar 80% dan konsumsi domestik hanya 20%.

Memang sungguh disayangkan potensi kelapa yang sangat besar ini masih dianggap sebagai komoditas “nomor dua” jika dibandingkan dengan sawit atau minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO). Oleh karena itu, perlu dikembangkan lagi inovasi produk-produk berbasiskan kelapa yang memiliki nilai tambah. Salah satunya adalah minyak kelapa “organik” yang dikembangkan oleh tim yang terdiri dari Tami Indiyanti, Leonardus Broto S. Kardono, Lindajati Tanuwidjaja, dan Roy Heru Trisnamurti. Memang banyak produk serupa di pasaran, tetapi produk besutan tim empat sekawan ini memiliki perbedaan sekaligus keunggulan, yaitu mampu menciptakan proses pembuatan minyak kelapa berbasiskan fermentasi dengan ragi tempe.

Fermentasi dengan Ragi Tempe

Para peneliti dari Pusat Penelitian Kimia LIPI itu berhasil melakukan inovasi proses pembuatan minyak kelapa. Empat sekawan itu mampu menciptakan proses bioproduksi dengan memanfaatkan ragi (inokulum) tempe untuk proses pembuatan minyak kelapa. Kalau selama ini proses pembuatan minyak kelapa (virgin coconut oil/VCO) dilakukan dengan cara fermentasi, maka, tak berbeda jauh, minyak kelapa “organik” ini dibuat dengan teknik fermentasi ragi tempe.

Mengapa ragi tempe? “Kami sudah melakukan percobaan dengan berbagai macam ragi ataupun inokulum. Namun, kami berkesimpulan memang ragi tempe sebagai perombak santan yang lebih aman sehingga bisa menghasilkan minyak kelapa yang sangat baik,” jelas Leonardus Broto S. Kardono. Tidak hanya itu kelebihannya, ragi tempe ini juga mudah ditemukan di pasaran dengan harga yang terjangkau sehingga bisa diproduksi oleh industri UMKM.

Cara kerjanya cukup sederhana dan mudah. Langkah awalnya adalah memilih kelapa tua berusia 10–12 bulan, lalu dibuatlah santan. Kemudian santan tersebut ditaburi dengan inokulum tempe tanpa diaduk. Lalu, santan diinkubasi selama kurang lebih 16 jam dalam suhu kamar (30°–37°). Pada akhir proses fermentasi ini akan didapat tiga lapisan terpisah hasil fermentasi yang terdiri dari air, minyak kelapa “organik” atau VCO, dan lapisan solid protein. Proses pemisahannya pun terhitung mudah karena di dalam boks plastik terdapat empat buah keran yang berfungsi untuk memisahkan lapisan air dengan VCO tersebut. Perhitungannya, untuk satu boks plastik santan kelapa ukuran 100–120 liter diperlukan 200 gram ragi tempe dan akan menghasilkan 8–10 liter VCO.

Manfaat

Minyak kelapa hasil fermentasi ragi tempe itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, baik sebagai bahan baku industri kosmetik maupun minyak goreng. Hanya saja, proses pembuatan minyak kelapa hasil fermentasi ragi tempe untuk bahan baku kosmetik dan untuk minyak goreng berbeda. Untuk minyak goreng, santan kelapa harus diinkubasi selama 24 jam lagi hingga endapannya sesuai dengan yang disyaratkan. “Minyak goreng berbahan baku kelapa jauh lebih baik bagi kesehatan bila dibandingkan dengan minyak sawit,” ungkap pria yang akrab dipanggil Broto ini. Minyak kelapa memiliki asam lemak jenuh menengah (medium chain fatty acid/MCFA) dengan rantai pendek yakni 12–16 rantai karbon. Sifat dari MCFA ini mudah diserap sampai mitokondria dan berefek pada peningkatan metabolisme tubuh. Selain itu, kelebihan dari rantai karbon pendek ini adalah memiliki sifat antimikrobial dan menunjang sistem kekebalan tubuh sehingga dapat menjaga tubuh dari virus, jamur, dan bakteri patogen lainnya. Rantai karbon pendek ini mampu menguraikan karbon menjadi energi sehingga tidak disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak ataupun kolesterol. Berbeda halnya dengan minyak kelapa sawit ataupun minyak dari lemak hewani yang memiliki struktur rantai karbon yang lebih panjang. “Itulah yang membedakan antara minyak sawit dengan minyak kelapa. Tidak heran mengapa minyak kelapa lebih menyehatkan dibanding minyak sawit,” terang Broto.

Perlunya Coconut Authority

Menimbang faktor kedekatan dengan pasokan bahan baku, minyak kelapa “organik” ini memang tepat diterapkan di daerah pedesaan yang memiliki potensi banyak pohon kelapa. Bahkan, pihak LIPI bekerja sama dengan Forum Kelapa Indonesia (Fokpi) mendirikan pilot plant minyak kelapa di Kabupaten Ciamis. Kabupaten ini memiliki lahan kebun kelapa seluas 92.000 hektare dan menghasilkan 300 juta butir kelapa per tahun. Proses produksi minyak kelapa dilakukan di tempat tersebut dan selanjutnya dipasarkan dengan menggandeng beberapa industri untuk diolah menjadi produk turunan minyak kelapa. “Misalnya, dengan industri kosmetik untuk dibuat produk seperti sabun, body lotion, dan beberapa produk lainnya,” jelas pria kelahiran Yogyakarta, 12 November 1956 itu.

Sayangnya, di Indonesia, pengembangan industri kelapa ini masih terbilang minim. Tidak seperti di Filipina yang telah menghasilkan 125 produk turunan kelapa, Indonesia baru mampu menghasilkan 25 produk turunan kelapa. Salah satunya adalah minyak kelapa “organik” ini. Kontribusi minyak kelapa “organik” masih sangat kecil jika dibandingkan dengan produk turunan kelapa lainnya seperti arang batok kelapa yang telah diekspor ke Timur Tengah.

Broto menyebut sosialisasi dan awareness tentang besarnya potensi industri kelapa ke masyarakat dan pemerintah memang masih kurang. Namun, LIPI berusaha terus mengembangkan teknologi maupun produk berbasiskan kelapa ini. Untuk itulah, LIPI menggandeng Fokpi dalam rangka pengembangan komoditas kelapa. LIPI bekerja di ranah riset dan eksperimentasi, sedangkan Fokpi bekerja di ranah sosialisasi dan pengembangan pasar.

Dalam sebuah pertemuan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pusat Penelitian Kimia LIPI dan Fokpi, Selasa (23/6) silam, di Jakarta, keduanya berharap didirikannya Coconut Authority seperti yang ada di Filipina. Coconut Authority ini nantinya berperan sebagai representasi dari petani kelapa, pedagang, penghasil minyak kelapa, dan para pelaku industri berbasiskan kelapa. Dengan demikian, kelapa tidak hanya digunakan sebagai minyak kelapa ataupun VCO saja, tetapi juga bisa dimanfaatkan untuk produk yang lain.



Marthapuri Dwi Utari

( redaksi@wartaekonomi.com Alamat e-mail ini diproteksi dari spabot, silahkan aktifkan Javascript untuk melihatnya )